oleh Tim Hukumonline
04 Jan 2023
dibaca 4 menit
pexels-tom-fisk-2101137.jpg
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline whatsapphukumonline facebook
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Regulasi pertambangan di Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Berikut perkembangannya.

Secara regional, Indonesia terbentuk dari dua lempengan besar. Lempeng Pasifik di sebelah Utara dan lempeng Australia di sebelah Selatan. Adanya dua lempeng yang saling bertumbukan ini menjadikan Indonesia kaya akan mineral dan hasil pertambangan. 

Kekayaan mineral tanah air sendiri sudah dikenal sejak lama, bahkan sudah dimanfaatkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Berdasarkan catatan sejarah, proses tambang sudah dimulai sejak zaman Perunggu. Di zaman ini, pertambangan masih dilakukan dengan sederhana, yakni menggunakan perkakas logam seperti kapak, parang, cangkul, air, tombak, hingga parang.1 

Regulasi Pertambangan: VOC dan Hindia Belanda

Bertolak dari pertambangan sederhana, era tambang baru dan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1602. Tepatnya saat Belanda datang dan tergabung dalam kelompok dagang Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). 

Pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dan kekuasaan diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Sepeninggal VOC hingga jatuh ke tangan Inggris pada 1811, peraturan pertambangan tidak mengalami banyak perubahan. Namun, selepas kekuasaan kembali didapat Belanda pada 1816, Pemerintah Hindia belanda mulai melakukan beberapa perubahan. 

Di masa ini, pemerintah mulai melibatkan pihak swasta dalam urusan perekonomian, termasuk halnya tambang. Untuk mempermudah keterlibatan swasta, Pada 1850, Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus yang bertugas mempelajari dan menyusun aturan pertambangan. Aturan pertambangan pertama tersebut bernama Mijn Reglement. 

Dengan adanya aturan pertambangan ini, pemerintah berwenang untuk memberikan hak atau konsesi penambangan untuk pihak swasta (warga negara Belanda). Namun, pemberlakukan Mijn Reglement kala itu hanya diterapkan secara terbatas untuk daerah di luar Pulau Jawa. Pasalnya, Belanda menghindari adanya kemungkinan konflik tumpang tindih antara hak pertambangan dan sistem cultuurstelsel (tanam paksa) yang telah lebih dulu diberlakukan di Pulau Jawa.

Pemberian konsesi mulai dirasa memberikan lebih banyak keuntungan kepada pihak swasta. Oleh sebab itu, Pemerintah Hindia Belanda yang hanya menerima 20% hasil keuntungan bersih mulai melakukan perubahan dengan membentuk Nederlandsche Indische Ardalie Maatschappij (NIAM) pada 1930-an. NIAM ini merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah dengan perusahaan minyak asal Belanda, BPM atau Bataafsche Petroleum Maatschappij, dengan pembagian keuntungan 50-50. 
Kemudian, pada 1899, Belanda pun menerbitkan Indische Mijnwet Stb. 1899 No.214 yang mengatur secara khusus masalah perizinan publik di bidang pertambangan. Termasuk halnya penggolongan bahan galian dan perizinan yang bersifat konsesi. 

Ditetapkannya aturan pertambangan tersebut menegaskan bahwa akses eksplorasi tambang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda semata. Adapun pemberian konsesi kepada swasta dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lama, hingga 75 tahun.  

Bentuk konsesi ini pun diterangkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 35 Indische Mijnwet Stb. 1899 No.214 yang menerangkan bahwa manajemen pengusahaan dan pemilik hasil produksi bahan galian atau mineral sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang konsesi pertambangan, dan negara (Pemerintah Kolonial) hanya menerima bersih iuran pertambangan sebesar 0,25 Gulden per hektar setiap tahunnya serta (pembagian hasil) 46% dari hasil kotor. 

Selepas Indische Mijnwet Stb. 1899 No.214, Belanda menetapkan sejumlah peraturan lain terkait pertambangan, beberapa di antaranya Mijn Ordonnantie 1907 yang mengatur tentang pengawasa kelesamatan kerja dan Mijn Ordonnantie 1930 yang mencabut peraturan sebelumnya (Mijn Ordonnantie 1907) dan menghapus ketentuan pengawasan kerja.

Melihat hasil tambang yang begitu menjanjikan di tangan swasta, Indische Mijnwet Stb. 1899 pun mulai dianggap mengganjal kegiatan pertambangan saat itu. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, amandemen pun dilakukan, yakni pada tahun 1910 dan 1918. 

Amandemen pertama di 1910 menghasilkan ketetapan bahwa hanya warga negara Belanda, penduduk Hindia Belanda, atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda atau Hindia Belanda saja yang berhak diberikan konsesi. Kemudian, pada perubahan selanjutnya di 1918, Indische Mijnwet memungkinkan kepentingan asing non-Belanda untuk mendapatkan hak konsesi dengan jangka waktu hanya selama 40 tahun.2

Salah satu pasal mengalami perubahan pada amandemen pertama dan kedua adalah Ketentuan Pasal 5 Indische Mijnwet. Pada amandemen pertama, ditambahkan Pasal 5a yang mengatur ketentuan sebagai berikut. 

  1. Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi. 
  2. Untuk hal tersebut pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 undang-undang ini dan sesuai dengan perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud. 
  3. Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang. 

Dengan dilakukannya penambahan Pasal 5a Indische Mijnwet pada amandemen pertama, Pemerintah Hindia berwenang untuk menerbitkan suatu kontrak khusus terkait pengelolaan tambang oleh pihak swasta. Kontrak yang diterbitkan ini dikenal dengan sebutan “kontrak 5a” atau 5a contract

Pada amandemen kedua di tahun 1918, terjadi perubahan ketentuan Pasal 5a ayat (3) Indische Mijnwet. Perubahan tersebut menerangkan bahwa perjanjian atau kontrak eksploitasi tersebut tidak perlu disahkan dengan undang-undang. 

Berdasarkan catatan, menjelang jatuhnya Pemerintah Hindia Belanda pada 1938, terdapat 471 konsesi dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian:3

  1. 268 konsesi pertambangan untuk mineral dan bahan galian yang tercantum dalam Indische Mijnwet;
  2. 3 perusahaan pertambangan milik Belanda;
  3. 2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah dengan swasta;
  4. 2 usaha pertambangan yang dilakukan swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus;
  5. 14 kontrak 5a untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 30 kontrak 5a untuk tahap eksploitasi; dan
  6. 142 izin pertambangan untuk mineral dan bahan galian yang tidak tercantum dalam Indische Mijnwet. 

Regulasi Pertambangan: Masa Pemerintahan Jepang

Seiring dengan masuknya Jepang dan adanya peralihan kependudukan pada Maret 1942, kegiatan pertambangan tidak mendapatkan perhatian khusus. Di bawah Pemerintahan Jepang, kegiatan pertambangan berada di tangan Komando Militer Jepang dan disesuaikan dengan situasi perang saat itu. Beberapa lahan pertambagan digarap demi keperluan perang, antara lain minyak bumi, batubara, timah, bauksit, dan nikel. 

Selama tiga tahun menjajah, Jepang berhasil mengembangkan potensi pertambangan dengan membuka beberapa lahan pertambangan baru. Beberapa di antaranya, batubara kokas di Kalimantan Selatan, tambang tembaga di Jawa Tengah, biji besi di Lampung, dan lain sebagainya. 

Regulasi Pertambangan: Masa Kemerdekaan

Di awal kemerdekaan, pengawasan atas usaha pertambangan masih dikuasai oleh perusahaan Belanda dan asing. Sehubungan dengan ini, lahirlah mosi yang disuarakan oleh Teuku Mr. Moh. Hassan untuk segera mengambil langkah langkah membenahi pengaturan dan pengawasan tambang di Indonesia.4

Lebih lengkapnya, mosi tersebut menyerukan dua tuntutan.

  1. Membentuk suatu Komisi Negara Urusan Pertambangan dalam jangka satu bulan dengan tugas;
    1. menyelidiki masalah pengelolaan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak, dan bahan mineral lainnya di Indonesia;
    2. mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini;
    3. mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk menyelesaikan/mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain;
    4. mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia;
    5. mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai penetapan pajak dan penetapan harga minyak; dan
    6. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara. 
  2. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan. 

Menanggapi mosi tersebut, pemerintah membentuk Panitia Negara yang kemudian berhasil menyiapkan naskah rancangan undang-undang pertambangan di awal 1952. Akan tetapi, seiring dengan pergantian kabinet, RUU pertambangan tersebut tidak kunjung disampaikan ke DPRS. 

Meskipun demikian, pada 1959 pemerintah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan dan peraturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959. 

Dengan diberlakukannya UU 10/1959 tersebut, semua hak pertambangan yang terbit sebelum 1949 yang belum juga dikerjakan dan diusahakan kembali, atau masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan keseriusan, dibatalkan semuanya. 

Kemudian, lahan atau daerah akibat dibatalkan hak pertambangan tersebut menjadi bebas. Sambil menunggu undang-undang pertambangan baru, daerah bebas ini dapat dimohonkan hak pertambangan yang baru dengan ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau daerah swatantra. Adapun keputusan penerbitan hak pertambangan merupakan wewenang Menteri Perindustrian. 

Pada 1960, pemerintah kembali menggarap regulasi pertambangan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 

Dengan berlakunya Perpu 37/1960Indische Mijnwet Stb. 1899 No.214 yang dibuat Belanda dinyatakan tidak berlaku. Kemudian, hadirnya Perpu 44/1960, memungkinkan pemerintah dalam menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dengan pola production sharing contract. Pola bagi hasil ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pemberian Fasilitas bagi Proyek-Proyek yang Dibiayai dengan Kredit Luar Negeri atas Dasar “Production Sharing”.

Perubahan besar juga terjadi pada 1966-an. Perubahan tersebut dimulai sejak ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XXIII MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. 

Berdasarkan Ketetapan MPRS tersebut, disusunlah RUU tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diundang-undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 

Lebih lanjut, untuk menyesuaikan kebijaksanaan perekonomian baru dalam pertambangan, pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pertambangan 1960 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atau UUPP 1967. 

Regulasi Pertambangan: Masa Kini

Selepas UUPP 1967, pemerintah terus melakukan perubahan dalam hal peraturan pertambangan. Perubahan tersebut diwujudkan dengan dicabutnya UUPP 1967, diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Pada tahun 2020, UU 4/2009 ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Penting untuk diketahui bahwa UU 4/2009 dan perubahannya mengatur sejumlah ketentuan, mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan pertambangan, penguasaan mineral dan batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, wilayah pertambangan, usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus, persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus, data pertambangan, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha, berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan, usaha jasa pertambangan, pendapatan negara dan daerah, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, pembinaan pengawasan dan perlindungan masyarakat, penyidikan, hingga penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. 

Polemik Regulasi Pertambangan 

Untuk mengelola tambang di dalam negeri, tentunya diperlukan izin usaha. Sehubungan dengan hal ini, izin usaha nyatanya bukan titik final dari “akses pengelolaan tambang”. Pasalnya pemerintah terus melakukan evaluasi izin secara menyeluruh. 

Izin-izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan akan dicabut. Per Januari 2022 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut sebanyak 2.708 izin pertambangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah gabungan dari pertambangan mineral dan batubara. 

Untuk memudahkan perusahaan dalam memenuhi regulasi pertambangan yang diperlukan, Hukumonline mempersembahkan Regulatory Compliance System (RCS).

RCS dilengkapi sejumlah fitur yang memudahkan proses pemantauan kepatuhan hukum. Di antaranya, obligation checklist yang memungkinkan pendataan kewajiban hukum dilakukan lebih cepat. 

Saatnya permudah pemantauan kepatuhan hukum perusahaan dengan RCS. Klik di sini untuk menjadwalkan demo GRATIS

 

  1. Dr. Sutarjo Sigit, “Perkembangan Pertambangan di Indonesia”, Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept.Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994. Hal.99.
  2. Karen Mills dan Mirza A. Karim, “Disputes in the Oil and Gas Sector Indonesia”. Journal of World Energy Law & Business, 3, 1 (2010). Hal. 45.
  3. Ter Braake, A.L.
  4. Departemen Pertambangan dan Energi
Bagikan artikel ini
hukumonline linkedinhukumonline twitterhukumonline instagramhukumonline facebook
Artikel dan Insight Terkini
Kami memahami bisnis dan tantangan Anda.
Dapatkan solusi terbaik bagi kepatuhan hukum perusahaan Anda sekarang.
Hubungi Kami
whatsapp contact