oleh Mochamad Januar Rizki
01 Jun 2022
dibaca 3 menit
article banner
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline whatsapphukumonline facebook
Optimis Capai 23% Penurunan Emisi Tahun 2025, Ini Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kementerian ESDM RI dan Pertamina Geothermal Energi
Adanya peningkatan dampak perubahan iklim akhir - akhir ini, membuat Indonesia berupaya berpartisipasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dunia dengan menetapkan target Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.

Ada berbagai persiapan dan komitmen dibutuhkan agar bauran EBT tersebuat dapat terealisasi dengan baik. Jadi bagaimana kesiapan dan komitmen pemerintah dalam mencapai 23% Bauran EBT di tahun 2025?

Rasa ingin tahu serta untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hukumonline baru saja menggelar webinar “Peluang dan Tantangan Menuju Bauran Energi Baru dan Terbarukan 23% 2025” pada Senin, 30 Mei 2022 lalu. Pada webinar kali ini hadir beberapa pemateri handal yang dapat memaparkan persiapan Indonesia mengejar target tersebut yaitu Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Harris Yahya dan Lahendong Manager Planning and Engineering PT Pertamina Geothermal Energy, Jati Permana Kurniawan.

Dalam materi yang disampaikan, Haris memaparkan terdapat kondisi yang mendorong penerapan bauran EBT. Penyebabnya yaitu akibat fluktuasi harga dan suplai batubara dan gas alam, dunia saat ini mengalami krisis energi. Turunnya suplai batubara domestik di awal tahun 2022 berdampak pada terganggunya pasokan listrik PLTU batubara dan pemberlakuan larangan ekspor sementara. Selain itu, Haris menjelaskan emisi karbon dioksida yang dihasilkan pun semakin besar. Menurut data IEA sebesar 33 Gt CO2 dilepas ke atmosfer di tahun 2021.

Dalam kondisi berbeda, cadangan bahan bakar dalam negeri yang bersifat operasional hanya cukup untuk 20–23 hari dan tidak ada cadangan penyangga. Cadangan minyak bumi Indonesia 2020 sebesar 4,17 miliar barrel atau 9,5 tahun produksi. Sedangkan, neraca perdagangan migas 2021 defisit sebesar US$ 13,25 miliar. “Sumber daya EBT dengan potensi lebih dari 3.000 GW menjadi opsi menjaga pasokan energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, dan dapat mengurangi defisit perdagangan,” ungkap Haris.

Penjelasan lebih lanjut, Haris menyatakan pemanfaatan EBT saat ini hanya 0,3 persen dari total potensi. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang besar, bervariasi, dan tersebar. Potensi tersebut antara lain energi hidro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kaltara, NAD, Sumbar, Sumut, dan Papua. Selanjutnya, energi surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalbar, dan Riau memiliki radiasi lebih tinggi. Energi angin (>6 m/s) terutama terdapat di NTT, Kalsel, Jabar, Sulsel, NAD dan Papua. Energi laut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama Maluku, NTT, NTB dan Bali. Dan, energi panas bumi tersebar pada kawasan ring of fire, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.

Haris selanjutnya menambahkan, pemerintah punya berbagai program untuk mendorong EBT antara lain insentif pajak seperti pada panas bumi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kepastian harga pada EBT. Adanya aspek keselamatan kerja juga mendorong pemberi perlindungan pada SDM di sektor EBT termasuk panas bumi.

Jati juga menjelaskan pengembangan EBT khususnya pada panas bumi harusnya dapat lebih tinggi produksinya dibanding kondisi saat ini. Biaya infrastruktur adalah salah satu tantangan karena sumber energi panas bumi yang berada pada wilayah-wilayah terpencil. Investasi yang tinggi sehingga butuh komitmen yang kuat bagi investor. Namun, sudah ada lembaga keuangan yang bersedia menanggung risiko pada eksplorasi energi panas bumi.

“Bila ditinjau dari sisi keekonomian karena tarifnya masih harus bersaing dengan fosil fuel. Pemanfaatan EBT (panas bumi) harus dihargai lebih dibanding fosil fuel karena dapat manfaat lebih juga,” harap Jati.

Jati mengungkapkan secara optimis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi yang nomor 1 dalam hal kapasitas terpasang panas bumi. Begitu juga dengan Pertamina (melalui PGE) untuk menjadi perusahaan panas bumi terbesar di dunia. Sehingga, diperlukan terobosan yang memberikan insentif bagi pengembangan panas bumi untuk mencapai target bauran energi 2025.

Kita perlu optimis ada peluang besar untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi melalui aplikasi langsung. Investasi panas bumi membutuhkan lebih banyak akses ke pembiayaan hijau, serta pelanggan energi hijau. Skema Feed-in-Tariff adalah instrumen ekonomi paling populer yang digunakan di lebih dari 50 negara untuk mempromosikan investasi sumber energi terbarukan. “Ini terbukti secara empiris sangat mudah beradaptasi dan efektif, di keduanya negara maju dan negara berkembang,” papar Jati.

Keberadaan pasar yang kompetitif telah memimpin dalam pengembangan energi terbarukan. Melalui pasar terbuka, pemerintah dapat menerapkan Renewable Portfolio Standard (RPS) yang telah berhasil peningkatan porsi energi terbarukan di banyak negara.

Ada banyak regulasi yang tentunya menjadi konsentrasi kita di kemudian hari terhadap aturan - aturan iklim dan lingkungan mengenai energi terbarukan. Salah satu yang dapat membantu anda untuk mengetahui secara cepat dan realtime mengenai pembaruan regulasi adalah dengan Regulatory Compliance System. Sebuah sistem yang dapat menjadi solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis kecerdasan buatan (AI). Anda dapat bisa mendapatkan demo request secara gratis disini untuk mendapatkan kemudahan pemantauan kepatuhan perusahaan Anda terhadap perubahan perundang-undangan secara tepat dan terintegrasi lebih cepat.

Bagikan artikel ini
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline instagramhukumonline facebook
Artikel dan Insights Terbaru
04 Mar 2022
04 Mar 2022
PROPER: Manifestasi Transparansi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
03 Feb 2022
03 Feb 2022
Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Putusan PTUN dan Laporan Lembaga Negara
02 Jan 2022
02 Jan 2022
Permen ESDM 35/2021: Nafas Baru Ketentuan Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
Kami memahami bisnis dan tantangan Anda. Dapatkan solusi terbaik bagi kepatuhan hukum perusahaan Anda sekarang.
Dapatkan Penawaran!
Hubungi kami
whatsapp contact