thumbnail_pexels-pavel-danilyuk-6612717.jpg

pexels-pavel-danilyuk-6612717.jpg

Perusahaan pembiayaan adalah usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam pengadaan barang/jasa. Berikut ulasan selengkapnya. 

Mengenal Perusahaan Pembiayaan dan Kewajibannya dalam UU P2SK

Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk pertambangan nikel, tidak lepas dari aspek kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Dari sisi operasional, terdapat regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) serta peraturan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (KESDM), mengingat aktivitas pertambangan memiliki risiko tinggi.Di luar itu, masih ada berbagai regulasi pendukung. Misalnya, regulasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) tentang pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan penggunaan kawasan, berkaitan dengan pengelolaan kawasan pertambangan di kawasan hutan.Aspek kepatuhan yang harus dipenuhi pun semakin bertambah ketika perusahaan pertambangan minerba memiliki aset-aset tertentu untuk memfasilitasi aktivitas logistik, mobilisasi, hingga mendukung kesehatan sumber daya manusia. Misalnya, aset infrastruktur berupa pelabuhan (terminal khusus), bandara, dan rumah sakit.&nbsp;Ratusan Regulasi untuk Industri Pertambangan&nbsp;Dengan kompleksitas aktivitas yang dijalankan, industri pertambangan menghadapi ratusan regulasi yang harus dipatuhi. Setidaknya, ada sekitar 250 regulasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan dan lingkungan hidup.Banyaknya regulasi tersebut tentu mendatangkan dinamika yang berdampak pada bisnis industri nikel. Omnibus Law adalah salah satunya. Mengetahui setiap poin penambahan dan pembaruan ratusan regulasi itu juga akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri pertambangan nikel.Oleh karena itu, Hukumonline menghadirkan&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) sebagai satu solusi berupa sistem terintegrasi yang memiliki setiap&nbsp;update peraturan perundang-undangan di Tanah Air. Sistem ini pun membantu pelaku industri pertambangan nikel dalam menjalankan aktivitas kepatuhan hukum.&nbsp;Dengan RCS, perusahaan dapat menjalankan pengawasan terhadap setiap kewajiban kepada pemerintah yang harus dipenuhi. Termasuk di dalamnya, potensi sanksi yang dihadapi di masa mendatang apabila pemenuhan kewajiban gagal dilakukan.Di samping itu, para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di perusahaan dapat melihat tingkat kepatuhan internal dalam periode waktu tertentu.Manfaat RCS untuk Mendukung Kepatuhan Hukum Industri NikelSistem terintegrasi dari RCS menghadirkan manfaat-manfaat berikut ini untuk kemudahan Anda dalam menjalankan kepatuhan hukum sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.<ol style="list-style-type:decimal;"><li style="text-align:justify;">Menyajikan informasi terkini seputar peraturan perundang-undangan RCS menyediakan setiap informasi terbaru tentang lebih dari 200 ribu peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Anda tidak perlu bingung mencari sumber tepercaya dan terkini.</li><li style="text-align:justify;">Mempermudah pemantauan dan pemenuhan kewajiban hukum Dengan RCS, tim audit perusahaan Anda dapat mengkompilasi data audit kepatuhan hukum secara lebih mudah dan komprehensif. Bahkan, RCS mampu menekan temuan audit hingga 70%.</li><li style="text-align:justify;">Meningkatkan pemantauan dan pemenuhan kewajiban hukum Berdasarkan pusat data peraturan perundang-undangan dari Hukumonline, perusahaan industri nikel termasuk perusahaan berkategori&nbsp;highly regulated&nbsp;dengan kurang lebih 2.000&nbsp;kewajiban hukum yang harus dipatuhi. RCS membantu perusahaan dalam memaparkan setiap kewajiban hukum menjadi langkah-langkah nyata yang harus dilakukan. Dengan demikian, proses pemenuhan kewajiban hukum pun bisa diefisienkan hingga 5 kali lebih singkat!</li></ol>Sebagai penyedia layanan informasi hukum yang dipercaya oleh ribuan pelanggan serta reputasi dan komitmen untuk mengedepankan inovasi selama lebih dari dua dekade,&nbsp;Hukumonline&nbsp;memahami betul bahwa setiap lini bisnis termasuk industri nikel memiliki beragam implikasi hukum ketika satu beleid baru saja terbit.Segera gunakan RCS untuk mempermudah proses pemenuhan kepatuhan hukum perusahaan Anda. Dapatkan kesempatan&nbsp;COBA GRATIS Regulatory Compliance System dengan mengunjungi&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_artikel_dinamika_regulasi_minerba">di sini&nbsp;</a> atau hubungi kami melalui email di&nbsp;demo@hukumonline.com untuk pengalaman baru dalam menjalankan pemenuhan kepatuhan hukum. &nbsp;

thumbnail_pexels-tom-fisk-2101135.jpg

pexels-tom-fisk-2101135.jpg

Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) harus memenuhi kepatuhan terhadap berbagai jenis regulasi. Simak selengkapnya. 

Dinamika Regulasi Industri Minerba dan Solusi dalam  Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007">&nbsp;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).&nbsp; &nbsp;Sebelum membahas ketentuan lebih jauh, mari kenali dulu apa itu CSR dan kepanjangan CSR. Sebagai informasi, CSR adalah singkatan dari&nbsp;Corporate Social Responsibility. Secara sederhana, CSR dapat diartikan sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja dan keluarga, komunitas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh CSR perusahaan yang banyak dilakukan, antara lain pengolahan limbah, pembangunan infrastruktur, program donor darah, pengembangan UMKM, dan lainnya.&nbsp; &nbsp;Di Indonesia, istilah CSR dikenal juga dengan sebutan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kehadiran CSR atau TJSL secara global ini berkembang sejak 1980-an hingga 1990 sebagai reaksi dan bentuk keprihatinan dari organisasi masyarakat serta jaringan global untuk meningkatkan perilaku etis, adil, dan bertanggung jawab dari perusahaan yang tidak terbatas pada perusahaan itu sendiri, melainkan pada&nbsp;stakeholder dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.&nbsp; &nbsp;Kewajiban CSR Perusahaan di IndonesiaTerkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia, dalam&nbsp;Pasal 74 UU PT&nbsp;menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;Meski dalam Pasal 74 UU PT hanya disebutkan aturan TJSL atau CSR tersebut berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, faktanya TJSL atau CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan secara luas, baik yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.&nbsp; &nbsp;Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Ketentuan&nbsp;Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.&nbsp; &nbsp;Lebih lanjut, bagian&nbsp;Penjelasan Pasal 2 PP 47/2012&nbsp;menerangkan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat.&nbsp; &nbsp;Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam PP 47/2012Sebagai salah satu dasar hukum CSR yang berlaku saat ini,&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f98d3a83cfd2/peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2012">PP 47/2012</a> menguraikan sejumlah aturan terkait kewajiban CSR perusahaan secara terperinci. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol><li>TJSL atau CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan (Pasal 3 PP 47/2012).</li><li>Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Kemudian, rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL atau CSR (Pasal 4 PP 47/2012).&nbsp;</li><li>Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian, realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL atau CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan (Pasal 5 PP 47/2012).&nbsp;</li><li>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).&nbsp;</li><li>Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab TJSL atau CSR dikenakan sanksi (Pasal 7 PP 47/2012).</li></ol>Sebagaimana diterangkan, CSR merupakan tanggung jawab semua perusahaan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi.&nbsp; &nbsp;Sehubungan dengan ini, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk halnya TJSL atau kewajiban CSR perusahaan. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait CSR, baik berdasarkan UU PT, PP 47/2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya.&nbsp; &nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban CSR perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_apr18">di sini</a>. &nbsp;

ocg-saving-the-ocean-xch7jXAaqqo-unsplash (1).jpg

thumbnail_ocg-saving-the-ocean-xch7jXAaqqo-unsplash (1).jpg

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR adalah UU PT dan PP 47/2012. 

Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan pembagian dividen dimuat dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pembagian-dividen-kepada-pemegang-saham-cl2762">Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> atau UUPT. Sebelum membahas peraturannya lebih jauh, penting untuk diketahui makna dari dividen itu sendiri.&nbsp;Secara sederhana, dividen adalah laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam&nbsp;Hukum Perseroan Terbatas&nbsp;menerangkan dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara&nbsp;pro rata, yang pada prinsipnya dibayarkan dalam bentuk uang namun juga memungkinkan dalam bentuk lain, seperti surat saham sementara, produk, atau properti perusahaan.&nbsp;Terkait bentuknya, Sundjaja &amp; Barlin (2010: 379) menerangkan dividen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni dividen tunai, dividen saham, dividen aktiva selain kas, dan dividen likuidasi. Sundjaja &amp; Barlin kemudian menerangkan bahwa ada sejumlah istilah yang kerap digunakan dalam pembagian dividen.1.&nbsp;Date of declaration adalah tanggal pada saat direksi perusahaan secara formal menyatakan pengumuman tanggal pembayaran dividen.&nbsp;2.&nbsp;Cum-dividend date adalah tanggal hari terakhur perdagangan saham yang masih melekat atau berhak mendapatkan dividen.&nbsp;3.&nbsp;Date of record adalah tanggal di mana pemilik saham yang menerima dividen ditentukan. Pemegang saham yang mencatatkan sahamnya pada waktu ini adalah mereka yang memperoleh dividen pada tanggal pembayaran.&nbsp;4.&nbsp;Ex-dividend date adalah jangka waktu tiga hari sebelum&nbsp;date of record.&nbsp;5.&nbsp;Date of payment&nbsp;adalah tanggal di mana dividen dibayarkan kepada para pemegang saham.&nbsp;Peraturan Pembagian Dividen&nbsp;Penting untuk diketahui bahwa pembagian dividen pada suatu perusahaan diputuskan dalam anggaran dasar perusahaan. Hal ini sebagaimana bunyi ketentuan&nbsp;Pasal 15 ayat (1) huruf i UUPT&nbsp;yang menerangkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.&nbsp;Kemudian, ketentuan Pasal 40 UU PT menerangkan bahwa dalam hal pembagian dividen, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai tidak berhak mendapat dividen.&nbsp;Terkait syarat pembagian dividen lebih rinci,&nbsp;Pasal 71 UUPT menerangkan ketentuan berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.</li><li>Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.</li><li>Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. &nbsp;</li></ol>Bagian Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UUPT menerangkan bahwa keputusan RUPS terkait penggunaan laba bersih ini harus memperhatikan kepentingan perseroan dan kewajaran. Dalam keputusan RUPS tersebut, dapat ditetapkan apakah semua atau sebagian laba akan digunakan untuk pembagian dividen, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti&nbsp;tantieme untuk anggota direksi dan komisaris, serta bonus untuk karyawan.&nbsp;Kemudian,&nbsp;Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UUPT&nbsp;menerangkan bahwa yang dimaksud dengan seluruh laba bersih adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perusahaan atau perseroan dari tahun buku sebelumnya.&nbsp;Adapun menurut&nbsp;Penjelasan Pasal 71 ayat (3) UUPT jika laba bersih perusahaan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perusahaan dari tahun buku sebelumnya, perusahaan tidak dapat membagikan dividen karena masih mempunyai saldo laba bersih negatif.&nbsp;Dividen InterimDividen interim adalah jenis dividen yang dibayarkan sebelum RUPS memutuskan hasil laba tahunan. Terkait dividen interim ini, ketentuan&nbsp;Pasal 72 UUPT menerangkan bahwa perusahaan dapat membagikan dividen interim ini sebelum tahun buku berakhir, asalkan diatur dalam anggaran dasar perseroan.&nbsp;Lebih lanjut, pembagian dividen interim dapat dilakukan jika jumlah kekayaan bersih perusahaan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.&nbsp;Kemudian, pembagian dividen interim ini tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau bahkan mengganggu kegiatan perusahaan.&nbsp;Adapun pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Lalu, apabila setelah tahun buku berakhir ternyata perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perusahaan. Baik direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.Untuk memenuhi peraturan pembagian dividen secara komprehensif bagi perusahaan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk halnya pemenuhan peraturan pembagian dividen secara tepat. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait izin lingkungan, baik berdasarkan UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, PP 22/2021, hingga Permen KLHK 18/2021<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam hal pembagian dividen.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>. &nbsp;

thumbnail_pexels-photo-6801647.webp

pexels-photo-6801647.webp

Peraturan pembagian dividen dimuat dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT, berikut aturannya.

Peraturan Pembagian Dividen bagi Perusahaan

Proxsis Consulting Group membuka awal tahun 2023 dengan mengadakan Proxsis Expo &amp; Conference 2023. Acara tersebut telah dilaksanakan pada 18 dan 19 Januari lalu (18/01). Dengan tajuk&nbsp;Business Insight 2023: Resilience Mode On, Proxsis Expo &amp; Conference 2023 membangun diskusi terkait pertumbuhan industri di tengah ketidakpastian global. Tidak hanya itu, kondisi Indonesia saat ini yang memasuki tahun politik, juga menjadi topik pembicaraan utama.&nbsp;Konferensi tersebut dibuka oleh Founder Proxsis Consulting Group Rudi Maulana dan berbagai regulator, di antaranya Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto dan Deputi Bidang Neraca &amp; Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud.Membahas proyeksi ekonomi pada 2023 di tengah berbagai ketidakpastian yang ada, disampaikan Andi Widjajanto, saat ini masih ada harapan baik untuk proyeksi ekonomi nasional. Pasalnya, data menunjukkan tanda positif sebesar 4,8 persen. Hal ini diharapkan mampu memberikan tanda positif yang bisa menguatkan optimisme para pelaku usaha.Untuk memberikan&nbsp;insight&nbsp;dari berbagai sektor usaha, Proxsis Expo &amp; Conference 2023 menghadirkan pembicara dari berbagai industri. Beberapa narasumber yang turut hadir, yaitu Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Dony Oskaria selaku Direktur Utama, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, CEO Hukumonline Arkka Dhiratara, dan lainnya.&nbsp;Dalam acara tersebut, CEO Hukumonline Arkka Dhiratara menyampaikan paparan bertema “Business Resiliency &amp; Continuity from Regulatory Risk Perspective”. Disampaikan Arkka, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki regulasi paling kompleks dengan perkembangan regulasi yang berlangsung sangat cepat.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/mas_arkka_artikel_proxsis_d150d0c18d.jpg" alt="mas arkka -artikel proxsis.jpg"></figure>Arkka Dhiratara, CEO Hukumonline, memaparkan terkait Regulatory Compliance System pada acara Proxsis Expo &amp; Conference 2023“Ada sekitar 82.768 total regulasi yang Indonesia punya saat ini. Regulasi yang luas dan terkini tersebut tentu membutuhkan solusi teknologi sebagai faktor mendasar dalam manajemen risiko kepatuhan akan hukum.” papar Arkka.Tidak hanya itu, dalam proses pemenuhan kewajiban hukum dari berbagai regulasi, pelaku usaha seringkali mengalami berbagai tantangan, seperti regulasi yang sering diperbarui, ekstraksi kewajiban dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kompleks dan membutuhkan waktu, hingga proses pemantauan regulasi yang dapat berdampak pada bisnis perusahaan diikuti risiko sanksi yang tidak mudah.&nbsp;Berbagai hal tersebut kerap menjadi tantangan dan sulit dilaksanakan secara manual dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Berangkat dari kesulitan dan keterbatasan itu, Arkka memaparkan bahwa Hukumonline hadir sebagai solusi. Hukumonline dapat memberikan berbagai informasi hukum secara lengkap dan ter-update.&nbsp;Dengan dukungan pusat data peraturan perundang-undangan yang terlengkap, saat ini Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai platform yang dapat mempermudah perusahaan mengelola kepatuhan hukum.&nbsp;Regulatory Compliance System telah didukung berbagai teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI), hingga NLP (Natural Language Processing), sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan kepatuhan hukum, identifikasi kewajiban hukum berkala sesuai aturan terbaru, hingga analisis audit dapat dilakukan dengan sangat mudah dan otomatis.Perusahaan yang ingin mencoba solusi yang ditawarkan Hukumonline ini dapat mencoba RCS secara gratis dengan mengajukan demo. Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/wa/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_adv_proxsis">di sini</a> untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;&nbsp;

thumbnail_canva-proxsisexpo.png

canva-proxsisexpo.png

Konferensi yang diadakan Proxsis Consulting Group memberikan berbagai insights dalam menghadapi tahun politik dan ketidakpastian global di 2023. Berikut selengkapnya.

Proxsis Expo & Conference 2023: Tangguh dalam Ketidakpastian Global dari Perspektif Risiko Hukum

Hukumonline baru-baru ini mengadakan kegiatan diskusi hukum seputar&nbsp;legal risk management&nbsp;bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada Selasa (20/12).&nbsp;Acara yang bertajuk “Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Hukum melalui ISO 31000 dan 310222” ini dibuka langsung&nbsp;oleh Vice President ICCA Erlangga Gaffar dan Sekretaris Jenderal Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI) Agustinus A. Haryono.&nbsp;Saat ini, perusahaan dan organisasi dihadapkan berbagai risiko legal dalam proses bisnis yang dijalani. Sehubungan dengan ini, Haryono menyampaikan bahwa sebaiknya perusahaan mampu memitigasi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Mitigasi tersebut harus dilakukan, khususnya untuk menghindari potensi terjadinya permasalahan legal pada tahap litigasi.Perihal permasalahan legal di tahap litigasi wajib dihindari, Haryono menambahkan bahwa faktanya kasus yang sudah sampai tahap litigasi dapat mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif salah satunya adalah implementasi ISO di perusahaan.Terkait perkembangan ISO yang berkaitan dengan&nbsp;risk management, Haryono menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, ketentuan risiko manajemen pada ISO 31000 sudah diperbarui.&nbsp;Pada era sebelumnya, risiko manajemen berfokus untuk tindakan pencegahan. Sedangkan, saat ini terdapat penambahan sehingga risiko manajemen tidak hanya berfokus dalam mencegah terjadinya potensi risiko, melainkan juga membuat&nbsp;value added&nbsp;bagi perusahaan.Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penerapan risiko manajemen sangat bergantung pada bagaimana&nbsp;leadership&nbsp;dan komitmen dari pimpinan. Tanpa komitmen dari direksi, penerapan risiko manajemen tidak akan berhasil. Hal ini terjadi karena penerapan risiko manajemen akan masuk dalam perencanaan, proses atau pelaksanaan, hingga pengawasan.Pada ISO 31022: 2020, terdapat enam tahapan yang harus menjadi perhatian bagi&nbsp;in house counsel perusahaan. Keenam tahapan tersebut dapat di detailkan sebagai berikut.<ol><li>Establish the relevant context and criteria.</li><li>Assessment of legal risk: setiap ISO ada assesment/penilaian yang terdiri dari:<ol><li>Identify.</li><li>Analyze.</li><li>Evaluate.</li></ol></li><li>Treatment of legal risk: perlakuan setiap risiko, yang terdiri dari:<ol><li>Choose options.</li><li>Evaluate the current practices.</li><li>Develop a risk treatment plan.</li></ol></li></ol>Salah satu proses yang dipandang penting dalam ISO 31022 adalah penilaian risiko hukum, yaitu keseluruhan proses identifikasi risiko hukum, analisis, hingga evaluasi risiko hukum.&nbsp;Hal ini penting untuk dilakukan agar risiko hukum dapat dikenali dan teridentifikasi dengan baik. Dengan demikian, suatu organisasi dapat mencegah terjadinya risiko tersebut sesuai dengan sasarannya.Untuk mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum perusahaan, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time. RCS juga didukung oleh peraturan perundang-undangan dari pusat data Hukumonline yang senantiasa&nbsp;update dan disesuaikan dengan bidang industri perusahaan.Dapatkan manfaat RCS dengan berlangganan RCS sekarang! Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_hol_icca">di sini</a>&nbsp;untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;

thumbnail_ICCA x HOL.png

ICCA x HOL.png

Hukumonline mengadakan diskusi hukum bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) terkait Legal Risk Management.

Hukumonline dan ICCA Gelar Diskusi Legal Risk Management

Di balik konsep&nbsp;legal risk management, ada konsep manajemen risiko atau&nbsp;risk management. Adapun terkait pengertian manajemen risiko, Stin Claessens (dalam Isharyanto dkk., 2020:59) menerangkan bahwa manajemen risiko adalah cara untuk meyakinkan dalam ketidakpastian rencana di masa depan dan segala kemungkinannya yang akan terjadi.&nbsp;Kemudian, diterangkan Claessens secara mendalam, perusahaan atau organisasi akan mengidentifikasi risiko yang ada, bagaimana risiko tersebut mampu mempengaruhi rencana jangka panjang, serta bagaimana cara untuk mengasuransikannya.&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-aspek-manfaat-compliance-lt62de06aeee815/">Manajemen risiko</a> ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian bagu perencanaan dengan menghindari kemungkinan fluktuasi yang mungkin terjadi.&nbsp;Terkait&nbsp;risk management&nbsp;pula, Ferry N. Idroes (dalam Isharyanto dkk., 2020:60) memaparkan bahwa dalam sebuah korporasi, manajemen risiko ini diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan manajemen risiko, membuka kemungkinan untuk memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan fatalitas yang rendah, juga solusi yang sesuai terhadap risiko yang terjadi.&nbsp;Jika dielaborasikan lebih jauh, sebagaimana diterangkan Hinsa Siagian (dalam Isharyanto dkk., 2020:60), ada dua kategori tujuan manajemen risiko, yakni menghindari risiko yang terjadi sebelum kerugian atau&nbsp;pre-loss objectives&nbsp;dan setelah kerugian terjadi atau&nbsp;post-loss objectives.&nbsp;Manajemen risiko atau&nbsp;risk management&nbsp;yang dilakukan sebelum kerugian terjadi atau&nbsp;pre-loss objectives&nbsp;memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah tujuan ekonomi yaki menyiapkan perusahaan dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/kepatuhan-hukum-dan-solusinya-lt6258f48f37291/">menghadapi potensi kerugian</a> dengan cara seekonomis mungkin. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi ketertinggalan zaman dan memenuhi standar kewajiban internal.&nbsp;Kemudian,&nbsp;risk management yang dilakukan setelah kerugian terjadi atau&nbsp;post-loss objectives&nbsp;dimaksudkan untuk membantu kelangsungan hidup perusahaan. Hal yang ditekankan adalah bagaimana cara menekan risiko setelah kerugian, bagaimana cara perusahaan dapat berjalan setidaknya untuk periode yang sudah ditentukan, dan bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.&nbsp;Di Indonesia, ada dua pendekatan manajemen risiko yang banyak dilakukan, yakni&nbsp;Enterprise Risk Management&nbsp;(ERM) yang ditetapkan oleh COSO dan manajemen risiko yang ditetapkan dalam ISO 31000. Diterangkan&nbsp;<a href="https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/Ebook%20_MODEL%20PEMBADANAN%20LEGAL%20RISK.pdf">Isharyanto dkk</a>., manajemen risiko ISO 31000 ini dapat mendorong perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif memfasilitasi tingkat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dan meraih peluang dan manfaat dari penerapannya.&nbsp;Lebih lanjut,&nbsp;risk management harus dilakukan dengan memenuhi prinsip dan pedoman yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar terjaminnya efektivitas dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Untuk ISO 31000 sendiri, prosesnya diadaptasi dari AS/NZS 4360: 2004 yang proses manajemen risikonya adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Establishing the context</li><li>Risk assessment</li><li>Risk treatment</li><li>Monitoring and review</li><li>Communication and consultation&nbsp;</li></ol>Kelima prosesnya tersebut dapat dilakukan secara berurutan maupun tumpang tindih. Pasalnya, manajemen risiko sangat fleksibel. Selain itu, prosesnya juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan budaya serta nilai-nilai yang ada.&nbsp;Legal Risk ManagementPerkembangan manajemen risiko pun meluas, termasuk halnya manajemen risiko pada aspek hukum atau&nbsp;legal risk management. Untuk membantu perusahaan terkait&nbsp;legal risk management ini,&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_feb16">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga! &nbsp;

pexels-rodnae-productions-5921570 (1) (1).jpg

thumbnail_pexels-rodnae-productions-5921570 (1) (1).jpg

Salah satu cara untuk mendukung optimalisasi perusahaan adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Berikut manfaat, tujuan, dan cara menerapkannya. 

Mengenal Konsep Manajemen Risiko bagi Perusahaan

Regulatory Compliance System hadir sebagai pionir bagi solusi pemantauan kepatuhan hukum di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi perusahaan di berbagai industri.

large_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

EDITED background banner RCS 1 1 1.png

Solusi Tepercaya Anda dalam Kepatuhan Hukum

Terintegrasi dengan 140.000+ koleksi peraturan dari Pusat Data Hukumonline yang mudah diakses, disusun secara sistematis, dan terorganisir.

large_web image 1-02.png

medium_web image 1-02.png

small_web image 1-02.png

thumbnail_web image 1-02.png

web image 1-02.png

medium_web image 1-04.png

small_web image 1-04.png

thumbnail_web image 1-04.png

web image 1-04.png

Terkini dalam Pembaruan Regulasi dan Kewajiban Hukum

Platform yang menggabungkan kerangka hukum dengan teknologi mutakhir untuk memudahkan pemantauan kepatuhan hukum.

large_mockup RCS WEB-02.png

medium_mockup RCS WEB-02.png

small_mockup RCS WEB-02.png

thumbnail_mockup RCS WEB-02.png

mockup RCS WEB-02.png

medium_mockup RCS WEB-04.png

small_mockup RCS WEB-04.png

thumbnail_mockup RCS WEB-04.png

mockup RCS WEB-04.png

Menyajikan Kerangka Kepatuhan Hukum dalam Satu Platform Terintegrasi

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) atau yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan pertama kali di Indonesia pada 1918. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, sebagaimana diamanatkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, WvSNI tetap diberlakukan guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi.WvSNI kemudian ditetapkan menjadi kodifikasi hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Melalui peraturan tersebut kemudian dijelaskan bahwa nama WvSNI diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Kini setelah lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia akhirnya sah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, meninggalkan KUHP lama bagian dari warisan kolonial Belanda. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 2 Buku, 37 bab, dan 624 Pasal&nbsp;dan disahkan pada 2 Januari 2023 (“KUHP Baru”). KUHP baru ini akan berlaku efektif 3 tahun sejak diundangkan.Salah satu aspek yang menarik untuk dicermati dalam KUHP Baru adalah soal subjek hukum. Sebelumnya, KUHP lama hanya mengenal manusia (natural person) sebagai subjek hukum pidana; dan kini KUHP baru menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terlepas keberadaan korporasi dalam tindak pidana sebetulnya telah dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun penulis tetap menilai hal ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dicermati mengingat KUHP Baru memberi afirmasi yang jelas bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya ketika melakukan tindak pidana.&nbsp;Perlu diketahui pula bahwa definisi korporasi di sini ialah baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan usaha seperti Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;Dalam pengamatan menulis, terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang dapat kita temui berdasarkan KUHP Baru yang dapat diminta pertanggungjawabannya pada korporasi, misalnya seperti tindak pidana pembukaan rahasia, penggelapan, perbuatan curang, dll.Dengan ditetapkannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP baru, maka menjadi penting tentunya bagi pelaku usaha dalam menyikapi persoalan atas tindak pidana korporasi demi menjaga kelancaran usaha serta sebagai bentuk upaya preventif atas risiko-risiko hukum yang dapat lahir dari pelanggaran terhadap KUHP Baru. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan atas kodifikasi hukum pidana terbaru di Indonesia utamanya dalam kurun waktu 3 tahun sebelum KUHP baru betul-betul efektif berlaku.&nbsp;Selain itu, mempertimbangkan banyaknya jumlah ketentuan KUHP Baru yang mencapai 624 pasal,&nbsp; tidak dapat dipungkiri bahwa muncul isu di mana tidak semua perusahaan memiliki tim legal yang memadai untuk melakukan analisis terhadap risiko-risiko hukum yang dapat timbul atas terbitnya KUHP Baru.&nbsp;&nbsp;Regulatory Compliance System&nbsp;Solusi Mutakhir bagi Pemantauan Hukum Perusahaan&nbsp;Sebagai&nbsp;legal tech company yang telah berkiprah selama lebih dari 20 tahun di Indonesia, Hukumonline menawarkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai solusi praktis berbasis&nbsp;web untuk pemenuhan kepatuhan hukum korporasi tersistematis. Hingga tahun 2023, RCS telah dipercaya oleh banyak perusahaan dari berbagai sektor industri mulai dari BUMN, hingga perusahaan multinasional.Berbekal pada pengalaman lebih dari 20 tahun serta komitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam peningkatan literasi hukum di tanah air, RCS dapat menjadi jawaban bagi korporasi untuk mengatasi isu seperti kesulitan dalam memantau banyaknya jumlah pembaruan peraturan perundang-undangan di tanah air serta pemenuhan kepatuhan hukum perusahaan itu sendiri.&nbsp;KUHP Baru hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak produk hukum yang menghadirkan kompleksitas ketentuan hukum bagi perusahaan. Maka dari itu, kami meyakini pemanfaatan RCS bisa menjadi solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan kepatuhan hukum korporasi saat ini. Secara singkat, berikut kemudahan-kemudahan yang ditawarkan RCS.&nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;Sistem kepatuhan yang ditawarkan RCS mampu memetakan kewajiban dan sanksi secara sistematis sehingga diharapkan dapat memudahkan perusahaan untuk dapat mengetahui setiap potensi risiko hukum dari peraturan-peraturan yang berdampak pada bisnis usahanya.&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait izin lingkungan, baik berdasarkan UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, PP 22/2021, hingga Permen KLHK 18/2021<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, korporasi tidak lagi perlu mengkhawatirkan kompleksitas ketentuan hukum bagi perusahaan serta risiko-risiko hukum yang mengintai sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban hukum.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial_form_demo&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_may23">di sini</a>. &nbsp;

thumbnail_pexels-jadeline-abba-5147453.jpg

pexels-jadeline-abba-5147453.jpg

Kelahiran KUHP Baru nyatanya menimbulkan dampak yang signifikan bagi korporasi atau pelaku usaha.