oleh Aditiya Putra
04 Mar 2022
dibaca 5 menit
article banner
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline whatsapphukumonline facebook
PROPER: Manifestasi Transparansi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
Aktivitas bisnis perusahaan acapkali berdampak pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) bahkan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan hidup.

Hal demikian tentunya mendorong pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam upaya peningkatan pengawasan terhadap korporasi terkait pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai upaya konkret atas hal tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan).

Jauh sebelum diimplementasikan, Proper sudah diinisiasi sejak tahun 1995. Sebelum, sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah telah terlebih dahulu mengimplementasikan Prokasih (program kali bersih). Prokasih adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Apa itu Proper?

Proper berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 (“Permen LHK 1/2021”), Proper artinya evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.1 Secara sederhana, Proper adalah wujud transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Prinsipnya tanggung jawab pelaksanaan Proper berada pada Kementerian Lingkungan Hidup melalui pelaksana yang terdiri dari Dewan Pertimbangan dan tim teknis Proper.2 Tim teknis inilah yang esensinya melaksanakan tugas strategis, mulai dari penapisan usaha dan/atau kegiatan peserta, melakukan supervisi hasil penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan peserta, sampai kepada tugas melakukan evaluasi terhadap pemeringkatan kinerja peserta.3

Kriteria Perusahaan Sebagai Peserta Proper

Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai peserta Proper adalah sebagai berikut:4

  1. Memiliki persetujuan lingkungan yang terdaftar di SIMPEL;
  2. Usaha atau kegiatan perusahaan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:
    1. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
    2. terdapat dalam pasar bursa;
    3. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional;
      dan/atau
    4. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  3. Usaha atau kegiatan tersebut tidak dalam pengenaan sanksi administratif.

Sebagai peserta, akan dilakukan penapisan usaha (screening) terhadap perusahaan dan atau kegiatan oleh tim teknis yang nantinya menjadi bagian dari proses penilaian Proper.

Hal-hal yang Dinilai dalam Proses Proper

Aspek yang DinilaiDetilProses Penilaian Proper

Kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundang undangan

Adapun cakupan bidangnya antara lain:


  • Pengendalian Pencemaran Air;
  • Pemeliharaan Sumber Air;
  • Pengendalian Pencemaran Udara;
  • Pengelolaan Limbah B3;
  • Pengelolaan Limbah non B3;
  • Pengelolaan B3;
  • Pengendalian Kerusakan Lahan; dan/atau
  • Pengelolaan Sampah,

Aspek ini dapat dinilai secara:


  • Tidak langsung, melalui kajian dokumen
  • Langsung, melalui verifikasi lapangan

Adapun detilnya tertera dalam lampiran 1 Permen LHK 1/2021

Kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan

Adapun cakupannya antara lain:


  • Pelaksanaan penilaian daur hidup
  • Sistem manajemen lingkungan
  • Penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya di bidang:
    • Efisiensi energi
    • Penurunan emisi
    • Efisiensi air dan penurunan beban air limbah
    • Pengurangan dan pemanfaatan limbah B3
    • Pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3
    • Perlindungan keanekaragaman hayati.
  • Pemberdayaat masyarakat
  • Tanggap kebencanaan
  • Inovasi sosial

Tidak semua peserta proper bisa melakukan ini, hanya peserta proper yang memenuhi kriteria berikut:


  • Memperoleh nilai taat
  • Tidak ada konflik dengan masyarakat pada saat periode penilaian
  • Tidak dalam pengenaan sanksi administratif pada saat periode penilaian
  • Tidak dalam proses pemulihan lahan terkontaminasi pada saat periode penilaian
  • Melakukan audit energi, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melakukan audit lingkungan hidup, bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila peserta tersebut memenuhi kualifikasi tersebut, maka perusahaan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai calon kandidat hijau

Calon kandidat hijau tersebut nantinya mengirimkan dokumen Hijau ke sektretariat Proper untuk dilakukan penilaian. [Pasal 24 Peraturan Menteri LHK 1/2021]

Penilaian tersebut dinilai dalam 3 tahap.
Bisa lolos tahap pertama maka akan menjadi kandidat hijau [Pasal 26 Peraturan Menteri LHK 1/2021]

Bagi peserta yang bisa lolos sampai ke tahap III, maka kandidat tersebut dapat dikategorikan sebagai kandidat emas [Pasal 28 Peraturan Menteri LHK 1/2021]

Peringkat Proper

Pemeringkatan merupakan tahapan paling akhir dalam pelaksanaan proper. Pemeringkatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahapan pemeringkatan sementara, kemudian dilanjutkan dengan sanggahan dan klarifikasi dan terakhir ialah pemeringkatan akhir.5

Pemeringkatan Proper secara garis besar adalah sebagai berikut:

  1. Emas, merupakan peringkat tertinggi mengingat memenuhi seluruh aspek penilaian proper termasuk penilaian tahap III.6
  2. Hijau, merupakan peringkat kedua ketika perusahaan setidaknya memenuhi hasil penilaian proper hingga ke tahap II.7
  3. Biru, untuk peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraih peringkat biru juga termasuk peserta Proper yang lolos hingga tahap II namun hasil berada dibawah 25 (dua puluh lima) persentil.8
  4. Merah, untuk peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.9
  5. Hitam, untuk peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.10

Berdasarkan pemeringkatan di atas, hal ini kemudian berkorelasi dengan masih sedikitnya perusahaan untuk bisa mencapai peringkat emas apabila kita merujuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.1307/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2021 (“Kepmen LHK Sk.1307/2021”), sebagai berikut:11

  1. Peringkat emas sebanyak: 47 Perusahaan
  2. Peringkat hijau sebanyak 186 Perusahaan
  3. Peringkat biru sebanyak 1670 Perusahaan
  4. Peringkat Merah sebanyak 645 Perusahaan
  5. Peringkat ditangguhkan sebanyak 2 Perusahaan

Konsekuensi sebagai Peserta Proper

Penetapan peringkat Proper kemudian akan menjadi dasar bagi Menteri untuk melakukan tindak lanjut dalam tiga bentuk yang berbeda, yaitu dapat berupa reward, pembinaan atau justru penegakan hukum.12

Konsekuensi PROPERDetil

Reward

  • Trofi Emas dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat emas;

  • Trofi Hijau dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat hijau; dan

  • Sertifikat penghargaan, untuk peserta Proper dengan peringkat biru.

Pembinaan

Untuk peringkat merah atau peserta mengalami penangguhan penetapan peringkat proper berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Permen 1/2021.

Penegakkan hukum

  • Untuk peserta dengan peringkat merah sekalipun sebelumnya telah dilakukan pembinaan namun tetap tidak taat
  • Untuk peserta dengan peringkat hitam

Perlu untuk diberikan catatan, bahwa tindak lanjut berupa penegakan hukum yang dilakukan Kementerian untuk peserta Proper dengan peringkat merah yang sekalipun sebelumnya telah dilakukan pembinaan, namun tetap tidak taat; dan peserta Proper dengan peringkat hitam, bukan semata-mata merupakan upaya untuk melakukan pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup semata. Akan tetapi, bertujuan juga untuk memberikan pemulihan bagi perusahaan itu sendiri. Pasalnya, regulasi pada akhirnya memberikan kesempatan bagi peserta untuk diikutsertakan kembali ke dalam pelaksanaan Proper, dengan syarat telah menyelesaikan pelaksanaan penegakan hukum.13

Penilaian Proper dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan hukum perusahaan terhadap regulasi lingkungan hidup. Untuk memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum lingkungannya, Hukumonline mempersembahkan Regulatory Compliance System (RCS).

RCS dilengkapi sejumlah fitur yang memudahkan proses pemantauan kepatuhan hukum. Di antaranya, obligation checklist yang memungkinkan pendataan kewajiban hukum dilakukan lebih cepat.

Saatnya permudah pemantauan kepatuhan hukum perusahaan dengan RCS. Klik di sini untuk menjadwalkan demo GRATIS!

    1. Pasal 1 angka 1, Permen LHK 1/2021.

    2. Pasal 4, Permen LHK 1/2021.

    3. Pasal 6 ayat (2), Permen LHK 1/2021.

    4. Pasal 11, Permen LHK 1/2021.

    5. Pasal 32, Permen LHK 1/2021.

    6. Pasal 39 ayat (2), Permen LHK 1/2021.

    7. Ibid.

    8. Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2), Permen LHK 1/2021.

    9. Pasal 33 ayat (2), Permen LHK 1/2021.

    10. Ibid.

    11. Kepmen LHK Sk.1307/2021.

    12. Pasal 45, Permen LHK 1/2021.

    13. Pasal 49, Permen LHK 1/2021.

Bagikan artikel ini
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline instagramhukumonline facebook
Artikel dan Insights Terbaru
03 Feb 2022
03 Feb 2022
Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Putusan PTUN dan Laporan Lembaga Negara
02 Jan 2022
02 Jan 2022
Permen ESDM 35/2021: Nafas Baru Ketentuan Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
01 Jun 2022
01 Jun 2022
Optimis Capai 23% Penurunan Emisi Tahun 2025, Ini Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kementerian ESDM RI dan Pertamina Geothermal Energi
Kami memahami bisnis dan tantangan Anda. Dapatkan solusi terbaik bagi kepatuhan hukum perusahaan Anda sekarang.
Dapatkan Penawaran!
Hubungi kami
whatsapp contact