Sejalan dengan kemajuan teknologi, penggunaan dan pengembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal tersebut, pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi dengan menyediakan infrastruktur hukum dan regulasinya.Tahun ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024).Merujuk pada peraturan terbaru tersebut, terdapat perubahan pada sejumlah pasal dalam UU ITE. Termasuk tentang &nbsp;penjelasan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Ada juga perluasan pembatasan informasi elektronik sebagai alat bukti.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:50%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Cover_Depan_1_page_0001_10d8387123.jpg" alt="Cover Depan (1)_page-0001.jpg"></figure>Selain itu, masih ada sejumlah perubahan dan penjelasan yang dapat Anda pelajari selengkapnya dengan mengunduh white paper Dinamika Baru Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melalui link <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerF2qouzhUq64qKiZUM0aqylTTeXzX-s-3yttue2ynBT_RcA/viewform">bit.ly/Whitepaper-HOL2024</a>.

thumbnail_whitepaperRCS(16.9)-02.jpg

whitepaperRCS(16.9)-02.jpg

Melalui terbitnya UU No. 1/2024, terdapat perubahan pada sejumlah pasal dalam UU ITE. Simak selengkapnya.

White Paper Hukumonline: Analisis Dinamika Baru Hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Allianz Indonesia mengakui urgensi kehadiran teknologi hukum yang bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Sebagai bagian dari jaringan perusahaan global terbesar di bidang layanan asuransi, Allianz Indonesia mengapresiasi teknologi Regulatory Compliance System (RCS) besutan Hukumonline. “Adanya RCS ini setidaknya bisa memberikan semacam monitoring kepada leader kami di tiap unit. Mulai dari apa yang harus dipertanggungjawabkan, bagaimana prosesnya hingga pemenuhannya seperti apa,” ujar Head of Compliance Allianz Indonesia Januar Jahja saat Grand Launching RCS Allianz di Kantor Hukumonline, Jakarta, Senin (29/4/2024).&nbsp;Allianz Indonesia mengakui kebutuhannya pada sistem yang menunjang dan mempermudah dalam menjalankan kepatuhan di lini bisnisnya. “Tools dari RCS ini bisa membantu bisnis, terkadang regulasi dianggap sebagai hambatan. Tapi kan namanya regulasi kita harus lakukan dan harus patuh. Agar leader bisa fokus ke bisnis, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan monitoring bisa di-support dengan sistem ini,” lanjut Januar. Lini bisnis yang saat ini dimiliki Allianz Indonesia cukup bervariasi, mulai dari Allianz Utama, Allianz Life, hingga Allianz Syariah. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan terus berkembang. Untuk itu, perlu sebuah sistem yang memastikan lini bisnis yang banyak itu memenuhi kepatuhan hukum. Sementara itu, Direktur Hukum dan Kepatuhan Allianz Indonesia Hasinah Jusuf mengatakan kehadiran RCS bagi Allianz merupakan sebuah gebrakan yang bagus dalam membantu bisnis. “Kami sudah memikirkan ini sejak lama, tapi memang belum menemukan tools yang bagus yang bisa membantu bisnis. RCS ini sebagai pembuktian bahwa kita bisa mendigitalkan dan mempermudah departemen untuk tetap comply,” jelas Hasinah. Bagi Hasinah, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi yang bersinggungan dengan regulasi yang selalu berubah dan berkembang menyesuaikan kondisi terkini. Butuh waktu yang lama jika melihat peraturan baru bila melakukan cara-cara manual. Padahal, waktu itu bisa dialokasikan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan lebih cepat dan efektif jika semuanya tersedia secara sistemik dan digital. Ia berharap penggunaan RCS dapat membantu tim departemen kepatuhan bekerja lebih cepat, sehingga dapat mendukung bisnis di Allianz berjalan dengan maksimal. Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara ikut hadir mengapresiasi kesediaan Allianz Indonesia memanfaatkan sistem yang dimiliki oleh Hukumonline. Ia menyebut ada 3.000-an lebih peraturan baru yang muncul setiap tahun baik di level pusat maupun daerah. Kompleksitasnya bagi perusahaan sangat tinggi, khususnya di industri asuransi yang memiliki risiko tinggi dan dinamis. “Tentu tata cara manual akan sangat challenging bagi tim dalam melihat peraturan baru. Karena itu, kami hadir agar pengguna mendapatkan informasi terbaru terkait peraturan, akan kami highlight yang berhubungan dengan perusahaan, kemudian akan muncul langsung kewajiban apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dari peraturan tersebut,” jelas Arkka. Ia melanjutkan dengan menggunakan RCS, seluruh aktivitas terkait kepatuhan hukum dapat dilaksanakan dalam satu platform terintegrasi. Mulai dari identifikasi kewajiban hukum berdasarkan regulasi terkini, pelaksanaan pemenuhan kewajiban, hingga pengunduhan laporan pemenuhan kewajiban akan terpantau. &nbsp;

WhatsApp Image 2024-07-19 at 5.59.34 PM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2024-07-19 at 5.59.34 PM.jpeg

Penggunaan RCS diharapkan dapat membantu tim kepatuhan bekerja lebih cepat dalam mendukung bisnis di Allianz berjalan maksimal.

Allianz Manfaatkan Regulatory Compliance System Sebagai Solusi dalam Kepatuhan Hukum

UU Nomor 4&nbsp; Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan&nbsp;(yang selanjutnya disebut sebagai “<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/">UU 4/2023</a>”)&nbsp;mengubah sejumlah ketentuan dalam&nbsp;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan&nbsp;(yang selanjutnya disebut sebagai “<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011/document/">UU OJK</a>”). Dari sejumlah perubahan yang ada, setidaknya ada lima perubahan yang wajib diketahui para pelaku jasa keuangan. Berikut selengkapnya.&nbsp; &nbsp;Pertama, fungsi OJK&nbsp;yang semula&nbsp; sebatas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, kini dijabarkan ke dalam tiga fungsi berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan;&nbsp;</li><li>memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.&nbsp; &nbsp;</li></ol>Kedua, ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan OJK sebelumnya meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun,&nbsp;kini pengawasan OJK diperluas&nbsp;meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;</li><li>kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;</li><li>kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;</li><li>kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan dan lembaga jasa keuangan lainnya;</li><li>kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;</li><li>perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen; dan</li><li>sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. &nbsp;</li></ol>Ketiga, kewenangan OJK yang sebelumnya diakomodir dalam ketentuan Pasal 8 UU OJK, seperti menetapkan peraturan pelaksana UU OJK, menetapkan kebijakan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, dan lainnya, kini diperluas serta dirincikan dalam dua pasal tambahan, yakni Pasal 8a UU 4/2023 dan Pasal 8b UU 4/2023.&nbsp; &nbsp;Ketentuan Pasal 8a ayat (1) UU 4/2023 menerangkan bahwa OJK berwenang untuk:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan (LJK) untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi;</li><li>menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan;</li><li>menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah, dalam rangka penanganan permasalahan perekonomian nasional yang melibatkan Perbankan dan/atau LJK yang berada di bawah pengawasan OJK.&nbsp; &nbsp;</li></ol>Adapun berdasarkan Pasal 8B UU 4/2023 OJK&nbsp;merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan undang-undang lainnya.&nbsp; &nbsp;Kehadiran Pasal 8B 4/2023 ini&nbsp;mengubah ketentuan syarat dan putusan pailit dalam UU 37/2004&nbsp;yang sebelumnya menerangkan bahwa kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk debitur bank ada pada Bank Indonesia; kemudian untuk debitur perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan ada pada Badan Pengawas Pasar Modal; dan untuk perusahaan asuransi, reasuransi, dan dana pensiun, wewenang mengajukan permohonan pernyataan pailit ada pada menteri keuangan.&nbsp; &nbsp;Keempat, pungutan yang dikenai bagi pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam UU OJK, diterangkan bahwa pungutan ditarik dari biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi efek. Adapun pungutan tersebut digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai APBN.&nbsp; &nbsp;Dalam UU 4/2023, ketentuan pungutan diperjelas dalam Pasal 37 dan Pasal 37A UU 4/2023. Diterangkan bahwa pungutan dan penerimaan (termasuk penerimaan yang berasal dari sanksi administratif) dikelola OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan:<ul><li>hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya oleh OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan; dan&nbsp;</li><li>dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran makan dapat digunakan OJK pada tahun anggaran berikutnya.&nbsp; &nbsp;</li></ul>Ketentuan baru tentang pungutan OJK berikut besaran, waktu penagihan, denda, dan lainnya akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah. Aturan ini akan mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Sementara itu, pungutan yang dilakukan OJK sebelumnya dinyatakan tetap berlaku hingga akhir tahun 2024 mendatang.&nbsp; &nbsp;Kelima, pemberatan pidana penjara dan denda. Sebelumnya, pidana bagi orang yang mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah penjara paling singkat 2 tahun dan penjara paling lama 6 tahun; serta denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. Kini, diubah menjadi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun; serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp300 miliar. &nbsp;Kemudian, sebelumnya diterangkan apabila dilakukan oleh badan usaha atau badan lainnya, pidana denda paling sedikit Rp15 miliar dan paling banyak Rp45 miliar. Kini, jika dilakukan oleh korporasi atau badan usaha, pidana denda paling sedikit adalah Rp500 miliar dan paling banyak Rp1 triliun.&nbsp;Untuk menjamin tiap-tiap pelaku jasa keuangan selalu&nbsp;update&nbsp;dengan peraturan terbaru, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure> &nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum pelaku jasa keuangan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya syarat atau standar hukum yang harus dipenuhi.Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=seo_articles_uu_ojk_july24">di sini</a>.&nbsp;

thumbnail_pexels-expect-best-79873-323705.jpg

pexels-expect-best-79873-323705.jpg

Setidaknya ada lima perubahan penting yang wajib diketahui para pelaku jasa keuangan. Berikut selengkapnya. 

Ini 5 Perubahan UU OJK dalam UU 4/2023 yang Wajib Diketahui Pelaku Jasa Keuangan

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep pembangunan berkelanjutan semakin penting sebagai bagian dari upaya global dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu konsep terkait dengan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi hijau&nbsp;(green economy).&nbsp; &nbsp;Penerapan konsep green economy tidak terlepas dari tantangan dan risiko, seperti bencana alam, perubahan kebijakan, risiko sosial, dan potensi hambatan lain. Sebagai langkah preventif atas tantangan dan risiko yang ada, pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial dalam menerapkan manajemen risiko yang memperhatikan lingkungan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko. &nbsp;Untuk membahas integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan manajemen risiko pada green economy, Hukumonline menyelenggarakan forum diskusi Hukumonline Executive Roundtable Dinner dengan tema&nbsp;Advancing Sustainable Development to Improve Risk Management in the Green Economy, pada Rabu (19/06).&nbsp;Agenda forum diskusi ini dihadiri oleh Executive Committee Member Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) sekaligus Chief Sustainability Officer Asia Pulp &amp; Paper (APP) Group Elim Stritaba, dan Kepala Bagian Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Hamdan Syukri Batubara. &nbsp;Penerapan Sustainability Development in Green Economy oleh Pihak Swasta&nbsp;Elim Sritaba membuka diskusi dengan memperkenalkan Asia Pulp &amp; Paper (APP) Group sebagai perusahaan holding company multinasional dalam produksi kertas dan pulp yang berdiri pada tahun 1990-an.&nbsp;&nbsp;Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, APP Group menyatakan telah memakai bahan baku yang tidak berasal dari kekayaan alam, dan memperhatikan Environmental, Social, and Governance (ESG) serta membangun prorgam Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 untuk melindungi hutan, masyarakat, keanekaragaman hayati, sekaligus mencapai netralitas karbon di seluruh lini operasional.&nbsp;“APP Group menargetkan pada SRV 2030, menjadi bisnis yang&nbsp;low carbon&nbsp;atau melakukan penurunan sebanyak 30% karbon emisi dan melindungi kawasan hutan lindung,” ujar Elim.&nbsp;Lebih lanjut, Elim mengungkapkan bahwa penerapan&nbsp;sustainability governance pada APP Group dimulai dengan program&nbsp;Commitment Sustainability, sebagai kebijakan yang melibatkan Sustainability Committee selaku Board dalam menentukan visi, misi, serta strategi tata kelola keberlanjutan pada APP Group.&nbsp;&nbsp;Hal tersebut kemudian diturunkan dalam level pendekatan organisasional dan prosedural melalui lima prinsip, yaitu lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan, transparansi, serta keterlibatan pemangku kepentingan.&nbsp;Kelimanya menghadirkan strategi implementasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti Forest Conservation Policy, Fibre Procurement and Processing Policy, Fire Prevention and Management Policy, Governance Policy, dan sebagainya. Berbagai kebijakan tersebut seluruhnya bertujuan mencapai target SRV 2030 yang ditetapkan oleh APP Group.&nbsp;Sebagai wujud transparansi APP Group terhadap penerapan sustainability development perusahaa, APP Group menerbitkan&nbsp;Sustainability Dashboard dan&nbsp;Annual Sustainability Reports&nbsp;sustainability&nbsp;sesuai standar Global Reporting Initiative (GRI).&nbsp;Elim menambahkan bahwa penerapan kebijakan&nbsp;pada SRV 2030 APP Group tidak hanya tercantum dalam kebijakan, namun juga telah diturunkan pada level implementasi pada sisi risiko dan mitigasi. Salah satu contohnya yaitu laporan dalam CDP Score Report, program ini mengevaluasi dan mengukur bagaimana kinerja perusahaan dalam sisi water security, forest,&nbsp;dan&nbsp;climate change.&nbsp;&nbsp;Penerapan&nbsp;Risk Management pada KLHKPada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Hamdan Syukri Batubara melanjutkan diskusi dengan memaparkan overview penerapan manajemen risiko di KLHK.&nbsp;&nbsp;Membahas milestone manajemen risiko di KLHK, Hamdan mengungkapkan bahwa manajemen risiko bermula di tahun 2008 dengan inisiasi dari Kementerian BPKP RI. Berkaca dari penerapan di Kementerian BPKP RI, Kementerian LHK dipacu untuk segera menerapkan manajemen risiko melalui kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).&nbsp;Selanjutnya, SPIP diatur oleh KLHK sedemikian rupa agar sistem ini dapat diintegrasikan kepada para pelaku usaha dan juga NGO demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, KLHK melakukan akselerasi yang membuat seluruh unit KLHK harus mematuhi penerapan sistem manajemen risiko tersebut.&nbsp;Selanjutnya, sejak 2015 hingga saat ini, KLHK gencar dalam menanamkan budaya manajemen risiko.&nbsp;&nbsp;“Proses menanamkan budaya ini tentu tidak mudah, khususnya dalam konteks memberikan edukasi. Hingga saat ini KLHK senantiasa menggaungkan budaya manajemen risiko secara keras, yang diibaratkan pintu yang didobrak dengan keras, bahwa tidak hanya sekedar mengedukasi namun juga berani dalam mengambil tindakan lebih lanjut bagi pelaku usaha yang lalai dengan manajemen risiko” pungkasnya.&nbsp;Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pun berimplikasi terhadap&nbsp;green economy, yaitu dampak ekologi terhadap lingkungan, penularan penyakit dan ekstraksi sumber daya dari lingkungan penggunaan air tawar, dan sebagainya.&nbsp;&nbsp;“Meningkatkan awareness dan membentuk komitmen terhadap&nbsp;green economy&nbsp;menjadi suatu hal yang fundamental. Jika tidak, dikhawatirkan ke depannya tiidak ada yang peduli pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan,” ucap Hamdan Syukri Batubara.&nbsp;&nbsp;Sebagai wujud Kementerian LHK RI dalam menerapkan manajemen risiko, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5 Tahun 2023 mengenai penerapan manajemen risiko. Peraturan tersebut merupakan upaya kolaboratif dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan manajemen risiko yang bisa menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. &nbsp;Sebagai penutup, Hamdan menambahkan, terkait pentingnya kolaborasi. Bukan sekadar melibatkan pelaku usaha namun juga meningkatkan kesadaran pada masing-masing individu, mengingat produksi emisi yang tidak kalah penting dampaknya kepada lingkungan. Hamdan menyebut saat ini terdapat 7,7 ton emisi yang dihasilkan per kapita.&nbsp;“Kembali lagi kepada kesadaran masing-masing individu, bahwa&nbsp;green economy yang akan menyelamatkan planet tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, hanya dari pemerintah atau pelaku usaha saja, tetapi juga dari kita semua,” ujarnya.&nbsp;Melihat pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan manajemen risiko pada green economy, penting bagi perusahaan untuk memastikan setiap aktivitas bisnisnya telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan.&nbsp;&nbsp;Oleh karena itu, kini saatnya menjadi yang terdepan dalam kepatuhan hukum! Dengan Regulatory Compliance System (RCS), platform yang senantiasa memantau pembaruan peraturan dengan teknologi terkini dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Anda tak perlu khawatir akan adanya kewajiban hukum yang terlewat.&nbsp;Dapatkan kesempatan FREE TRIAL RCS dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=executive_event_june24">di sini</a>. RCS siap mendukung setiap aktivitas pemantauan dan pemenuhan kepatuhan hukum perusahaan Anda. &nbsp;

thumbnail_IMG_0693.jpg

IMG_0693.jpg

Ada tantangan dan risiko yang harus diantisipasi dalam green economy, termasuk perubahan kebijakan, risiko sosial, serta potensi hambatan lain.

Peran Penting Pembangunan Berkelanjutan dalam Penerapan Manajemen Risiko Green Economy

Jakarta, 31 Mei 2024 - Perusahaan penyedia platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech), Hukumonline, menyelenggarakan Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024. Ajang penghargaan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Tanah Air bagi bidang kepatuhan hukum.&nbsp;&nbsp;Diikuti lebih dari 60 perusahaan, Hukumonline menggelar IRCA 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan dan pimpinan perusahaan atas dedikasi, kinerja, dan upaya dalam menjalankan kepatuhan hukum. “Di tengah dinamika regulasi yang terus berubah di Indonesia, kepatuhan hukum tak hanya menjadi sekadar kewajiban, melainkan juga tanggung jawab moral dan etika yang harus dijunjung tinggi,” kata Chief Executive Officer Hukumonline, Arkka Dhiratara.&nbsp;&nbsp;Arkka mengungkapkan, memastikan kepatuhan hukum dalam perusahaan merupakan tugas yang menantang. Namun, hal tersebut memang sangat krusial dalam meminimalisasi risiko hukum dan menjaga nama baik serta reputasi perusahaan.&nbsp;&nbsp;Indonesia memiliki yurisdiksi yang kompleks dan regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.&nbsp;&nbsp;Hukumonline pun berharap ajang IRCA 2024 ini dapat memacu semangat para praktisi kepatuhan hukum untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, dalam menjaga integritas dan kelangsungan bisnis yang legal dan bertanggung jawab.&nbsp;&nbsp;Penilaian IRCA 2024 dilakukan berdasarkan laporan, narasi, serta dokumen bukti kelengkapan dari perusahaan serta pimpinan perusahaan. Seluruh penilaian pun melihat tiga aspek penting yaitu implementasi strategi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan hukum, performa pengelolaan organisasi oleh pimpinan perusahaan dalam konteks kepatuhan hukum, serta upaya kontrol kepatuhan hukum.&nbsp;&nbsp;“Dewan juri memastikan bahwa setiap perusahaan dinilai secara objektif, adil dan transparan sehingga mencerminkan kinerja nyata dalam kepatuhan hukum,” ujar salah satu Dewan Juri, Anika Faisal yang merupakan Komisioner PT Bank Jago Tbk. dan Direktur Kepatuhan PT Bank BTPN Tbk. periode 2008-2019.&nbsp;&nbsp;Anika memaparkan, tahun ini para profesional bidang kepatuhan hukum berbagai negara memiliki beberapa perhatian khusus seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain karena adanya perubahan yang begitu cepat dalam regulasi dan perkembangan teknologi.&nbsp;&nbsp;Oleh karena itu sebagai dampaknya, diperlukan strategi kompleks untuk menghadirkan layanan yang semakin baik bagi pelanggan, dengan tetap berjalan pada koridor hukum. Anika mengungkapkan, Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 ini dapat menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan budaya kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia.

thumbnail_IMG_6246.jpg

IMG_6246.jpg

Hukumonline menyelenggarakan Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024, Ajang penghargaan pertama dan satu-satunya di Tanah Air bagi bidang kepatuhan hukum.

Hukumonline Gelar Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024, Pertama di Indonesia untuk Lingkup Kepatuhan Hukum

Regulatory Compliance System hadir sebagai pionir bagi solusi pemantauan kepatuhan hukum di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi perusahaan di berbagai industri.

large_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

EDITED background banner RCS 1 1 1.png

Solusi Tepercaya Anda dalam Kepatuhan Hukum

Terintegrasi dengan 160.000+ koleksi peraturan dari Pusat Data Hukumonline yang mudah diakses, disusun secara sistematis, dan terorganisir.

large_web image 1-02.png

medium_web image 1-02.png

small_web image 1-02.png

thumbnail_web image 1-02.png

web image 1-02.png

medium_web image 1-04.png

small_web image 1-04.png

thumbnail_web image 1-04.png

web image 1-04.png

Terkini dalam Pembaruan Regulasi dan Kewajiban Hukum

Platform yang menggabungkan kerangka hukum dengan teknologi mutakhir untuk memudahkan pemantauan kepatuhan hukum.

thumbnail_mockup RCS WEB-02 (2).jpg

mockup RCS WEB-02 (2).jpg

thumbnail_mockup RCS WEB-04 (2).jpg

mockup RCS WEB-04 (2).jpg

Menyajikan Kerangka Kepatuhan Hukum dalam Satu Platform Terintegrasi

PT Trinusa Travelindo 

thumbnail_logo (1).png

logo (1).png

Platform Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline membantu memfasilitasi Tim Legal Compliance Traveloka dan pemangku kepentingan internal dalam memastikan aspek-aspek operasional perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Terlebih lagi, fitur Automatic Content Update dari RCS memberikan akses informasi dan regulasi hukum terkini, sehingga dapat menjadi salah satu referensi sumber hukum utama kami. &nbsp;

RM Wibowo Budihan

thumbnail_6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sangat membantu kami. Sekarang, setiap aktivitas pemenuhan kepatuhan hukum oleh AstraPay jadi lebih mudah. Salah satu fitur RCS yang sangat bermanfaat adalah notifikasi langsung pada para PIC untuk memenuhi kewajiban hukum. Dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum yang terlewat.

Heno Ariyanto

thumbnail_IMG-2023-06-05.png

IMG-2023-06-05.png

Regulatory framework RCS mempermudah kami dalam memahami peraturan dan melakukan integrasi di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia. &nbsp;Fitur yang terdapat di RCS memudahkan kami dalam melakukan monitoring regulasi dan adanya fitur automatic content update yang membantu tim compliance dapat selalu ter-update dengan setiap kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Dalam rangka menciptakan generasi yang unggul sebagai penerus bangsa, pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Salah satunya dengan menerbitkan regulasi yang mengatur pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi ibu dan anak secara khusus, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6685259de1680/undang-undang-nomor-4-tahun-2024/">Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “UU 4/2024”). &nbsp;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 4/2024, kesejahteraan ibu dan anak merupakan suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat.&nbsp; &nbsp;Dengan adanya UU 4/2024, hak ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dijamin oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 4/2024, disebutkan bahwa setiap ibu berhak mendapatkan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;</li><li>jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan anak berusia 6 bulan;</li><li>pelayanan keluarga berencana;</li><li>pemenuhan kesejahteraan sosial;</li><li>pendampingan dari suami, keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan;</li><li>rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;</li><li>pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan;</li><li>edukasi , pengembangan wawasan, pengetahuan, keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang anak;</li><li>perlakukan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan</li><li>kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. &nbsp;</li></ol>Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 4/2024 mengatur bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>cuti melahirkan dengan ketentuan:</li><li>paling singkat 3 bulan pertama; dan</li><li>paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;</li><li>waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;</li><li>kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;</li><li>waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak; dan/atau</li><li>akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. &nbsp;</li></ol>Sebagai pemberi kerja, tentu saja ketentuan ini juga melekat pada badan usaha agar dapat mengakomodir setiap hak ibu yang bekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) UU 4/2024, di mana cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja. &nbsp;Adanya kewajiban bagi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk memberikan cuti tentu saja berdampak ke pelaksanaan pemberian upah. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 4/2024 telah mengatur secara rinci kewajiban yang diharuskan, di mana setiap ibu yang melaksanakan cuti (melahirkan dan waktu istirahat jika mengalami keguguran) tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya.&nbsp; &nbsp;Selain itu, terkait dengan pemberian upah bagi ibu yang sedang menggunakan hak cuti melahirkan, secara spesifik Pasal 5 ayat (2) UU 4/2024 telah mengatur pemberian upah dengan ketentuan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>secara penuh untuk 3 bulan pertama;</li><li>secara penuh untuk bulan keempat; dan</li><li>75% untuk bulan kelima dan bulan keenam. &nbsp;</li></ol>Keberadaan UU 4/2024 tidak hanya memberikan perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan bagi ibu dan anak pada fase seribu pertama kehidupan, namun juga mengatur kewajiban bagi suami dan/atau keluarga untuk mendampingi ibu dan anak pada fase seribu pertama kehidupan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU 4/2024.&nbsp; &nbsp;Sehubungan dengan itu, suami yang bekerja berhak mendapatkan hak berupa cuti pendampingan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU 4/2024 yang menerangkan bahwa suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>masa persalinan, selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan; atau</li><li>saat mengalami keguguran, selama 2 hari.</li></ol>&nbsp;Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, UU 4/2024 juga memberikan kewajiban bagi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas akomodasi yang layak serta sarana dan prasarana bagi ibu dan anak. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU 4/2024, yang menerangkan bahwa pemberi kerja harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi ibu dan anak, termasuk akomodasi yang layak bagi ibu dan anak penyandang disabilitas.&nbsp;&nbsp;Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 4/2024, disebutkan pula bahwa pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana bagi ibu dan anak paling sedikit meliputi dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>tempat kerja;</li><li>tempat umum; dan</li><li>moda transportasi umum. &nbsp;</li></ol>Selain itu, ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU 4/2024 menerangkan bahwa dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja dapat berupa:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>fasilitas pelayanan kesehatan;</li><li>penyediaan ruang laktasi; dan</li><li>tempat penitipan anak. &nbsp;</li></ol>Adapun Pasal 30 ayat (5) UU 4/2024 menekankan bahwa adalah kewajiban bagi badan usaha selaku pemberi kerja untuk memberikan dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja.&nbsp; &nbsp;Bagaimana jika hal ini tidak dipatuhi? Perlu menjadi perhatian bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan ke badan usaha sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini, Pasal 31 UU 4/2024 menyebutkan bahwa pemberi kerja, penyedia, atau pengelola fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 diberikan pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &nbsp;Keberadaan dari UU 4/2024 tentu saja berdampak bagi badan usaha yang berkedudukan sebagai pemberi kerja. Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja pasca diterbitkannya UU 4/2024, Hukumonline telah hadir dengan Regulatory Compliance System (RCS) yang dapat menjadi solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses identifikasi, analisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.&nbsp; &nbsp;Disertai dengan&nbsp;database peraturan Hukumonline yang memiliki akses terhadap lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) peraturan perundang-undangan, RCS dapat membantu badan usaha untuk mengidentifikasi kewajiban secara cepat, tepat dan efisien sehingga terhindar dari segala risiko hukum dan ketidakpatuhan.&nbsp; &nbsp;Seluruh kewajiban yang terdapat dalam RCS telah dikemas dengan memperhatikan kenyamanan dan kemudahan user sehingga seluruh konten yang terdapat dalam RCS mudah dipahami bahkan untuk pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum.&nbsp; &nbsp;Dengan demikian RCS mampu menekan risiko ketidakpatuhan dan hukum sehingga badan usaha dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya.&nbsp;Anda bisa langsung mencoba RCS dengan mengajukan demo secara gratis&nbsp;di sini untuk merasakan manfaat dan fungsi dari Regulatory Compliance System Hukumonline. &nbsp;

thumbnail_pexels-dariaobymaha-1683975.jpg

pexels-dariaobymaha-1683975.jpg

Pemerintah telah menerbitkan UU KIA  sebagai wujud penjaminan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.