oleh Aditiya Putra
03 Feb 2022
dibaca 5 menit
article banner
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline whatsapphukumonline facebook
Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Putusan PTUN dan Laporan Lembaga Negara
Eksistensi izin dalam pelaksanaan kegiatan usaha menjadi aspek yuridis yang sangat diperlukan karena berkaitan dengan keabsahan/legalitas suatu usaha.

Dalam usaha pertambangan misalnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha yang diperlukan. Demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, temasuk halnya pelaku usaha di sektor petambangan, pendaftaran izin usaha pertambangan yang dimaksud tentu perlu diatur secara detail dan jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut, nyatanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) telah menerbitkan regulasi berupa Keputusan No.15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (Kepmen ESDM 15/2022). Adapun keputusan menteri tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya pemegang IUP yang ingin melanjutkan prosedur perizinan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan yang diterbitkan oleh instansi terkait. Sebagai informasi, regulasi tersebut secara garis besar mengatur empat aspek, yaitu:1

  1. Pemberian IUP berdasarkan putusan PTUN;
  2. Pemberian IUP berdasarkan Laporan Lembaga Negara;
  3. Pembatalan dan pembekuan status IUP terdaftar; dan
  4. Pengurusan pemegang IUP yang telah dinyatakan pailit.

Untuk pembahasan kali ini, penulis akan lebih mencermati ketentuan dalam Kepmen ESDM 15/2022 yang berkaitan dengan pemberian IUP berdasarkan putusan PTUN dan laporan lembaga negara, serta pembatalan dan pembekuan status IUP terdaftar.

Pemberian IUP berdasarkan Putusan PTUN

Permohonan penerbitan IUP dapat didasarkan atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan PTUN yang dimaksud dalam konteks ini ialah putusan PTUN dalam dua kondisi. Kondisi pertama, Putusan PTUN yang objeknya terkait keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:

  1. Keputusan terkait pencabutan IUP mineral logam dan batu bara;
  2. Keputusan terkait penolakan permohonan peningkatan tahapan; dan
  3. Keputusan terkait penolakan permohonan perpanjangan IUP.

Kemudian untuk kondisi kedua, Putusan PTUN terkait pemegang IUP mineral logam atau batubara yang mengalami permasalahan tumpang tindih Wilayah IUP (WIUP).

Bila dicermati, Kepmen ESDM 15/2022 memberikan nuansa berbeda khususnya terkait dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan penerbitan IUP-nya. Untuk kondisi pertama, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jendral Mineral dan Batubara sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:2

  1. amar putusan menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara dan/atau memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan.
  2. memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan.
  3. dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

Sedangkan untuk kondisi kedua, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:3

  1. amar putusan menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
  2. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

Dalam hal munculnya dua putusan PTUN yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap, baik dalam konteks kondisi pertama maupun kondisi kedua, Direktur Jenderal Mineral dan batu bara atas nama Menteri ESDM dapat melakukan penyusutan WIUP jika sebagian WIUP tumpang tindih atau pendaftaran IUP mineral logam atau batu bara kepada salah satu Badan Usaha jika seluruh WIUP tumpang tindih dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan ( first come first served ) dan mencabut IUP pihak lainnya.4 Selain itu Direktur Jenderal Mineral dan batu bara dapat melakukan penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah.

Pemberian IUP berdasarkan laporan Lembaga Negara

Dalam hal pemberian IUP dilakukan berdasarkan laporan Lembaga Negara, perlu dicermati bahwa laporan yang dimaksud merupakan Laporan akhir dari Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (laporan Lembaga Negara). Adapun laporan tersebut dapat menjadi dasar permohonan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Untuk memperoleh laporan tersebut dari Lembaga Negara, terdapat dua skenario yang dapat diambil oleh pelaku usaha berdasarkan Kepmen ESDM 15/2022, yaitu:

  1. Dalam hal Badan Usaha yang tidak memperoleh pelayanan perizinan sampai dengan jangka waktu IUP-nya berakhir.5 (Kondisi 1)

  2. Dalam hal pemegang IUP mineral logam atau batubara yang tidak memperoleh pelayanan perizinan selama masa pendaftaran.6 (Kondisi 2)

Untuk dapat mengimplementasikan kedua kondisi di atas, terdapat persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dari masing masing pendekatan tersebut.:7

Skenario 1Skenario 2Skenario 3

Laporan menyatakan bahwa telah terjadi mal administrasi dalam pemrosesan perizinan dan meminta tidakan korektif untuk menerbitkan perizinan.

Laporan menyatakan bahaw telah terjadi mal administrasi dalam pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dan meminta tindakan korektif untuk mendaftarkan IUP;

Ada perbedaan tindakan korektif yang dimintakan

Laporan belum lewat 2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Laporan belum lewat 2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Persyaratan kondisi 1 dan kondisi 2 sama.

Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;

Persyaratan kondisi 1 dan kondisi 2 sama.

Pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi berbagai persyaratan setelah memenuhi berbagai persyaratan administratif, kewilayahan, teknis lingkungan, dan finansial.

-

-

Pembatalan dan Penangguhan IUP

Selain mengatur prosedur penerbitan dan pendaftaran IUP sebagaimana telah diuraikan diatas, Kepmen 15/2022 juga memuat ketentuan berkaitan dengan pembatalan dan pembekuan IUP terdaftar. Tindakan administratif tersebut merupakan kewenangan dari Menteri ESDM c.q Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan asas atau prinsip yang sama yaitu asas contrarius actus.8 Akan tetapi perlu dicatat bahwa konteks pembatalan dan pencabutan ini memiliki perbedaan sebagai berikut:

VariabelPembatalan IUPPembekuan IUP

Penyebabnya

  • Putusan PTUN yang menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk membatalkan pendaftaran IUP; atau
  • Keputusan tata usaha negara berwenang yang mengakibatkan status atau keadaan hukum baru.

(Diktum XI, Kepmen ESDM 15/2022)

a. permintaan dari aparat penegak hukum yang berwenang terkait penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP dan/atau pengurusnya yang disertai dengan salinan dan tanda terima surat perintah dimulainya penyidikan dari penuntut umum, izin, atau persetujuan tindakan penyidikan dari pengadilan; atau

b. Sengketa kepemilikan saham dan/atau susunan direksi/komisaris berdasarkan putusan sela dari pengadilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.


(Diktum XII, Kepmen ESDM 15/2022)

Akibatnya

Menyebabkan IUP terdaftar batal (tidak berlaku) secara permanen

Menyebabkan IUP terdaftar tidak berlaku temporer (sementara). Sebagaimana ditentukan dalam Diktum XIII Kepmen ESDM 15/2022.

Sebagai tambahan, keberlakuan Kepmen ESDM 12/2022 mencabut Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 183.K/30/DJB/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Lembaga Terkait Yang Berwenang.9

Izin Usaha Pertambangan adalah salah satu bentuk kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan atau pelaku usaha pertambangan. Untuk memudahkan Anda memenuhi kewajiban hukum lain di industri pertambangan, saatnya gunakan Regulatory Compliance System (RCS) persembahan Hukumonline.

RCS dilengkapi sejumlah fitur yang memudahkan proses pemantauan kepatuhan hukum. Di antaranya, obligation checklist yang memungkinkan pendataan kewajiban hukum dilakukan lebih cepat.

Saatnya permudah pemantauan kepatuhan hukum perusahaan dengan RCS. Klik di sini untuk menjadwalkan demo GRATIS!

    1. Bagian Menimbang Kepmen ESDM 15/2022

    2. Diktum I, Kepmen ESDM 15/2022

    3. Diktum VII, Kepmen ESDM 15/2022

    4. Diktum II dan VIII, Kepmen ESDM 15/2022

    5. Diktum IV, Kepmen ESDM 15/2022

    6. Diktum IX, Kepmen ESDM 15/2022

    7. Diktum IX dan XI, Kepmen ESDM 15/2022

    8. Untuk memahami asas contrarius actum lihat artikel berikut ini, Arti Asas Contrarius Actus - Klinik Hukumonline

    9. Diktum XIX, Kepmen ESDM 15/2022

Bagikan artikel ini
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline instagramhukumonline facebook
Artikel dan Insights Terbaru
02 Jan 2022
02 Jan 2022
Permen ESDM 35/2021: Nafas Baru Ketentuan Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
04 Mar 2022
04 Mar 2022
PROPER: Manifestasi Transparansi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
01 Jun 2022
01 Jun 2022
Optimis Capai 23% Penurunan Emisi Tahun 2025, Ini Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kementerian ESDM RI dan Pertamina Geothermal Energi
Kami memahami bisnis dan tantangan Anda. Dapatkan solusi terbaik bagi kepatuhan hukum perusahaan Anda sekarang.
Dapatkan Penawaran!
Hubungi kami
whatsapp contact