Apa itu GCG? Mas Achmad Daniri (dalam&nbsp;<a href="https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/4416">Imam Mustofa</a>, 2007: 182) mengartikan&nbsp;Good Corporate Governance atau GCG adalah tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel; yang dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan&nbsp;stakeholders&nbsp;perusahaan, misalnya kreditor,&nbsp;supplier, masyarakat, pemerintah, konsumen, serta lembaga swadaya masyarakat. &nbsp;Lebih lanjut, Imam Mustofa dalam “Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance” menerangkan bahwa GCG atau&nbsp;good corporate governance diartikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan&nbsp;stakeholder,&nbsp;namun berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.&nbsp;&nbsp;Secara singkat, Mustofa menjabarkan bahwa&nbsp;good corporate governance adalah:<ol><li>Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para&nbsp;stakeholder&nbsp;lainnya.</li><li>Suatu sistem pengecekan dan primbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya peluang, yakni peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan.&nbsp;</li><li>Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, serta pengukuran kinerjanya.&nbsp;</li></ol>&nbsp;Manfaat&nbsp;Good Corporate GovernanceTerkait manfaat&nbsp;good corporate governance&nbsp;bagi perusahaan atau korporasi, Jojok Dwiridotjahjono dalam&nbsp;<a href="https://media.neliti.com/media/publications/73688-ID-penerapan-good-corporate-governance-manf.pdf">Jurnal Administrasi Bisnis (2009), Vol. 5 No.2</a>,&nbsp;menerangkan bahwa manfaat dari penerapan&nbsp;good corporate governance,&nbsp;antara lain:<ol><li>Perusahaan dapat meminimalisir&nbsp;agency cost&nbsp;atau biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk halnya biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan perilaku manajemen itu sendiri.&nbsp;</li><li>Perusahaan dapat meminimalisir&nbsp;cost of capital atau biaya modal yang harus ditanggung jika perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini merupakan dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang berdampak pada referensi positif bagi kreditur.&nbsp;</li><li>Dengan&nbsp;good corporate governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal dan efisien. Selain itu, akan berpengaruh positif pula terhadap kinerja perusahaan.&nbsp;</li><li>Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi dalam hal pengelolaan perusahaan.&nbsp;</li><li>Kepercayaan investor yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini akan membuat perusahaan dapat mengakses tambahan dana lebih muda, terutama untuk tujuan investasi.&nbsp;</li><li>Nilai saham akan meningkat, jumlah atau nilai dividen yang akan diterima pemilik saham pun akan meningkat.&nbsp;</li><li>Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat yang mana pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas dan&nbsp;sense of belonging&nbsp;terhadap perusahaan.&nbsp;</li><li>Tingkat kepercayaan para&nbsp;stakeholder&nbsp;kepada perusahaan akan meningkat dan membuat citra positif perusahaan ikut naik.&nbsp;</li><li>Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.&nbsp;</li></ol>&nbsp;Prinsip-Prinsip&nbsp;Good Corporate GovernanceDalam penerapannya, ada sejumlah prinsip yang perlu diterapkan agar konsep GCG dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006), prinsip dasar GCG atau&nbsp;good corporate governance,&nbsp;antara lain:<ol><li>Transparansi&nbsp;(transparency): keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan atau menemukan informasi materil dan informasi yang relevan mengenai perusahaan.</li><li>Akuntabilitas&nbsp;(accountability): kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan berjalan efektif.</li><li>Kemandirian&nbsp;(independency): keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya campur tangan kepentingan dan tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip korporasi.&nbsp;</li><li>Pertanggungjawaban (responsibility): kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat.&nbsp;</li><li>Kewajaran&nbsp;(fairness): keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan atau para&nbsp;stakeholders&nbsp;yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp;</li></ol>&nbsp;Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan mampu memenuhi prinsip&nbsp;good corporate governance, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum dan standar GCG.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png">Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_gcg">di sini</a>&nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-photo-3760072.webp

pexels-photo-3760072.webp

Penerapan good corporate governance atau GCG sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Berikut sejumlah manfaat penerapan GCG.

Mengenal Manfaat Good Corporate Governance bagi Perusahaan 

thumbnail_pexels-marcin-jozwiak-3634730.jpg

pexels-marcin-jozwiak-3634730.jpg

Berdasarkan  Pasal 23 UU PPLH, ada sejumlah kriteria usaha yang wajib amdal. Berikut kriteria dan contoh-contoh usahanya.

Kriteria Usaha yang Wajib Amdal dan Contoh Usahanya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Hukumonline dan Dentons HPRP Law Firm menyampaikan sosialisasi penerapan anti tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasca penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023. Payung hukum ini mengatur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.&nbsp;Deputi Direktur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme OJK, Nasirullah dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan prinsip follow the suspect. “Namun sekarang, menjadi&nbsp;follow the money,” ungkapnya dalam sosialisasi yang digelar beberapa waktu lalu tersebut.&nbsp;Nasirullah mengungkapkan, sebelum penerbitan beleid yang berlaku saat ini, baik kepolisian maupun kejaksaan hanya bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku TPPU. Sementara itu, barang bukti belum tentu bisa didapatkan. Oleh karena itu, pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.&nbsp;UU tersebut pun memperkuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan peran pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kemudian dalam perkembangannya di sisi regulasi, OJK sebagai salah satu lembaga pengawas, mendapat kewajiban mengawasi penyedia jasa keuangan (PJK). Pengawasan ini pun didasari oleh POJK No. 8/2023 sebagai regulasi turunan.&nbsp;4 Subjek Baru PJK dalam POJK No. 8/2023Partner Dentons HPRP Law Firm, Andre Rahadian dalam kesempatan yang sama menuturkan, ada empat subjek baru yang masuk dalam kategori PJK yang tercantum dalam POJK No. 8/2023, yaitu:<ul><li>Wali amanat</li><li>Penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau crowdfunding</li><li>Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi sektor jasa keuangan atau fintech</li><li>PJK lainnya</li></ul>&nbsp;Lebih lanjut, Andre pun mengatakan ada beberapa modus TPPU yang harus lebih diwaspadai oleh PJK. Sebut saja praktik “penukaran” hasil penjualan narkoba dengan emas. Terlebih, sekarang sudah dikenal adanya bank emas atau&nbsp;bullion bank. Penyalahgunaan data pihak ketiga juga ternyata masih menjadi modus TPPU yang banyak ditemukan.&nbsp;Misalnya dengan menggunakan identitas (KTP) sopir, tetangga, atau anggota keluarga untuk aktivitas pencucian uang. Kemudian, ada tindakan&nbsp;mingling, atau mencampurkan dana yang sah dengan dana hasil tindak kejahatan. Ada juga yang dinamakan&nbsp;cuckoo smurfing, yaitu ketika pelaku TPPU menggunakan banyak hal serta melibatkan banyak orang untuk menyamarkan aset maupun hasil kejahatan. &nbsp;Tantangan PJK dalam Regulatory ComplianceDengan semakin meluasnya modus TPPU, PJK pun harus semakin waspada agar tidak terlibat dalam praktik&nbsp;money laundry.&nbsp;Salah satu yang penting dilakukan oleh penyedia jasa keuangan adalah tentu saja menjalankan kewajiban pemenuhan hukum.&nbsp; &nbsp;Group Legal Counsel Hukumonline, Muhammad Rezafahri pun memahami tantangan yang dihadapi PJK untuk melakukan regulatory compliance tersebut. Pertama, ada begitu banyak regulasi. Akibatnya, muncul kesulitan dalam mengidentifikasi peraturan yang benar-benar berdampak pada perusahaan.&nbsp;Kedua, perusahaan masih harus melakukan ekstraksi peraturan tersebut menjadi sanksi maupun obligasi. “Ada 150-500 peraturan yang memang harus dimonitor perusahaan,” kata Rezafahri. Oleh karena itu, PJK harus mengetahui jika ada peraturan yang tumpang tindih, termasuk dalam hal sanksi dan kewajiban. Begitu pula dengan regulasi yang dicabut atau diubah. &nbsp;Ketiga, saat ini masih banyak perusahaan yang menjalankan sistem&nbsp;compliance secara manual. Oleh karena itu, muncul risiko&nbsp;human error yang menyebabkan terlewatnya sejumlah kewajiban. Dampak lainnya, proses pelaporan pun menjadi sulit. &nbsp;Pentingnya RCS untuk Cegah Potensi&nbsp;Money LaundryPJK dapat mengatasi semua tantangan tersebut melalui Regulatory Compliance System (RCS) yang dihadirkan Hukumonline. Tanpa memerlukan berbagai&nbsp;tools, platform, maupun media komunikasi, perusahaan dapat melakukan sentralisasi task&nbsp;dan manajemen.&nbsp;Dengan berbasis web, RCS dapat dimonitor kapan dan di mana saja, selama ada akses Internet. Melalui RCS, perusahaan pun bisa menjalankan proses audit kepatuhan secara komprehensif, sekaligus melihat berbagai&nbsp;evidence, dan membuat laporan hanya dalam satu klik.&nbsp;Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang RCS, silakan kunjungi rcs.hukumonline.com dan jadwalkan demo secara gratis dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=artikel_hukumonline_compliance_talks2023">di sini</a>. &nbsp;

Diskusi Hukumonline Penerapan Anti TPPU Disektor Jasa Keuangan 2 (1).jpg

thumbnail_Diskusi Hukumonline Penerapan Anti TPPU Disektor Jasa Keuangan 2 (1).jpg

Penyedia jasa keuangan harus senantiasa memenuhi kewajiban hukum untuk menjadi semakin waspada terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

OJK Minta Sektor Jasa Keuangan Semakin Waspadai Money Laundry

Hukumonline baru-baru ini mengadakan kegiatan diskusi hukum seputar&nbsp;legal risk management&nbsp;bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada Selasa (20/12).&nbsp;Acara yang bertajuk “Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Hukum melalui ISO 31000 dan 310222” ini dibuka langsung&nbsp;oleh Vice President ICCA Erlangga Gaffar dan Sekretaris Jenderal Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI) Agustinus A. Haryono.&nbsp;Saat ini, perusahaan dan organisasi dihadapkan berbagai risiko legal dalam proses bisnis yang dijalani. Sehubungan dengan ini, Haryono menyampaikan bahwa sebaiknya perusahaan mampu memitigasi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Mitigasi tersebut harus dilakukan, khususnya untuk menghindari potensi terjadinya permasalahan legal pada tahap litigasi.Perihal permasalahan legal di tahap litigasi wajib dihindari, Haryono menambahkan bahwa faktanya kasus yang sudah sampai tahap litigasi dapat mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif salah satunya adalah implementasi ISO di perusahaan.Terkait perkembangan ISO yang berkaitan dengan&nbsp;risk management, Haryono menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, ketentuan risiko manajemen pada ISO 31000 sudah diperbarui.&nbsp;Pada era sebelumnya, risiko manajemen berfokus untuk tindakan pencegahan. Sedangkan, saat ini terdapat penambahan sehingga risiko manajemen tidak hanya berfokus dalam mencegah terjadinya potensi risiko, melainkan juga membuat&nbsp;value added&nbsp;bagi perusahaan.Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penerapan risiko manajemen sangat bergantung pada bagaimana&nbsp;leadership&nbsp;dan komitmen dari pimpinan. Tanpa komitmen dari direksi, penerapan risiko manajemen tidak akan berhasil. Hal ini terjadi karena penerapan risiko manajemen akan masuk dalam perencanaan, proses atau pelaksanaan, hingga pengawasan.Pada ISO 31022: 2020, terdapat enam tahapan yang harus menjadi perhatian bagi&nbsp;in house counsel perusahaan. Keenam tahapan tersebut dapat di detailkan sebagai berikut.<ol><li>Establish the relevant context and criteria.</li><li>Assessment of legal risk: setiap ISO ada assesment/penilaian yang terdiri dari:<ol><li>Identify.</li><li>Analyze.</li><li>Evaluate.</li></ol></li><li>Treatment of legal risk: perlakuan setiap risiko, yang terdiri dari:<ol><li>Choose options.</li><li>Evaluate the current practices.</li><li>Develop a risk treatment plan.</li></ol></li></ol>Salah satu proses yang dipandang penting dalam ISO 31022 adalah penilaian risiko hukum, yaitu keseluruhan proses identifikasi risiko hukum, analisis, hingga evaluasi risiko hukum.&nbsp;Hal ini penting untuk dilakukan agar risiko hukum dapat dikenali dan teridentifikasi dengan baik. Dengan demikian, suatu organisasi dapat mencegah terjadinya risiko tersebut sesuai dengan sasarannya.Untuk mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum perusahaan, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time. RCS juga didukung oleh peraturan perundang-undangan dari pusat data Hukumonline yang senantiasa&nbsp;update dan disesuaikan dengan bidang industri perusahaan.Dapatkan manfaat RCS dengan berlangganan RCS sekarang! Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_hol_icca">di sini</a>&nbsp;untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;

thumbnail_ICCA x HOL.png

ICCA x HOL.png

Hukumonline mengadakan diskusi hukum bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) terkait Legal Risk Management.

Hukumonline dan ICCA Gelar Diskusi Legal Risk Management

Regulatory Compliance System hadir sebagai pionir bagi solusi pemantauan kepatuhan hukum di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi perusahaan di berbagai industri.

large_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

EDITED background banner RCS 1 1 1.png

Solusi Tepercaya Anda dalam Kepatuhan Hukum

Terintegrasi dengan 160.000+ koleksi peraturan dari Pusat Data Hukumonline yang mudah diakses, disusun secara sistematis, dan terorganisir.

large_web image 1-02.png

medium_web image 1-02.png

small_web image 1-02.png

thumbnail_web image 1-02.png

web image 1-02.png

medium_web image 1-04.png

small_web image 1-04.png

thumbnail_web image 1-04.png

web image 1-04.png

Terkini dalam Pembaruan Regulasi dan Kewajiban Hukum

Platform yang menggabungkan kerangka hukum dengan teknologi mutakhir untuk memudahkan pemantauan kepatuhan hukum.

large_mockup RCS WEB-02.png

medium_mockup RCS WEB-02.png

small_mockup RCS WEB-02.png

thumbnail_mockup RCS WEB-02.png

mockup RCS WEB-02.png

medium_mockup RCS WEB-04.png

small_mockup RCS WEB-04.png

thumbnail_mockup RCS WEB-04.png

mockup RCS WEB-04.png

Menyajikan Kerangka Kepatuhan Hukum dalam Satu Platform Terintegrasi

RM Wibowo Budihan

thumbnail_6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sangat membantu kami. Sekarang, setiap aktivitas pemenuhan kepatuhan hukum oleh AstraPay jadi lebih mudah. Salah satu fitur RCS yang sangat bermanfaat adalah notifikasi langsung pada para PIC untuk memenuhi kewajiban hukum. Dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum yang terlewat.

Heno Ariyanto

thumbnail_IMG-2023-06-05.png

IMG-2023-06-05.png

Regulatory framework RCS mempermudah kami dalam memahami peraturan dan melakukan integrasi di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia. &nbsp;Fitur yang terdapat di RCS memudahkan kami dalam melakukan monitoring regulasi dan adanya fitur automatic content update yang membantu tim compliance dapat selalu ter-update dengan setiap kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi capaian baru untuk pengaturan di sektor keuangan. Sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan tersebar di belasan undang-undang. Selain itu, beberapa kegiatan usaha belum diatur pada level pusat. Dengan pendekatan omnibus, UU P2SK diharapkan dapat mewujudkan sektor keuangan yang lebih berkembang, inklusif, dan stabil.Kini, UU P2SK mencabut 1 undang-undang dan mengubah 16 undang-undang lainnya. Terdapat dua fokus yang hendak dicapai, yaitu penguatan kelembagaan dan pengembangan sektor keuangan.Pertama, mengenai penguatan kelembagaan, UU P2SK memperkuat koordinasi antarotoritas yang terlibat di sektor keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).Keempat lembaga tersebut tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang merupakan salah satu materi penting yang diatur dalam UU P2SK. Penguatan masing-masing lembaga juga dilakukan, misalnya dengan menambah kewenangan OJK atas pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aset digital, dan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).Kedua, mengenai pengembangan sektor keuangan, UU P2SK berusaha menguatkan peran sektor keuangan sebagai sistem intermediasi antara penyedia dana dan pengguna dana, sekaligus meningkatkan literasi keuangan konsumen.Untuk kegiatan usaha&nbsp;financial technology (fintech), UU P2SK memberikan kejelasan pengaturan pada level undang-undang. Ketentuan mengenai ITSK menegaskan peraturan-peraturan OJK sebelumnya yang berkaitan dengan inovasi keuangan digital, misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang diatur, antara lain, adalah perizinan, uji coba inovasi (sandbox), dan kepesertaan dalam asosiasi.Dalam rangka mendukung ITSK, UU P2SK mengatur reorganisasi dalam tubuh OJK. Hal ini dilakukan dengan membentuk jabatan baru, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.Khusus untuk&nbsp;fintech yang melakukan kegiatan usaha pinjam-meminjam (lending), atau merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), UU P2SK mengelompokkannya sebagai usaha jasa pembiayaan seperti lembaga pembiayaan dan perusahaan pergadaian.&nbsp;Konsekuensi dari pengelompokan baru ini diprediksi akan menghasilkan sinergisme pengaturan untuk penyelenggara LPBBTI, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pergadaian.Lebih lanjut, UU P2SK menegaskan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Dalam hal ini, otoritas mendapatkan kewenangan atas pengawasan perilaku pasar (market conduct) untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.Materi lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan baru mengenai&nbsp;restorative justice. UU P2SK mengenalkan sanksi penggantian kerugian kepada korban, yang dapat menjadi pemberat pidana yang dikenakan terhadap pelaku usaha.Sebagai kesimpulan, UU P2SK berperan sebagai payung hukum sektor keuangan yang akan memantik lahirnya peraturan-peraturan baru. Hal ini semakin meningkatkan kompleksitas kegiatan usaha&nbsp;fintech, mengingat pelaku usaha harus memonitor baik peraturan yang ada saat ini (existing) maupun peraturan yang akan diterbitkan secara terkini (real-time).&nbsp;Dengan meningkatnya kewenangan pengawasan yang diamanatkan oleh UU P2SK dan sanksi yang dikenakan, pelaku usaha&nbsp;fintech diharapkan untuk selalu menjaga kepatuhan hukumnya.Regulatory Compliance System sebagai Solusi Pemantauan Kewajiban Hukum &nbsp;Untuk membantu pelaku usaha&nbsp;fintech, Hukumonline menawarkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai solusi pengelolaan kepatuhan hukum yang lebih efektif. RCS hadir dalam bentuk&nbsp;software bagi pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban-kewajiban di bidang&nbsp;fintech.&nbsp;&nbsp;Selain itu, sistem pengelolaan kepatuhan (compliance management system) RCS juga mempermudah pelaku usaha untuk mengelola proses kepatuhan hukum di internal perusahaan secara cepat dan terintegrasi.&nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu PlatformSistem yang ditawarkan RCS mampu memetakan kewajiban dan sanksi secara sistematis, sehingga diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui potensi risiko hukum dari setiap peraturan yang berdampak pada kegiatan usahanya.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure> &nbsp;Selalu Ter-update&nbsp;dengan Perubahan PeraturanDengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau kepatuhan hukum secara terkini (real-time) berdasarkan peraturan yang terbaru.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure> &nbsp;Proses Audit Kepatuhan Hukum Lebih EfisienProses pemantauan kepatuhan hukum yang sistematis dan komprehensif dalam RCS juga mempermudah pelaku usaha untuk melakukan audit.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>Dengan keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak perlu mengkhawatirkan kompleksitas ketentuan hukum dan risiko yang mengintai, sebagai dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban hukum. &nbsp;Jadi, ini saatnya Anda memperoleh langsung manfaat dari RCS. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=use_cases_sept23">di sini</a>. &nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-alphatradezone-5833304.jpg

pexels-alphatradezone-5833304.jpg

UU P2SK menjadi dasar hukum utama sektor keuangan yang akan melahirkan peraturan-peraturan baru.