oleh Tim Hukumonline
28 Okt 2022
dibaca 4 menit
close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline whatsapphukumonline facebook
Mengenal Legal Risk Management dalam Perusahaan
Membahas manajemen risiko dalam perusahaan tentu tidak dapat dilepaskan dari legal risk management atau manajemen risiko dalam aspek hukum. Berikut ulasannya.

Dewasa ini, dikenal dengan adanya legal risk management atau manajemen risiko dalam aspek hukum. Bicara soal manajemen risiko dalam aspek hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari regulasi dan kewajiban hukum. Terkait hal ini, diterangkan Isharyanto dkk., dalam legal risk management, persoalan yang ditentukan oleh hukum merupakan risk source atau penyebab dari munculnya risiko hukum itu sendiri. 

Richard Moorhead dalam Legal Risk: Definition, Management and Ethics menerangkan bahwa ada dua pendekatan dominan yang digunakan untuk mendefinisikan risiko hukum pada suatu perusahaan. 

Pertama, mengingat definisi atas legal risk cukup luas, dapat digunakan pendekatan bahwa setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum. 

Kedua, dalam arti sempit, risiko hukum berasal dari lemahnya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensi bisnis. 

Lebih lanjut, Moorhead (dalam Isharyanto dkk., 2020:135) menerangkan bahwa risiko hukum dapat terjadi di perusahaan karena kesalahan internal yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap:

  1. Reputation concern: masalah reputasi, khususnya terkait bagaimana pendekatan yang diambil perusahaan dalam mengelola risiko hukum terhadap hukum nasional dalam suatu negara. Terkait hal ini, masalah yang kerap muncul umumnya terkait risiko gugatan kepemilikan atau soal pajak. 
  2. Intra-organisational culture: budaya kerja yang terdampak atas risiko hukum yang terjadi. Misalnya, lemahnya semangat kinerja akan menyebabkan pelayanan publik akan terganggu. 

Moorhead juga menyebutkan bahwa luasnya risiko hukum pada perusahaan melampaui kepatuhan hukum. Nantinya, terhadap etika dan langkah bisnis tidak hanya dilihat sebagai cara mencari keuntungan semata. Melainkan juga merupakan pendekatan ke arah “legal” tentang bagaimana perbuatan bisnis dibenarkan beserta risiko hukum yang muncul dari adanya perikatan antar-perusahaan. 

Legal Risk Menurut OJK

Terkait legal risk, sebagaimana dipaparkan Isharyanto dkk., Otoritas Jasa Keuangan telah berusaha menjabarkan risiko hukum atau legal risk. Bentuknya dapat berupa faktor litigasi, kelemahan perikatan yang diambil perusahaan, dan ketiadaan payung hukum. Pemaparan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 10/SEOJK:03/2014

Dalam surat edaran tersebut, diterangkan bahwa manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank yang berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. 

Adapun risiko yang wajib dinilai terdiri atas sepuluh risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. 

Dari kesepuluh risiko yang diterangkan, mari kenali lebih lanjut dua resiko yang berada dalam payung hukum, yakni risiko hukum dan risiko kepatuhan. Dalam Surat Edaran Nomor 10/SEOJK:03/2014, risiko hukum diartikan sebagai risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian, diterangkan pula bahwa risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan. 

Kemudian, risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak dipenuhi dan/atau tidak dilaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.

Legal Risk Management

Untuk membantu perusahaan terkait legal risk management, baik halnya agar terhindar dari risiko hukum, risiko kepatuhan, atau risiko lainnyaRegulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:

  1. RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;
  2. RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;
  3. RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif. 

Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari RCS Hukumonline sekarang juga!


 

Bagikan artikel ini
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline instagramhukumonline facebook
Artikel dan Insight Terkini
Kami memahami bisnis dan tantangan Anda.
Dapatkan solusi terbaik bagi kepatuhan hukum perusahaan Anda sekarang.
Hubungi Kami
whatsapp contact