Saat ini, pembangunan industri dihadapkan berbagai tantangan dan persaingan dari segala arah. Tiga tahun pandemi Covid-19 di Indonesia hingga persaingan global, menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mengimplementasikan pembangunan industri di Indonesia. Memasuki era industri 4.0, pemerintah menjadikan penerapan industri 4.0 sebagai sektor prioritas dalam mencapai pemulihan ekonomi nasional berkelanjutan.Melalui webinar Hukumonline Compliance Talks #5 pada Jumat (01/07) lalu, Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian RI, Andi Rizaldi dan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara, memaparkan potensi penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia.Andi Rizaldi mengungkapkan, dengan berbagai tantangan yang ada, dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah secara holistik sebagai pilar demi keberhasilan inisiatif industri 4.0. Beberapa aspek yang menjadi pilar utama penerapan industri 4.0 adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital; kesiapan regulasi; ketersediaan sumber daya manusia yang unggul; akses permodalan; dan kematangan konsumen.&nbsp;Pemerintah menyiapkan&nbsp;tagline ‘Making Indonesia 4.0’ sebagai visi nasional dalam menerapkan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Inisiatif ‘Making Indonesia 4.0’ sendiri menjadi wadah dalam mencapai aspirasi Indonesia sebagai sepuluh negara ekonomi terbaik di tahun 2030. Melalui&nbsp;tagline tersebut, diharapkan dapat membangkitkan semangat semua&nbsp;stakeholder terkait dalam memprioritaskan implementasi industri 4.0.Visi dan pencapaian tersebut diimplementasikan melalui agenda strategi prioritas yang menyasar kepada sektor otomotif, makanan dan minuman, kimia, tekstil dan produk tekstil, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan.&nbsp;Penerapan inisiatif Making Indonesia 4.0 sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu memperkuat industri fundamental hingga 2021; memperkuat keterlibatan lintas sektor yang ditargetkan akan tercapai pada 2024; dan memperkuat keterlibatan di pasar global yang ditargetkan akan tercapai pada 2030.<figure class="image image_resized" style="width:57.01%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/strapi-dev/Screen_Shot_2022_07_22_at_09_50_33_f121536c20.png" alt="Screen Shot 2022-07-22 at 09.50.33.png" srcset="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/strapi-dev/thumbnail_Screen_Shot_2022_07_22_at_09_50_33_f121536c20.png 245w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/strapi-dev/small_Screen_Shot_2022_07_22_at_09_50_33_f121536c20.png 500w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/strapi-dev/medium_Screen_Shot_2022_07_22_at_09_50_33_f121536c20.png 750w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/strapi-dev/large_Screen_Shot_2022_07_22_at_09_50_33_f121536c20.png 1000w," sizes="100vw"></figure>Sumber: materi Andi Rizaldi, Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian RI.Mengingat dibutuhkannya dukungan regulasi secara holistik demi tercapainya industri 4.0, pemerintah menyelaraskan pelaksanaan inisiatif ‘Making Indonesia 4.0’ dengan menerbitkan beberapa dasar hukum, sebagai berikut:&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang menekankan bahwa implementasi revolusi industri 4.0 sebagai&nbsp;major project RPJMN yang harus diprioritaskan pada tahun 2020-2024;</li><li>Peraturan Presiden No. 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;</li><li>Peraturan Menteri Perindustrian No. 21 Tahun 2020, mengatur tentang pengukuran kesiapan industri dalam bertransformasi menuju Industri 4.0; dan</li><li>Draft Revisi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035.</li></ol>Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kukuh Kumara menyampaikan bahwa selaku pelaku usaha, salah satu tantangan yang dihadapi industri manufaktur otomotif selama pandemi Covid-19 adalah ekosistem industri otomotif yang tidak sederhana.Tanpa pemasok komponen, industri otomotif tidak dapat berfungsi dan menghasilkan kendaraan untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Sedangkan, pada saat krisis pandemi Covid-19, perusahaan pemasok komponen berada pada level&nbsp;tier 2,3, hingga UMKM. Oleh karenanya, aktivitas pengadaan pasokan komponen sempat terhambat selama pandemi.1Membahas terkait kondisi industri kendaraan bermotor saat ini, Kukuh Kumara mengatakan, Indonesia saat ini menempati urutan ke-15 di dunia dalam produksi kendaraan bermotor. Meskipun Industri otomotif di Indonesia sempat mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19, tetapi berhasil menunjukkan kondisi perbaikan yang signifikan di tahun 2021.Melihat masa depan industri kendaraan bermotor Indonesia, berbagai negara telah menyiapkan target tahun 2025, di mana pendapatan per kapita mencapai sebesar $10.000 hingga $20.000. Jumlah ini menambah kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor khususnya kendaraan LCGC (Low Cost Green Car).Di sisi lain, tambah Kukuh Kumara, diharapkan munculnya teknologi terbaru untuk meningkatkan digitalisasi dalam industri kendaraan bermotor. Untuk mendukung konsep Making Indonesia 4.0, secara bertahap industri kendaraan bermotor berupaya untuk merambah ke tren baru dan menghadirkan kendaraan ramah lingkungan. Hal ini sebagai upaya untuk menekan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor.Agar tren&nbsp;green mobility&nbsp;atau yang dikenal sebagai kendaraan ramah lingkungan dapat terimplementasi dengan baik, dibutuhkan dukungan secara holistik baik dari pemanfaatan teknologi hingga dukungan pemerintah. Industri kendaraan bermotor berupaya untuk mengikuti visi pemerintah dengan mengikuti standar emisi gas buang yang lebih baik.&nbsp;Revolusi industri 4.0 pada industri otomotif dipandang Kukuh Kumara sebagai hal yang tidak terelakkan, dikarenakan industri 4.0 mengarah pada proses automasi dalam bisnis. Dengan transformasi digital dalam industri kendaraan bermotor,&nbsp;supply chain&nbsp;industri otomotif dapat dilakukan secara&nbsp;real-time&nbsp;dan terintegrasi.Dengan memanfaatkan teknologi dalam aktivitas industri, dapat memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan performa perusahaan. Dinamisnya perkembangan regulasi sering kali menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk selalu memperbarui kewajiban hukum terkini. Oleh karenanya, Hukumonline mengembangkan&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS), solusi pemantauan kepatuhan hukum berbasis&nbsp;Artificial Intelligence (AI) agar perusahaan Anda senantiasa memperbarui kewajiban hukum perusahaan sesuai dengan kebijakan terkini.&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) dilengkapi berbagai fitur agar seluruh aktivitas pemantauan kepatuhan hingga pelaporan pemenuhan kewajiban hukum dapat dilakukan terintegrasi. Anda dapat mengajukan demo secara gratis<a href="http://bit.ly/Adv-ComplianceTalks5">&nbsp;di sini&nbsp;</a>untuk merasakan secara langsung manfaat dari&nbsp;Regulatory Compliance System.

large_rcs-article-5.jpeg

medium_rcs-article-5.jpeg

small_rcs-article-5.jpeg

thumbnail_rcs-article-5.jpeg

rcs-article-5.jpeg

Melalui Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian RI fokus pada penerapan revolusi industri 4.0 demi meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi nasional.

Making Indonesia 4.0, Visi Indonesia Untuk Revolusi Industri 4.0

Ada berbagai persiapan dan komitmen dibutuhkan agar bauran EBT tersebuat dapat terealisasi dengan baik. Jadi bagaimana kesiapan dan komitmen pemerintah dalam mencapai 23% Bauran EBT di tahun 2025?Rasa ingin tahu serta untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hukumonline baru saja menggelar webinar “Peluang dan Tantangan Menuju Bauran Energi Baru dan Terbarukan 23% 2025” pada Senin, 30 Mei 2022 lalu. Pada webinar kali ini hadir beberapa pemateri handal yang dapat memaparkan persiapan Indonesia mengejar target tersebut yaitu Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Harris Yahya dan Lahendong Manager Planning and Engineering PT Pertamina Geothermal Energy, Jati Permana Kurniawan.Dalam materi yang disampaikan, Haris memaparkan terdapat kondisi yang mendorong penerapan bauran EBT. Penyebabnya yaitu akibat fluktuasi harga dan suplai batubara dan gas alam, dunia saat ini mengalami krisis energi. Turunnya suplai batubara domestik di awal tahun 2022 berdampak pada terganggunya pasokan listrik PLTU batubara dan pemberlakuan larangan ekspor sementara. Selain itu, Haris menjelaskan emisi karbon dioksida yang dihasilkan pun semakin besar. Menurut data IEA sebesar 33 Gt CO2 dilepas ke atmosfer di tahun 2021.Dalam kondisi berbeda, cadangan bahan bakar dalam negeri yang bersifat operasional hanya cukup untuk 20–23 hari dan tidak ada cadangan penyangga. Cadangan minyak bumi Indonesia 2020 sebesar 4,17 miliar barrel atau 9,5 tahun produksi. Sedangkan, neraca perdagangan migas 2021 defisit sebesar US$ 13,25 miliar. “Sumber daya EBT dengan potensi lebih dari 3.000 GW menjadi opsi menjaga pasokan energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, dan dapat mengurangi defisit perdagangan,” ungkap Haris.Penjelasan lebih lanjut, Haris menyatakan pemanfaatan EBT saat ini hanya 0,3 persen dari total potensi. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang besar, bervariasi, dan tersebar. Potensi tersebut antara lain energi hidro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kaltara, NAD, Sumbar, Sumut, dan Papua. Selanjutnya, energi surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalbar, dan Riau memiliki radiasi lebih tinggi. Energi angin (&gt;6 m/s) terutama terdapat di NTT, Kalsel, Jabar, Sulsel, NAD dan Papua. Energi laut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama Maluku, NTT, NTB dan Bali. Dan, energi panas bumi tersebar pada kawasan ring of fire, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.Haris selanjutnya menambahkan, pemerintah punya berbagai program untuk mendorong EBT antara lain insentif pajak seperti pada panas bumi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kepastian harga pada EBT. Adanya aspek keselamatan kerja juga mendorong pemberi perlindungan pada SDM di sektor EBT termasuk panas bumi.Jati juga menjelaskan pengembangan EBT khususnya pada panas bumi harusnya dapat lebih tinggi produksinya dibanding kondisi saat ini. Biaya infrastruktur adalah salah satu tantangan karena sumber energi panas bumi yang berada pada wilayah-wilayah terpencil. Investasi yang tinggi sehingga butuh komitmen yang kuat bagi investor. Namun, sudah ada lembaga keuangan yang bersedia menanggung risiko pada eksplorasi energi panas bumi.“Bila ditinjau dari sisi keekonomian karena tarifnya masih harus bersaing dengan fosil fuel. Pemanfaatan EBT (panas bumi) harus dihargai lebih dibanding fosil fuel karena dapat manfaat lebih juga,” harap Jati.Jati mengungkapkan secara optimis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi yang nomor 1 dalam hal kapasitas terpasang panas bumi. Begitu juga dengan Pertamina (melalui PGE) untuk menjadi perusahaan panas bumi terbesar di dunia. Sehingga, diperlukan terobosan yang memberikan insentif bagi pengembangan panas bumi untuk mencapai target bauran energi 2025.Kita perlu optimis ada peluang besar untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi melalui aplikasi langsung. Investasi panas bumi membutuhkan lebih banyak akses ke pembiayaan hijau, serta pelanggan energi hijau. Skema Feed-in-Tariff adalah instrumen ekonomi paling populer yang digunakan di lebih dari 50 negara untuk mempromosikan investasi sumber energi terbarukan. “Ini terbukti secara empiris sangat mudah beradaptasi dan efektif, di keduanya negara maju dan negara berkembang,” papar Jati.Keberadaan pasar yang kompetitif telah memimpin dalam pengembangan energi terbarukan. Melalui pasar terbuka, pemerintah dapat menerapkan Renewable Portfolio Standard (RPS) yang telah berhasil peningkatan porsi energi terbarukan di banyak negara.Ada banyak regulasi yang tentunya menjadi konsentrasi kita di kemudian hari terhadap aturan - aturan iklim dan lingkungan mengenai energi terbarukan. Salah satu yang dapat membantu anda untuk mengetahui secara cepat dan realtime mengenai pembaruan regulasi adalah dengan Regulatory Compliance System. Sebuah sistem yang dapat menjadi solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis kecerdasan buatan (AI). Anda dapat bisa mendapatkan demo request secara gratis <a href="https://rcs.hukumonline.com/wa/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_advertorial_hct4">disini</a> untuk mendapatkan kemudahan pemantauan kepatuhan perusahaan Anda terhadap perubahan perundang-undangan secara tepat dan terintegrasi lebih cepat.

large_rcs-article-4.jpg

medium_rcs-article-4.jpg

small_rcs-article-4.jpg

thumbnail_rcs-article-4.jpg

rcs-article-4.jpg

Adanya peningkatan dampak perubahan iklim akhir - akhir ini, membuat Indonesia berupaya berpartisipasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim dunia dengan menetapkan target Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.

Optimis Capai 23% Penurunan Emisi Tahun 2025, Ini Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kementerian ESDM RI dan Pertamina Geothermal Energi

small_rcs-article-1.jpg

thumbnail_rcs-article-1.jpg

rcs-article-1.jpg

Peraturan Menteri ESDM No. 35/2021 diterbitkan pemerintah sebagai ketentuan terkini penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi Indonesia.

Permen ESDM 35/2021: Nafas Baru Ketentuan Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

large_rcs-article-2.jpg

medium_rcs-article-2.jpg

small_rcs-article-2.jpg

thumbnail_rcs-article-2.jpg

rcs-article-2.jpg

Pemerintah kini menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 15/2022 yang mengatur tata cara penerbitan dan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Putusan PTUN dan Laporan Lembaga Negara

large_rcs-article-3.jpg

medium_rcs-article-3.jpg

small_rcs-article-3.jpg

thumbnail_rcs-article-3.jpg

rcs-article-3.jpg

PROPER diterbitkan sebagai evaluasi kinerja usaha lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

PROPER: Manifestasi Transparansi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pendaftaran PSE atau Penyelenggaraan Sistem Elektronik sedang menjadi pembicaraan hangat. Hal ini tidak terlepas dari adanya tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang gencar melakukan sosialisasi pendaftaran PSE lingkup privat kepada masyarakat.Melalui webinar Hukumonline Compliance Talks #6 yang dilaksanakan Jumat (25/08), Aulia Zulfa, Analisis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, memaparkan bahwa ada sejumlah hal-hal penting yang harus dipahami pelaku usaha dalam pendaftaran PSE lingkup privat.&nbsp;Pelaksanaan pendaftaran PSE lingkup privat sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) No. 5 tahun 2020, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.&nbsp;Secara umum, Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) ini terdiri menjadi dua, yaitu PSE lingkup publik dan lingkup privat.&nbsp;PSE lingkup publik ditujukan untuk instansi penyelenggara negara dan instansi lain yang ditugaskan. Adapun peraturan menteri yang mengatur PSE lingkup publik ini masih dalam proses penyusunan.&nbsp;Sementara itu, PSE lingkup privat adalah jenis PSE yang diawasi oleh kementerian lembaga dan memiliki portal, situs, atau aplikasi daring yang meliputi<ol style="list-style-type:decimal;"><li>penawaran/perdagangan barang/jasa;</li><li>layanan transaksi keuangan;</li><li>pengiriman muatan digital berbayar;</li><li>pengoperasian layanan komunikasi;</li><li>layanan mesin pencari; dan</li><li>pemrosesan data pribadi.</li></ol>Karakteristik PSE Lingkup PrivatSebagaimana diketahui bersama, PSE privat adalah jenis PSE yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Lebih lanjut, PSE privat memiliki empat karakteristik.&nbsp;Pertama, penyelenggaraan bisnisnya berasal dan beroperasi di Indonesia (untuk PSE domestik) dan luar Indonesia (untuk PSE asing). Kedua, memiliki portal atau situs maupun aplikasi daring yang meliputi berbagai jenis layanan digital. Ketiga, dipergunakan di wilayah Indonesia dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia. Keempat, PSE privat terdaftar melalui OSS dan diawasi oleh kementerian dan lembaga.<figure class="image image_resized" style="width:65%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Screenshot_104_0d44200b64.png" alt="Screenshot (104).png" srcset="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/thumbnail_Screenshot_104_0d44200b64.png 245w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/small_Screenshot_104_0d44200b64.png 500w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/medium_Screenshot_104_0d44200b64.png 750w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/large_Screenshot_104_0d44200b64.png 1000w," sizes="100vw"></figure>Sumber: Materi Aulia Zulfa, Analisis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Informatika RISelain karakteristik, Aulia Zulfa juga memaparkan bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019, ada enam jenis layanan PSE lingkup privat. Adapun enam layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut.<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa.&nbsp;</li><li>Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.</li><li>Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data.</li><li>Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi.</li><li>Layanan mesin pencari dan layanan penyediaan Informasi elektronik.</li><li>Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.</li></ol>Tata Cara Pendaftaran PSE Lingkup PrivatTerkait tata cara pendaftaran PSE lingkup privat, Aulia Zulfa memaparkan bahwa setidaknya ada empat tahapan pendaftaran.Pertama, pemenuhan prasyarat pendaftaran PSE lingkup privat yang terdiri dari penyelesaian proses pengurusan NIB, pengajuan izin berusaha terkait, dan kepemilikan kode KBLI yang sesuai untuk pengajuan pendaftaran PSE privat domestik.Kedua, pendaftaran PSE melalui OSS. Ketiga, cetak TDPSE (Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik) yang dapat dilakukan setelah pendaftaran melalui OSS selesai. Keempat, tahapan akhir, sistem elektronik tercatat dalam list PSE secara otomatis.Tantangan bagi Pengusaha&nbsp;Pada kesempatan yang sama, Apung Sumengkar, Anggota Komite Ekonomi Digital Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menyatakan bahwa para pengusaha memiliki tantangan tersendiri terkait pendaftaran PSE. Adapun yang menjadi tantangan bagi para pengusaha ini adalah kurang meratanya pemahaman terkait pendaftaran PSE.&nbsp;&nbsp;Pada dasarnya, ada tiga tahapan lebih lanjut yang dibutuhkan pengusaha terkait pendaftaran PSE, yaitu; tahapan memulai usaha, pengembangan usaha, dan&nbsp;tax related matters.&nbsp;Pada tahapan memulai usaha, pengaruh tren saat ini sedikit banyak mendorong berbagai usaha untuk memanfaatkan sistem elektronik. Akibatnya, pengusaha sering kali menghadapi kesulitan untuk mendaftarkan usahanya dan mengembangkan usaha yang sebelumnya non-digital menjadi digital.Berdasarkan pengalaman APINDO, disampaikan Apung Sumengkar, beberapa pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya sering kali menemukan kesulitan dalam mendefinisikan pengembangan usahanya berdasarkan KBLI yang sesuai. Oleh karena itu, adanya ketentuan yang komprehensif dan dapat dipahami dengan mudah oleh pengusaha sangatlah diharapkan.Perihal&nbsp;tax related matters,&nbsp;Apung Sumengkar menambahkan bahwa pajak merupakan salah satu poin yang menjadi perhatian bagi pengusaha. Terkait masalah ini, salah satu hal yang menjadi perhatian pengusaha adalah pengimplementasian sistem elektronik terhadap pajak yang harus dibayarkan. Apakah setelah sistem elektronik tersebut diimplementasikan ada pengaruh terhadap pajak yang harus dibayarkan atau tidak.&nbsp;Sanksi AdministratifSebagai penutup, Aulia Zulfa menekankan bahwa pendaftaran PSE merupakan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Pasalnya, siapapun yang lalai dapat terkena berbagai sanksi, dari yang paling ringan seperti secara tertulis, hingga pemutusan akses atau&nbsp;blocking&nbsp;terhadap sistem elektronik.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Screenshot_135_dc6e00e290.png" alt="Screenshot (135).png" srcset="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/thumbnail_Screenshot_135_dc6e00e290.png 245w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/small_Screenshot_135_dc6e00e290.png 500w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/medium_Screenshot_135_dc6e00e290.png 750w,https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/large_Screenshot_135_dc6e00e290.png 1000w," sizes="100vw"></figure>sumber: materi presentasi Aulia Zulfa, Analisis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Informatika RIPemaparan kedua narasumber terkait pendaftaran PSE privat memperlihatkan pentingnya pemenuhan kebijakan dan kewajiban hukum terbaru oleh pelaku usaha. Untuk mempermudah pemantauan kewajiban hukum terbaru perusahaan, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum berbasis kecerdasan buatan (AI).Regulatory Compliance System memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir yang dapat memantau status kepatuhan hukum secara otomatis. RCS mampu mengekstraksi kewajiban hukum perusahaan berdasarkan regulasi terbaru secara&nbsp;real-time&nbsp;dan memanfaatkan fitur NLP&nbsp;(Natural Language Processing) agar setiap kewajiban hukum dapat dipahami dengan mudah.Regulatory Compliance System dilengkapi berbagai fitur yang dapat mempermudah seluruh aktivitas pemenuhan kewajiban hukum, dari pemantauan regulasi terbaru, pelaksanaan pemenuhan kewajiban, hingga pengunduhan laporan audit dalam satu klik. Dapatkan secara langsung manfaat RCS dengan mengajukan demo secara gratis&nbsp;<a href="http://bit.ly/Adv-ComplianceTalks6">di sini</a> untuk merasakan manfaat&nbsp;Regulatory Compliance System.&nbsp;

hand-using-laptop-computer-with-virtual-screen-document-online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-concept.jpg

large_hand-using-laptop-computer-with-virtual-screen-document-online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-concept.jpg

medium_hand-using-laptop-computer-with-virtual-screen-document-online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-concept.jpg

small_hand-using-laptop-computer-with-virtual-screen-document-online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-concept.jpg

thumbnail_hand-using-laptop-computer-with-virtual-screen-document-online-approve-paperless-quality-assurance-erp-management-concept.jpg

Terdapat empat tahapan utama yang harus dipahami pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran PSE lingkup privat. Berikut ulasannya. 

Tata Cara Pendaftaran PSE Privat dan Tantangannya bagi Pengusaha

Sadiq dan Governatori (2015) mengartikan compliance adalah proses memastikan bahwa proses, operasi, dan praktik bisnis berjalan sesuai dengan seperangkat norma yang telah ditentukan atau disepakati.Diterangkan pula, secara historis compliance awalnya dianggap sebagai beban. Namun, sejak awal dan seiring waktu, compliance menunjukkan indikasi sebagai peluang dalam meningkatkan proses bisnis dan operasinya.Terkait hal tersebut, data Business Process Management Forum 2006 (dalam Sadiq dan Governatori, 2015: 2) menunjukkan bahwa 80% perusahaan mengalami peningkatan yang pesat sejak meningkatkan compliance-nya. Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa compliance artinya suatu langkah yang penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan demi mengembangkan usahanya.Aspek dalam Compliance Lebih lanjut, Bayu Setiaji menerangkan bahwa dalam compliance yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.Selain itu, compliance juga menentukan apakah pihak atau perusahaan yang terlibat telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.Dampak dari diabaikannya compliance adalah kemungkinan untuk dikenai sanksi pidana, seperti denda berupa penalti, pidana penjara, hingga hancurnya nilai merek dan reputasi yang telah dibangun.Perspektif dalam Compliance Tyler (dalam Setiaji, 2014: 12) menerangkan bahwa ada dua perspektif dasar compliance dalam hukum, yakni instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berkaitan dengan individu dan kepentingan pribadi serta tanggapanya terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku.Kemudian, perspektif normatif berkaitan dengan moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Makna normatif dalam konteks ini adalah patuh terhadap hukum karena hukum dianggap sebagai suatu keharusan.Manfaat Compliance Jika disederhanakan, compliance adalah upaya untuk memenuhi peraturan, prosedur, dan segala standar yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, compliance bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.Pasalnya, dalam proses compliance kerap ditemukan beberapa hambatan, seperti banyaknya peraturan perundang-undangan, peraturan dicabut dan diubah secara berkala, informasi yang tidak terpusat, dan lainnya.Lalu, mengapa compliance penting untuk dilakukan perusahaan atau sebuah usaha? Berikut manfaat dari dilakukannya compliance dalam suatu perusahaan.<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perusahaan terhindar dari sanksi Compliance bersifat wajib. Pasalnya, setiap perusahaan atau usaha wajb memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jika tidak dipenuhi, perusahaan tersebut akan dikenai sanksi, baik denda, pidana penjara, hingga pencabutan izin usaha.</li><li>Menjaga nama baik perusahaan Dengan compliance nama baik perusahaan akan senantiasa terjaga. Pasalnya, perusahaan berarti memiliki sejumlah dokumen legal dan sertifikasi yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Tidak ada aktivitas yang “ditutupi”, semua berlangsung sesuai hukum dan prosedur.</li><li>Bentuk kelola risiko perusahaan Mengelola risiko merupakan hal yang berkaitan dengan compliance. Setiap usaha tentu memiliki risiko yang tidak dapat dihindari. Namun, dengan compliance, sejumlah risiko yang mungkin dikenakan terhadap perusahaan berkaitan dengan hukum dapat diminimalisir.</li></ol>Sanksi jika compliance diabaikan adalah kemungkinan untuk dikenai sanksi pidana, seperti denda berupa penalti, pidana penjara, hingga hancurnya nilai merek dan reputasi yang telah dibangun.Regulatory Compliance System Untuk mempermudah analisis dan penerapan kepatuhan hukum (compliance) yang harus dilaksanakan perusahaan, Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.</li></ol>Saatnya mempermudah pemantauan kepatuhan dan ekstraksi kewajiban hukum perusahaan dengan Regulatory Compliance System Hukumonline. Klik <a href="https://rcs.hukumonline.com?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_advertorial_pengertian_compliance">di sini</a> untuk info selengkapnya dan ajukan demo RCS secara gratis <a href="https://rcs.hukumonline.com/wa/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_advertorial_pengertian_compliance">di sini</a>. &nbsp;

large_lawyers-give-advice-about-judgment.jpg

medium_lawyers-give-advice-about-judgment.jpg

small_lawyers-give-advice-about-judgment.jpg

thumbnail_lawyers-give-advice-about-judgment.jpg

lawyers-give-advice-about-judgment.jpg

Compliance wajib dilakukan oleh setiap usaha atau perusahaan. Jika tidak dilakukan, perusahaan dapat dikenai sanksi, dari denda hingga pencabutan izin usaha.

Pengertian, Aspek, dan Manfaat Compliance bagi Perusahaan

large_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

medium_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

small_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

thumbnail_pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

pexels-alexander-igrevsky-1870809.jpg

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020, Pemerintah mewajibkan sertifikasi ISPO bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit. 

Sertifikasi ISPO: Wujud Konkret Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia

Industri jasa keuangan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam industri ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Salah satu aspek yang kini menuai perhatian lebih adalah terkait digitalisasi di industri jasa keuangan, khususnya berkenaan dengan&nbsp;regulatory technology.&nbsp;&nbsp;Dilansir dari&nbsp;webinar&nbsp;dengan tajuk “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EunOQ-h8xu4">Peran&nbsp;Regulatory Technology&nbsp;dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan</a>”, OJK menerangkan bahwa pelaksanaan&nbsp;regulatory technology&nbsp;diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan industri jasa keuangan terhadap ketentuan atau hukum yang berlaku.&nbsp;Selain itu, penerapan regulatory technology&nbsp;juga dapat memudahkan industri jasa keuangan dalam memenuhi sejumlah ketentuan dan pelaporan, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja industri ini. Dengan regulatory technology&nbsp;pula, akan dilakukan perubahan besar, pelaporan kepatuhan yang tadinya dilakukan secara manual nantinya dapat dilakukan secara digital.&nbsp;Dalam&nbsp;webinar&nbsp;tersebut, Nuhaida, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menerangkan bahwa regulatory technology adalah penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka dan masih berada dalam lingkup pengawasan OJK.&nbsp;Dilanjutkan Nurhaida, regulatory technology&nbsp;IJK diharapkan dapat digunakan dalam industri jasa keuangan untuk melakukan pemantauan akan regulasi-regulasi yang mengalami perkembangan dan untuk melakukan pelaporan yang baik dan tepat guna meningkatkan kepatuhan.&nbsp;&nbsp;Adapun implementasi&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/manajemen-risiko-bagi-perusahaan-lt62e724dfa4d58">regulatory technology</a>&nbsp;ini merupakan upaya untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan industri jasa keuangan. Regulatory technology&nbsp;yang berbentuk sistem ini akan memudahkan lembaga jasa keuangan dalam mengikuti perubahan peraturan yang ada.&nbsp;OJK sendiri sudah memulai langkah dalam mengembangkan teknologi industri jasa keuangan, baik&nbsp;supervisory technology&nbsp;dan&nbsp;regulatory technology. Di bidang&nbsp;supervisory technology, OJK telah meresmikan&nbsp;OJK&nbsp;Suptech Integrated Data Analytics&nbsp;atau OSIDA.&nbsp;Penggunaan OSIDA ini dapat mendeteksi sinyal&nbsp;early warning&nbsp;dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/kepatuhan-hukum-dan-solusinya-lt6258f48f37291/">compliance</a> check sebagai indikasi awal kelemahan&nbsp;governance&nbsp;pada aktivitas bisnis bank, potensi&nbsp;fraud, manipulasi data, serta ketidakpatuhan pada ketentuan yang berlaku. OSIDA sendiri membantu Pengawas OJK dalam melakukan intervensi dan&nbsp;supervisory actions&nbsp;lebih dini sebagai langkah antisipatif.Lebih lanjutnya, dalam sektor perbankan terdapat OJK Box atau OBOX yang mana merupakan alat pengawas perbankan untuk mendapatkan laporan secara digital atas bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), serta bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).&nbsp;Kemudian, di pasar modal, OJK telah merancang dukungan teknologi sejak 2016 dengan menerapkan sistem pengawasan transaksi efek. Sistem ini digunakan saat transaksi saham, transaksi pasar derivatif, pasar efek bersifat utang, dan sukuk.&nbsp;Lalu, pada IKNB atau industri keuangan non-bank, OJK telah melakukan implementasi&nbsp;regulatory technology&nbsp;dengan mendirikan Pusat Data&nbsp;Fintech Lending&nbsp;(Pusdafil).&nbsp;Regulatory Compliance SystemPerkembangan-perkembangan yang dilakukan OJK mengindikasikan bahwa&nbsp;regulatory technology&nbsp;adalah hal krusial dalam sebuah industri keuangan, khususnya untuk meminimalisir ketidakpatuhan dalam regulasi.&nbsp;Kemudian, nyatanya bagi industri lain, regulatory technology pun sangatlah penting. Terkait&nbsp;regulatory technology&nbsp;bagi perusahaan, untuk mempermudah analisis dan penerapan kepatuhan hukum (compliance) yang harus dilaksanakan perusahaan, Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk membantu pemenuhan kewajiban hukum perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_oktober1">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga!

large_pexels-expect-best-351264.jpg

medium_pexels-expect-best-351264.jpg

small_pexels-expect-best-351264.jpg

thumbnail_pexels-expect-best-351264.jpg

pexels-expect-best-351264.jpg

Penerapan regulatory technology di sektor jasa keuangan dapat memudahkan industri jasa keuangan dalam memenuhi ketentuan dan pelaporan. Berikut perkembangannya. 

Pemanfaatan Regulatory Technology dalam Industri Jasa Keuangan

Dewasa ini, dikenal dengan adanya&nbsp;legal risk management&nbsp;atau manajemen risiko dalam aspek hukum. Bicara soal manajemen risiko dalam aspek hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari regulasi dan kewajiban hukum. Terkait hal ini, diterangkan Isharyanto dkk., dalam&nbsp;legal risk management,&nbsp;persoalan yang ditentukan oleh hukum merupakan&nbsp;risk source&nbsp;atau penyebab dari munculnya risiko hukum itu sendiri.&nbsp;Richard Moorhead dalam&nbsp;Legal Risk: Definition, Management and Ethics&nbsp;menerangkan bahwa ada dua pendekatan dominan yang digunakan untuk mendefinisikan risiko hukum pada suatu perusahaan.&nbsp;Pertama, mengingat definisi atas&nbsp;legal risk&nbsp;cukup luas, dapat digunakan pendekatan bahwa setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum.&nbsp;Kedua, dalam arti sempit,&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/manajemen-risiko-bagi-perusahaan-lt62e724dfa4d58">risiko hukum</a> berasal dari lemahnya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensi bisnis.&nbsp;Lebih lanjut, Moorhead (dalam&nbsp;<a href="https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/Ebook%20_MODEL%20PEMBADANAN%20LEGAL%20RISK.pdf">Isharyanto dkk</a>., 2020:135) menerangkan bahwa risiko hukum dapat terjadi di perusahaan karena kesalahan internal yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap:<ol><li>Reputation concern: masalah reputasi, khususnya terkait bagaimana pendekatan yang diambil perusahaan dalam mengelola risiko hukum terhadap hukum nasional dalam suatu negara. Terkait hal ini, masalah yang kerap muncul umumnya terkait risiko gugatan kepemilikan atau soal pajak.&nbsp;</li><li>Intra-organisational culture:&nbsp;budaya kerja yang terdampak atas risiko hukum yang terjadi. Misalnya, lemahnya semangat kinerja akan menyebabkan pelayanan publik akan terganggu.&nbsp;</li></ol>Moorhead juga menyebutkan bahwa luasnya risiko hukum pada perusahaan melampaui kepatuhan hukum. Nantinya, terhadap etika dan langkah bisnis tidak hanya dilihat sebagai cara mencari keuntungan semata. Melainkan juga merupakan pendekatan ke arah “legal” tentang bagaimana perbuatan bisnis dibenarkan beserta risiko hukum yang muncul dari adanya perikatan antar-perusahaan.&nbsp;Legal Risk Menurut OJKTerkait&nbsp;legal risk, sebagaimana dipaparkan Isharyanto dkk., Otoritas Jasa Keuangan telah berusaha menjabarkan risiko hukum atau&nbsp;legal risk. Bentuknya dapat berupa faktor litigasi, kelemahan perikatan yang diambil perusahaan, dan ketiadaan payung hukum. Pemaparan ini dituangkan dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7f167ec94a/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-seojk03-2014-tahun-2014/document">Surat Edaran Nomor 10/SEOJK:03/2014</a>.&nbsp;Dalam surat edaran tersebut, diterangkan bahwa manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank yang berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur.&nbsp;Adapun risiko yang wajib dinilai terdiri atas sepuluh risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.&nbsp;Dari kesepuluh risiko yang diterangkan, mari kenali lebih lanjut dua resiko yang berada dalam payung hukum, yakni risiko hukum dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3">risiko kepatuhan</a>. Dalam Surat Edaran Nomor 10/SEOJK:03/2014, risiko hukum diartikan sebagai risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian, diterangkan pula bahwa risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.&nbsp;Kemudian, risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak dipenuhi dan/atau tidak dilaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.Legal Risk ManagementUntuk membantu perusahaan terkait&nbsp;legal risk management,&nbsp;baik halnya agar terhindar dari risiko hukum, risiko kepatuhan, atau risiko lainnya,&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_oktober28">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga! &nbsp;

close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

large_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

medium_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

small_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

thumbnail_close-up-businesswoman-signing-contract-office.jpg

Membahas manajemen risiko dalam perusahaan tentu tidak dapat dilepaskan dari legal risk management atau manajemen risiko dalam aspek hukum. Berikut ulasannya.

Mengenal Legal Risk Management dalam Perusahaan

Dalam rangka membina hubungan baik, khususnya dengan asosiasi di sektor hulu minyak dan gas bumi, Hukumonline mengadakan kegiatan&nbsp;breakfast meeting bersama Indonesian Petroleum Association (IPA), Kamis (27/10) lalu. Agenda yang dibahas dalam acara yang dilaksanakan di Sheraton Grand Jakarta ini adalah terkait Good Corporate Governance.Apa itu&nbsp;Good Corporate Governance? Sebagai informasi,&nbsp;Good Corporate Governance&nbsp;adalah istilah yang dipakai dalam urusan tata kelola perusahaan. Jika dielaborasikan,&nbsp;Good Corporate Governance&nbsp;berarti upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antarpemangku kepentingan.&nbsp;Adapun acara diskusi Hukumonline dan IPA ini menjadi bagian dari rangkaian perkenalan Regulatory Compliance System (RCS) kepada para asosiasi sebagai solusi kepatuhan hukum perusahaan. Sebelumnya, Hukumonline telah mengadakan diskusi dengan&nbsp; Indonesian Mining Association (IMA) pada Rabu (12/10).Menggandeng IPA, Hukumonline membahas sejumlah langkah dan strategi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan bisnis agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan&nbsp;Good Corporate Governance.Dalam paparannya, para narasumber yang hadir menekankan pentingnya&nbsp;Good Corporate Governance&nbsp;oleh KKKS dan pentingnya kepatuhan hukum yang berlaku dan keterkaitan peraturan lainnya dalam sektor hulu migas. Misalnya, Peraturan Menteri ESDM 3/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dan regulasi terkait yang dapat menimbulkan potensi terjadinya tindakan suap.&nbsp;Selain regulasi tersebut, ada pula Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 yang menekankan bahwa perusahaan memiliki potensi sebagai medium dalam&nbsp;corporate crime liability. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan pemerintah harus dijaga dan dikawal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Lebih lanjut, dalam perspektif internasional, para narasumber memaparkan bahwasannya, selain&nbsp;United Kingdom Bribery Act (UKBA) dan&nbsp;United Kingdom The Foreign Corrupt Practices Act (UK FCPA), perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia telah memiliki komitmen dalam menerapkan GRI 205 ESG on Anti Corruption.&nbsp;Melalui penerapan GRI 205 ESG ini, pada dasarnya terlihat dengan jelas bahwa seluruh bentuk donasi dan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah harus dipastikan bukan sebagai bentuk&nbsp;disgust form of bribery.&nbsp;Poin-poin tersebut disampaikan oleh para narasumber untuk menekankan pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan hukum terhadap berbagai peraturan. Hal ini diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya potensi risiko ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.Untuk mendukung kepatuhan hukum perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalkan risiko terkenanya potensi hukum, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS). Regulatory Compliance System merupakan platform pemantauan kepatuhan hukum secara&nbsp;real-time.Regulatory Compliance System memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir seperti&nbsp;Artificial Intelligence (AI) dan&nbsp;Natural Language Processing (NLP), agar pemantauan status kepatuhan hukum dan ekstraksi kewajiban hukum perusahaan dapat diperbarui secara otomatis dan dapat dipahami pengguna dengan mudah.Tidak hanya itu, Regulatory Compliance System dilengkapi berbagai fitur yang dapat mempermudah seluruh aktivitas pemenuhan kewajiban hukum, dari pemantauan regulasi terbaru, pelaksanaan pemenuhan kewajiban, hingga pengunduhan laporan audit dalam satu klik.&nbsp;Saatnya wujudkan Good Corporate Governance dengan RCS! Dapatkan manfaatnya dengan ajukan demo secara gratis <a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_breakfast_meeting_ipa">di sini</a> untuk coba Regulatory Compliance System secara gratis.

foto advertorial breakfast meeting IPA.png

large_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

medium_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

small_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

thumbnail_foto advertorial breakfast meeting IPA.png

Hukumonline mengadakan diskusi bersama Indonesian Petroleum Association (IPA) terkait Good Corporate Governance. 

Hukumonline dan IPA Gelar Diskusi Good Corporate Governance 

Sebelum membahas kepatuhan hukum, mari kenali konsep kesadaran hukum terlebih dahulu. Memulai hal ini, penting untuk diketahui bahwa hukum merupakan sarana pengatur kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai sarana kehidupan.&nbsp;Sehubungan dengan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar proses interaksi sosial, dan sarana pembaharuan.Jika dielaborasikan lebih lanjut, fungsi hukum sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial adalah untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam pergaulan hidup. Kemudian, dalam proses interaksi sosial, hukum berperan sebagai sarana pengendali sosial yang umumnya didasarkan pada sejumlah nilai dan norma. Lalu, terkait sarana pembaharuan, hukum ditujukan untuk membentuk kesadaran hukum.&nbsp;Tahapan dan Tujuan Kesadaran HukumMembentuk kesadaran hukum dalam masyarakat tentu tidaklah mudah. Soerjono Soekanto (dalam&nbsp;<a href="https://core.ac.uk/download/pdf/276127615.pdf">Rosana</a>, 2014:14) kemudian menerangkan bahwa ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan atau bertahap. Empat tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pengetahuan hukum Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.</li><li>Pemahaman hukum Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.&nbsp;</li><li>Sikap hukum Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.</li><li>Pola perilaku hukum Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum. Apabila berlaku, sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhinya (kepatuhan hukum).</li></ol>Pembentukan kesadaran hukum tentu dimaksudkan untuk tujuan atau fungsi tertentu. Adapun fungsi dari tingginya kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum atau kepatuhan terhadap hukum. Kemudian, tujuan akhirnya adalah tercapainya tujuan hukum. Dalam konteks ini, hukum bertujuan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.&nbsp;Pengertian Kepatuhan HukumKepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum; pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat.&nbsp;Penting untuk diketahui bahwa dalam konteks kepatuhan hukum, tentu ada sanksi yang mengintai, baik dalam bentuk positif atau negatif. Lalu, yang kerap ditanyakan, siapa yang wajib terlibat dalam kepatuhan hukum? Idealnya pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, bukan hanya masyarakat saja, namun juga penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum.&nbsp;Indikator Kepatuhan HukumMenurut H.C. Kelman, ada tiga indikator yang membuat masyarakat mematuhi hukum atau menerapkan kepatuhan hukum. Tiga faktor tersebut adalah&nbsp;compliance,&nbsp;identification, dan&nbsp;internalization.&nbsp; &nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Compliance&nbsp;adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.&nbsp;</li><li>Identification&nbsp;adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan seseorang; agar hubungan tersebut tidak rusak.</li><li>Internalization&nbsp;adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut; atau dengan kata lain orang tersebut merasa aturan tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya.&nbsp;</li></ol>Usaha Menciptakan Kepatuhan Hukum&nbsp;Terkait usaha menciptakan kepatuhan hukum, sebagaimana diterangkan dalam laman&nbsp;<a href="https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum">Ombudsman</a>, ada tiga cara yang dapat dilakukan. Usaha yang dimaksud adalah tindakan represif, preventif, dan persuasif.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Represif merupakan tindakan yang diberikan agar penegakan hukum dilaksanakan. Pelaksanaan tindakan ini contohnya sebagaimana dilakukan aparat penegak hukum dalam proses penegak hukum, yakni memerlukan pengawasan, baik internal maupun eksternal.&nbsp;</li><li>Preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau menurunnya kesadaran hukum.&nbsp;</li><li>Persuasif adalah langkah mendorong atau memacu agar terciptanya kesadaran hukum yang erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum.&nbsp;</li></ol>Legal Compliance dalam PerusahaanDalam arti luas kepatuhan hukum diterapkan oleh seluruh warga negara, termasuk halnya aparat penegak hukum. Kemudian, dalam arti sempit, khususnya dalam dunia usaha, saat ini kepatuhan hukum dilaksanakan oleh para perusahaan.&nbsp;Dalam rangka mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang lancar, perusahaan dituntut untuk memperhatikan kepatuhan hukum terhadap sejumlah peraturan di Indonesia.&nbsp; &nbsp;Namun, untuk menerapkan kepatuhan hukum berdasarkan peraturan yang ada tidaklah mudah. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak hierarki peraturan, mulai dari Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut lagi, kepatuhan hukum yang harus diterapkan tiap-tiap perusahaan berbeda-beda.&nbsp; &nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi kepatuhan hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcLeMNqKQb99bLpSW7C3eVD-hPL5b4j0fUx4xS0RYoFxA80euNI4JT4hM3ha5G9P5UpeF-ecqV_jUiXaFZe0r9EoNxabKDUaGa_MB8NVS_X4kyGCsEaAdF9I2nQitv6hmFfURh6-gXpf3m0WFqH7JWBNksG?key=SeONZWfMA4OB2Smu-EovBg">Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeiV3iQ4QiT_ssayPUi5wLhPUBIE4t6qT1fqvvp0oGcvLOiHUuHaZze-e00mtGeJwT6t5nFhbqCAcmltR97xvAVVF1yB4qXPLtYDL6Hj0ZqKq2X2jBhdQONNRd5FUK9KbixSKvJwJycHlpCxg7Bl45219c6?key=SeONZWfMA4OB2Smu-EovBg">Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd6zXkvzOuMkIYgpS_7QX_4mnM1Aw7spVWfIShLQ7TqtNzDjXMRBS1bC6E2G5HYGgUU6aKyd4ucb4EOxpFW1VEVZSBFVhvTwh9l1b00hYfc1BH0IycPFfOj4ePFgrPBqf1xkEo-_ONry6RkWtxA_NcsOSI?key=SeONZWfMA4OB2Smu-EovBg">Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum yang harus dipenuhi.Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=seo_articles_kepatuhan_hukum_072024">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga!

large_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

medium_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

small_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

thumbnail_pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg

Secara sederhana, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum. Dalam konteks luas, kepatuhan hukum dilaksanakan oleh warga negara. Berikut ulasan selengkapnya.

Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas atau IOG 2022 yang ketiga kalinya pada Rabu-Jumat, 23-25 November 2022 silam. Salah satu poin diskusi pada acara tersebut adalah pentingnya peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Peningkatan investasi dalam industri hulu migas sendiri dipandang penting, mengingat berbagai gejolak situasi ekonomi dan politik global yang terjadi dan berdampak pada industri hulu minyak dan gas bumi. Pasokan energi yang terganggu saat ini menjadi penyebab utama kenaikan harga yang berpotensi menimbulkan ancaman inflasi dan krisis.Ketua SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan investasi pada industri hulu minyak dan gas bumi, dapat dilakukan dengan perbaikan regulasi agar investasi dapat masuk dengan lebih mudah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur lebih lanjut mengenai insentif hulu migas.Pada acara IOG 2022 kali ini, Hukumonline ikut andil dengan menawarkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai solusi pemantauan kepatuhan hukum yang dapat membantu perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia pada booth A6, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/212b7002_480a_4008_ba65_36584db974d0_2_e14e1c093d.jpg" alt="212b7002-480a-4008-ba65-36584db974d0 (2).jpg"></figure>Booth Hukumonline pada pameran International Convention Indonesia Oil and Gas (ICIOG) SKK Migas di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.Dengan memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir, Regulatory Compliance System dapat memantau status kepatuhan hukum dan mengekstraksi kewajiban hukum perusahaan secara otomatis dan real-time.Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayakan Regulatory Compliance System sebagai platform pemantauan kepatuhan hukumnya. Ikuti jejak mereka dan dapatkan manfaat dari Regulatory Compliance System sekarang dengan ajukan demo secara gratis <a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_iciog_event">di sini.</a> &nbsp;&nbsp;

thumbnail_Foto IOG 4.0 SKK Migas.png

Foto IOG 4.0 SKK Migas.png

Melalui acara IOG 2022 yang diselenggarakan di BNDCC, Bali, SKK Migas menekankan pentingnya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

SKK Migas Gelar Konvensi Internasional Ketiganya di Bali

thumbnail_pexels-tom-fisk-2101137.jpg

pexels-tom-fisk-2101137.jpg

Regulasi pertambangan di Indonesia terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Berikut perkembangannya. 

Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa

Hukumonline baru-baru ini mengadakan kegiatan diskusi hukum seputar&nbsp;legal risk management&nbsp;bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada Selasa (20/12).&nbsp;Acara yang bertajuk “Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Hukum melalui ISO 31000 dan 310222” ini dibuka langsung&nbsp;oleh Vice President ICCA Erlangga Gaffar dan Sekretaris Jenderal Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI) Agustinus A. Haryono.&nbsp;Saat ini, perusahaan dan organisasi dihadapkan berbagai risiko legal dalam proses bisnis yang dijalani. Sehubungan dengan ini, Haryono menyampaikan bahwa sebaiknya perusahaan mampu memitigasi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Mitigasi tersebut harus dilakukan, khususnya untuk menghindari potensi terjadinya permasalahan legal pada tahap litigasi.Perihal permasalahan legal di tahap litigasi wajib dihindari, Haryono menambahkan bahwa faktanya kasus yang sudah sampai tahap litigasi dapat mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif salah satunya adalah implementasi ISO di perusahaan.Terkait perkembangan ISO yang berkaitan dengan&nbsp;risk management, Haryono menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, ketentuan risiko manajemen pada ISO 31000 sudah diperbarui.&nbsp;Pada era sebelumnya, risiko manajemen berfokus untuk tindakan pencegahan. Sedangkan, saat ini terdapat penambahan sehingga risiko manajemen tidak hanya berfokus dalam mencegah terjadinya potensi risiko, melainkan juga membuat&nbsp;value added&nbsp;bagi perusahaan.Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penerapan risiko manajemen sangat bergantung pada bagaimana&nbsp;leadership&nbsp;dan komitmen dari pimpinan. Tanpa komitmen dari direksi, penerapan risiko manajemen tidak akan berhasil. Hal ini terjadi karena penerapan risiko manajemen akan masuk dalam perencanaan, proses atau pelaksanaan, hingga pengawasan.Pada ISO 31022: 2020, terdapat enam tahapan yang harus menjadi perhatian bagi&nbsp;in house counsel perusahaan. Keenam tahapan tersebut dapat di detailkan sebagai berikut.<ol><li>Establish the relevant context and criteria.</li><li>Assessment of legal risk: setiap ISO ada assesment/penilaian yang terdiri dari:<ol><li>Identify.</li><li>Analyze.</li><li>Evaluate.</li></ol></li><li>Treatment of legal risk: perlakuan setiap risiko, yang terdiri dari:<ol><li>Choose options.</li><li>Evaluate the current practices.</li><li>Develop a risk treatment plan.</li></ol></li></ol>Salah satu proses yang dipandang penting dalam ISO 31022 adalah penilaian risiko hukum, yaitu keseluruhan proses identifikasi risiko hukum, analisis, hingga evaluasi risiko hukum.&nbsp;Hal ini penting untuk dilakukan agar risiko hukum dapat dikenali dan teridentifikasi dengan baik. Dengan demikian, suatu organisasi dapat mencegah terjadinya risiko tersebut sesuai dengan sasarannya.Untuk mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum perusahaan, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time. RCS juga didukung oleh peraturan perundang-undangan dari pusat data Hukumonline yang senantiasa&nbsp;update dan disesuaikan dengan bidang industri perusahaan.Dapatkan manfaat RCS dengan berlangganan RCS sekarang! Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_hol_icca">di sini</a>&nbsp;untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;

thumbnail_ICCA x HOL.png

ICCA x HOL.png

Hukumonline mengadakan diskusi hukum bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) terkait Legal Risk Management.

Hukumonline dan ICCA Gelar Diskusi Legal Risk Management

Proxsis Consulting Group membuka awal tahun 2023 dengan mengadakan Proxsis Expo &amp; Conference 2023. Acara tersebut telah dilaksanakan pada 18 dan 19 Januari lalu (18/01). Dengan tajuk&nbsp;Business Insight 2023: Resilience Mode On, Proxsis Expo &amp; Conference 2023 membangun diskusi terkait pertumbuhan industri di tengah ketidakpastian global. Tidak hanya itu, kondisi Indonesia saat ini yang memasuki tahun politik, juga menjadi topik pembicaraan utama.&nbsp;Konferensi tersebut dibuka oleh Founder Proxsis Consulting Group Rudi Maulana dan berbagai regulator, di antaranya Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto dan Deputi Bidang Neraca &amp; Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud.Membahas proyeksi ekonomi pada 2023 di tengah berbagai ketidakpastian yang ada, disampaikan Andi Widjajanto, saat ini masih ada harapan baik untuk proyeksi ekonomi nasional. Pasalnya, data menunjukkan tanda positif sebesar 4,8 persen. Hal ini diharapkan mampu memberikan tanda positif yang bisa menguatkan optimisme para pelaku usaha.Untuk memberikan&nbsp;insight&nbsp;dari berbagai sektor usaha, Proxsis Expo &amp; Conference 2023 menghadirkan pembicara dari berbagai industri. Beberapa narasumber yang turut hadir, yaitu Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia Dony Oskaria selaku Direktur Utama, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, CEO Hukumonline Arkka Dhiratara, dan lainnya.&nbsp;Dalam acara tersebut, CEO Hukumonline Arkka Dhiratara menyampaikan paparan bertema “Business Resiliency &amp; Continuity from Regulatory Risk Perspective”. Disampaikan Arkka, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki regulasi paling kompleks dengan perkembangan regulasi yang berlangsung sangat cepat.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/mas_arkka_artikel_proxsis_d150d0c18d.jpg" alt="mas arkka -artikel proxsis.jpg"></figure>Arkka Dhiratara, CEO Hukumonline, memaparkan terkait Regulatory Compliance System pada acara Proxsis Expo &amp; Conference 2023“Ada sekitar 82.768 total regulasi yang Indonesia punya saat ini. Regulasi yang luas dan terkini tersebut tentu membutuhkan solusi teknologi sebagai faktor mendasar dalam manajemen risiko kepatuhan akan hukum.” papar Arkka.Tidak hanya itu, dalam proses pemenuhan kewajiban hukum dari berbagai regulasi, pelaku usaha seringkali mengalami berbagai tantangan, seperti regulasi yang sering diperbarui, ekstraksi kewajiban dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kompleks dan membutuhkan waktu, hingga proses pemantauan regulasi yang dapat berdampak pada bisnis perusahaan diikuti risiko sanksi yang tidak mudah.&nbsp;Berbagai hal tersebut kerap menjadi tantangan dan sulit dilaksanakan secara manual dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Berangkat dari kesulitan dan keterbatasan itu, Arkka memaparkan bahwa Hukumonline hadir sebagai solusi. Hukumonline dapat memberikan berbagai informasi hukum secara lengkap dan ter-update.&nbsp;Dengan dukungan pusat data peraturan perundang-undangan yang terlengkap, saat ini Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai platform yang dapat mempermudah perusahaan mengelola kepatuhan hukum.&nbsp;Regulatory Compliance System telah didukung berbagai teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI), hingga NLP (Natural Language Processing), sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan kepatuhan hukum, identifikasi kewajiban hukum berkala sesuai aturan terbaru, hingga analisis audit dapat dilakukan dengan sangat mudah dan otomatis.Perusahaan yang ingin mencoba solusi yang ditawarkan Hukumonline ini dapat mencoba RCS secara gratis dengan mengajukan demo. Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/wa/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_adv_proxsis">di sini</a> untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;&nbsp;

thumbnail_canva-proxsisexpo.png

canva-proxsisexpo.png

Konferensi yang diadakan Proxsis Consulting Group memberikan berbagai insights dalam menghadapi tahun politik dan ketidakpastian global di 2023. Berikut selengkapnya.

Proxsis Expo & Conference 2023: Tangguh dalam Ketidakpastian Global dari Perspektif Risiko Hukum

Di balik konsep&nbsp;legal risk management, ada konsep manajemen risiko atau&nbsp;risk management. Adapun terkait pengertian manajemen risiko, Stin Claessens (dalam Isharyanto dkk., 2020:59) menerangkan bahwa manajemen risiko adalah cara untuk meyakinkan dalam ketidakpastian rencana di masa depan dan segala kemungkinannya yang akan terjadi.&nbsp; &nbsp;Kemudian, diterangkan Claessens secara mendalam, perusahaan atau organisasi akan mengidentifikasi risiko yang ada, bagaimana risiko tersebut mampu mempengaruhi rencana jangka panjang, serta bagaimana cara untuk mengasuransikannya.&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-aspek-manfaat-compliance-lt62de06aeee815/">Manajemen risiko</a> ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian bagu perencanaan dengan menghindari kemungkinan fluktuasi yang mungkin terjadi.&nbsp;&nbsp;Terkait&nbsp;risk management&nbsp;pula, Ferry N. Idroes (dalam Isharyanto dkk., 2020:60) memaparkan bahwa dalam sebuah korporasi, manajemen risiko ini diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan manajemen risiko, membuka kemungkinan untuk memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan fatalitas yang rendah, juga solusi yang sesuai terhadap risiko yang terjadi.&nbsp; &nbsp;Jika dielaborasikan lebih jauh, sebagaimana diterangkan Hinsa Siagian (dalam Isharyanto dkk., 2020:60), ada dua kategori tujuan manajemen risiko, yakni menghindari risiko yang terjadi sebelum kerugian atau&nbsp;pre-loss objectives&nbsp;dan setelah kerugian terjadi atau&nbsp;post-loss objectives.&nbsp; &nbsp;Manajemen risiko atau&nbsp;risk management&nbsp;yang dilakukan sebelum kerugian terjadi atau&nbsp;pre-loss objectives&nbsp;memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah tujuan ekonomi yakni menyiapkan perusahaan dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/kepatuhan-hukum-dan-solusinya-lt6258f48f37291/">menghadapi potensi kerugian</a> dengan cara seekonomis mungkin. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi ketertinggalan zaman dan memenuhi standar kewajiban internal.&nbsp; &nbsp;Kemudian,&nbsp;risk management yang dilakukan setelah kerugian terjadi atau&nbsp;post-loss objectives&nbsp;dimaksudkan untuk membantu kelangsungan hidup perusahaan. Hal yang ditekankan adalah bagaimana cara menekan risiko setelah kerugian, bagaimana cara perusahaan dapat berjalan setidaknya untuk periode yang sudah ditentukan, dan bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.&nbsp; &nbsp;Di Indonesia, ada dua pendekatan manajemen risiko yang banyak dilakukan, yakni&nbsp;Enterprise Risk Management&nbsp;(ERM) yang ditetapkan oleh COSO dan manajemen risiko yang ditetapkan dalam ISO 31000.&nbsp; &nbsp;Enterprise Risk Management&nbsp;(ERM)COSO atau Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, mengartikan ERM adalah sebuah proses yang melibatkan seluruh entitas mulai dari dewan direksi, manajemen, dan pejabat lainnya, yang diaplikasikan ke dalam penyusunan strategi dan melingkupi keseluruhan perusahaan yang didesain untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi dapat berakibat pada entitas dan mengelola risiko pada tingkat yang dikehendaki untuk menyediakan penjaminan yang wajar dalam rangka mencapai tujuan dari entitas.&nbsp;&nbsp;Robertus M. B. Gunawan dalam&nbsp;GRC (Good Governance, RIsk Management, and Compliance) Konsep dan Penerapannya menerangkan bahwa konsep dasar ERM dapat diterjemahkan menjadi:<ol><li>Sebuah proses yang berjalan dan mengalir melalui entitas.&nbsp;</li><li>Dipengaruhi oleh manusia di setiap tingkatan organisasi.&nbsp;</li><li>Dijalankan pada saat penetapan strategi.&nbsp;</li><li>Berlaku ke seluruh perusahaan, pada tiap tingkatan dan unit, termasuk menetapkan cara padang risiko pada sebuah portofolio pada tingkatan entitas.&nbsp;</li><li>Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi mempunyai dampak terhadap entitas dan mengelola risiko dalam jangkauan risiko itu sendiri.&nbsp;</li><li>Dapat memberikan jaminan yang masuk akal kepada entitas dan dewan perusahaan.&nbsp;</li><li>Mendorong untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang berbeda tetapi terikat satu sama lain.&nbsp; &nbsp;</li></ol>Manajemen Risiko ISO 31000Diterangkan&nbsp;<a href="https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Buku%20ISHARYANTO/Ebook%20_MODEL%20PEMBADANAN%20LEGAL%20RISK.pdf">Isharyanto dkk</a>., manajemen risiko ISO 31000 dapat mendorong perusahaan untuk mengelola risiko secara proaktif memfasilitasi tingkat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dan meraih peluang dan manfaat dari penerapannya.&nbsp; &nbsp;Lebih lanjut,&nbsp;risk management harus dilakukan dengan memenuhi prinsip dan pedoman yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar terjaminnya efektivitas dalam mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Untuk ISO 31000 sendiri, prosesnya diadaptasi dari AS/NZS 4360: 2004 yang proses manajemen risikonya adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol><li>Establishing the context</li><li>Risk assessment</li><li>Risk treatment</li><li>Monitoring and review</li><li>Communication and consultation&nbsp; &nbsp;</li></ol>Kelima prosesnya tersebut dapat dilakukan secara berurutan maupun tumpang tindih. Pasalnya, manajemen risiko sangat fleksibel. Selain itu, prosesnya juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan budaya serta nilai-nilai yang ada.&nbsp; &nbsp;Legal Risk ManagementPerkembangan manajemen risiko pun meluas, termasuk halnya manajemen risiko pada aspek hukum atau&nbsp;legal risk management. Untuk membantu perusahaan terkait&nbsp;legal risk management ini,&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ul><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp; &nbsp;</li></ul>Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga! &nbsp;

pexels-rodnae-productions-5921570 (1) (1).jpg

thumbnail_pexels-rodnae-productions-5921570 (1) (1).jpg

Salah satu cara untuk mendukung optimalisasi perusahaan adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Berikut manfaat, tujuan, dan cara menerapkannya. 

Mengenal Konsep Manajemen Risiko bagi Perusahaan

Pada akhir tahun 2022, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker sebagai bentuk respon atas <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e?r=0&amp;p=1&amp;q=%2091/PUU-XVIII/2020&amp;rs=1951&amp;re=2023">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020</a> tentang status “inkonstitusional bersyarat” yang ditetapkan terhadap UU Cipta Kerja. Kehadiran Perppu Cipta Kerja ini mengubah berbagai ketentuan yang berdampak pada berbagai sektor industri, tidak terkecuali pada industri minyak dan gas bumi. Kali ini, Hukumonline bekerja sama dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) mengadakan diskusi hukum bersama dengan tajuk&nbsp;breakfast meeting, Selasa (28/02) lalu.Membawakan topik “Implikasi Perppu Cipta Kerja Pada Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, kegiatan diskusi hukum tersebut mengupas tuntas bagaimana dampak dari penerbitan Perppu Cipta Kerja terhadap industri minyak dan gas bumi, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan lingkungan.&nbsp;Diskusi diawali oleh pemaparan dari Ali Nasir, VP Legal, Commercial &amp; Planning Harbour Energy Indonesia &amp; Chairman Regulatory Affairs Committee IPA, yang memaparkan sudut pandang IPA terhadap penerbitan perppu cipta kerja.“Pada dasarnya penerbitan UU Cipta Kerja disambut baik oleh berbagai pelaku usaha. Hal ini dikarenakan penerbitan UU Cipta Kerja merupakan bentuk usaha pemerintah dalam menyederhanakan perizinan, memperbaiki proses bisnis, dan memangkas berbagai tahapan dalam perizinan industri migas” ucapnya.Sayangnya, belum genap sebulan UU Cipta Kerja diterbitkan, undang-undang tersebut diuji materiil dan formil, sehingga berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e?r=0&amp;p=1&amp;q=%2091/PUU-XVIII/2020&amp;rs=1951&amp;re=2023">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020</a> diputuskan UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat.Hal-hal yang menyebabkan UU Cipta Kerja cacat formil, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li style="text-align:justify;">Tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan pada standar dalam pembentukan undang-undang.</li><li style="text-align:justify;">Terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pascapersetujuan bersama DPR dan Presiden.</li><li style="text-align:justify;">Kurangnya partisipasi masyarakat.</li></ol>Lanjutnya, Ali Nasir menyampaikan bahwa alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja, pemerintah mengambil jalan pintas dengan menghadirkan Perppu Cipta Kerja atas berbagai pertimbangan sebagai berikut.<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Antisipasi terhadap dinamika kondisi global mulai dari ancaman resesi, inflasi, stagflasi, dan lainnya.</li><li>Ancaman krisis keuangan yang menyebabkan sejumlah negara berkembang meminta bantuan pendanaan dari IMF.</li><li>Bentuk kepastian hukum dari UU Cipta Kerja.</li></ol>Mewakili pelaku usaha industri migas, Ali Nasir menyampaikan bahwa harapan besar yang diinginkan pelaku usaha terhadap kehadiran Perppu Cipta Kerja yaitu terjadinya simplifikasi dan perubahan secara esensial, meliputi:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perbaikan fiskal –&nbsp;assume &amp; discharge, cost consolidation, tax holiday.</li><li>Kepastian hukum – nonkriminalisasi,&nbsp;contract sanctity, penghormatan international&nbsp;treaty.</li><li>Kelembagaan – SKK Migas (BUMN, Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi atau BUK Migas).</li></ol>Namun, sayangnya perubahan yang terjadi pada Perppu Cipta kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ali Nasir juga menekankan bahwa dalam Perppu Cipta Kerja tidak ada perubahan terhadap Pasal 5 yang selama ini dipandang bermasalah bagi pelaku usaha.“Pada Pasal 5 yang dimaksud, dinyatakan bahwa kegiatan usaha migas hanya dapat dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang didirikan di Indonesia. Sedangkan, banyak perusahaan migas yang merupakan perusahaan asing dalam bentuk BUT (Badan Usaha Tetap)” terang Ali Nasir.Dalam sudut pandang klaster lingkungan, Chairman ESC IPA Pipi Pujiani, menyampaikan berbagai isu yang dihadapi IPA terkait persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis pengelolaan lingkungan pascapenerbitan UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja.“Sebagai&nbsp;overview proses persetujuan lingkungan pada industri migas, sebelumnya dalam industri migas memiliki kewajiban perizinan dumping, izin air pembuangan, dan sebagainya. Saat ini, pada Perppu Cipta Kerja, seluruhnya diubah menjadi persetujuan teknis dengan tujuan untuk integrasi menjadi perizinan usaha” terang Pipi.&nbsp;Ketentuan persetujuan teknis sendiri hadir sebagai bentuk usaha pemerintah untuk melakukan simplifikasi perizinan pada industri minyak dan gas bumi. Namun, hal ini tidak dirasakan bagi pelaku usaha.Berbagai dinamika yang terjadi imbas diberlakukannya persetujuan lingkungan di lapangan dirasakan oleh pelaku usaha, seperti tahapan persetujuan lingkungan yang semakin rumit, ekosistem persetujuan lingkungan yang berubah dan semakin kompleks, dan sebagainya. Sedangkan, terdapat banyak aspek di luar persetujuan lingkungan yang harus menjadi perhatian bagi pelaku usaha, seperti kepengurusan tata ruang, dan sebagainya.Anggota IPA sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya dalam simplifikasi Persetujuan Lingkungan secara mandiri, seperti formatting UKL/UPL, dan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pada praktiknya,banyak hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara mandiri dikarenakan berbagai sumber daya berada pada pemerintah pusat.Oleh karenanya, kini IPA berkolaborasi bersama pemerintah untuk memulai kembali usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam simplifikasi persetujuan lingkungan, seperti pembuatan template UKL/UPL, mencoba amdalnet, dan sebagainya. Hal-hal ini masih sebagai hal yang baru, namun harapannya dapat mendukung tercapainya tujuan akhir yaitu simplifikasi Persetujuan Lingkungan.Mengingat perjalanan perppu cipta kerja cukup panjang hingga nanti resmi diberlakukan, Ali Nasir dan Pipi Pujiani sebagai perwakilan IPA mengharapkan kedepannya akan ada akomodasi dari pemerintah untuk menyesuaikan berbagai ketentuan agar dapat mempermudah aktivitas bisnis industri migas dan menyesuaikan dengan kondisi investasi migas saat ini.Meninjau Perppu Cipta Kerja dari sudut pandang&nbsp;lawfirm, Ardian Deny Sidharta, Co-Managing Partner, Soemadipradja &amp; Taher Law Firm, mengemukakan bahwa berbeda dengan industri lainnya, kepatuhan hukum merupakan hal yang bersifat sakral bagi industri minyak dan gas bumi.Di awal penerbitannya, pada saat itu pemerintah mengatakan bahwa akan adanya perubahan konsep sehingga menarik investor, yaitu mempermudah perizinan usaha pada UU Cipta Kerja.Namun kenyataannya, konsep tersebut menjadi bagaikan ‘jebakan batman’, ketika investor sudah berhasil masuk, perizinan yang harus dipenuhi ternyata tidak lebih sederhana dan simpel.Sejumlah perubahan perppu cipta kerja dari UU Cipta Kerja:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Lingkungan Hidup di Bidang Migas Perubahan-perubahan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=Perppu%202%2F2022&amp;rs=1847&amp;re=2023">Perppu 2/2022</a> ini tidak banyak berpengaruh pada pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja.&nbsp; Hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai pemahaman atas peraturan yang ada pada beberapa instansi pemerintahan terkait, khususnya dinas lingkungan hidup</li><li>Percepatan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Sebelum terbitnya Perppu 2/2022 terdapat perkembangan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha di bidang migas untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan dan dalam rangka untuk mempercepat proses Persetujuan Lingkungan, KLHK juga telah menerbitkan Surat Edaran yang menentukan jangka waktu penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, sebagai berikut:&nbsp;<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>AMDAL<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>penilaian AMDAL atau addendum AMDAL dan RKL-RPL paling lama 6 bulan sejak permohonan penilaian dinyatakan lengkap administrasi.</li><li>Pemeriksaan formulir UKL-UPL paling lama 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap administrasi.</li><li>Pelaku usaha diberikan waktu penyusunan AMDAL dan RKL-RPL paling lama 3 bulan sejak berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan diterima.</li><li>Penilaian AMDAL, Addendum AMDAL dan RKL-RPL dapat dilaksanakan dalam hal terpenuhinya Persetujuan Awal, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Teknis.&nbsp; Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.</li></ol></li><li>UKL-UPL<ol><li>Pemeriksaan formulir UKL-UPL paling lama 5 hari kerja sejak lengkap administrasi dan perbaikan formulir UKL-UPL paling lama 5 hari kerja (apabila gagal maka pelaku usaha harus mendaftarkan ulang UKL-UPLnya).</li></ol></li></ol></li></ol>Terkait klaster ketenagakerjaan,&nbsp;Senior Associate Soemadipradja &amp; Taher Law Firm Dimas Koencoro mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja tidak banyak mengubah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sebelumnya.&nbsp;Beberapa isu penting ialah berkaitan dengan&nbsp;outsourcing. Perppu Cipta Kerja menghidupkan kembali ketentuan Pasal 64 terkait&nbsp;outsourcing&nbsp;yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Terkait upah minimum, tidak banyak perubahan yang terjadi, namun harapannya kedepannya akan ada perubahan pada peraturan pelaksana.&nbsp;Berbagai paparan yang disampaikan oleh para narasumber, menyadarkan kita pentingnya memahami dinamika dan perubahan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Hal ini penting untuk diperhatikan demi menghindari risiko ketidakpatuhan hukum yang berakibat pada permasalahan internal dan eksternal di masa yang akan datang.Saat ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mempermudah pemantauan kebijakan dan kewajiban hukum terbaru. Regulatory Compliance System hadir dengan memanfaatkan berbagai teknologi terkini dan didukung Artificial Intelligence (AI) agar seluruh aktivitas kepatuhan hukum, ekstraksi kewajiban hukum, hingga pelaksanaan kewajiban dapat dilakukan secara&nbsp;real-time.Dapatkan secara langsung manfaat dari Regulatory Compliance System dengan mengajukan demo secara gratis&nbsp;di sini. Regulatory Compliance System siap menjadi solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan Anda.

Hukumpnline Breakfast Meeting Implikasi Perpu Cipt Kerja 1 (2).jpg

thumbnail_Hukumpnline Breakfast Meeting Implikasi Perpu Cipt Kerja 1 (2).jpg

Hukumonline mengadakan diskusi bersama Indonesian Petroleum Association (IPA) terkait implikasi perppu cipta kerja terhadap industri migas di Indonesia.

Hukumonline dan IPA Gelar Diskusi Implikasi Perppu Cipta Kerja Pada Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Kegiatan perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.Lebih lanjut Sandi (dalam Nasution, 2018:8) menerangkan bahwa industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.Klasifikasi Kegiatan PerindustrianBerkenaan dengan pengklasifikasian industri, Abdurachmat dan Maryani (dalam Widiardy, 2021: 12) mengklasifikasikan industri atas industri primer dan industri sekunder.&nbsp;Industri primer adalah industri yang mengolah bahan mentah hasil produksi sektor primer, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pertambangan. Industri ini pada umumnya lebih berorientasi pada bahan mentah.&nbsp;Industri sekunder adalah industri yang mengolah lebih lanjut hasil dari industri primer. Bahan baku industri ini adalah barang jadi atau barang setengah jadi yang merupakan hasil produksi industri lain.&nbsp;Kemudian, jika diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasinya, sebagaimana ditetapkan dalam Permenperin No.64/M-IND/PER/7/2016, kegiatan usaha industri terbagi atas 3 jenis, yakni industri kecil, industri menengah, dan industri besar.&nbsp;Adapun yang dimaksud industri kecil adalah industri dengan tenaga kerja paling banyak 19 orang tenaga kerja dengan nilai investasi kurang dari Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.&nbsp;Kemudian, yang dimaksud industri menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dengan nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar; atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki niai investasi paling banyak Rp15 miliar.Selanjutnya, yang dimaksud industri besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dengan nilai investasi lebih dari Rp15 miliar.&nbsp;Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan PerindustrianSmith (dalam Widiardy, 2021: 13) menerangkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kegiatan industri. Faktor-faktor yang dimaksud, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Faktor sumber daya, meliputi bahan mentah, energi, ketersediaan air, kondisi iklim dan bentuk lahan.&nbsp;</li><li>Faktor sosial, meliputi ketersediaan tenaga kerja, keterampilan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, dan kemampuan mengorganisasi.&nbsp;</li><li>Faktor ekonomi, meliputi pemasaran, ketersediaan modal, nilai dan harga tanah, pajak, dan transportasi.&nbsp;</li><li>Faktor kebijakan pemerintah. Perihal kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan regulasi yang harus dipenuhi tiap-tiap sektor industri.&nbsp;</li></ol>Membahas kebijakan pemerintah lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi berdasarkan penggolongan industri. Misalnya, regulasi yang diatur untuk industri pertanian tentu berbeda dengan regulasi untuk industri pertambangan. Apabila regulasi-regulasi tersebut tidak dipenuhi, tentunya akan berdampak pada keberlangsungan usaha dan pemberian sanksi.&nbsp;Adapun sanksi yang dapat diberikan berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri, bahkan hingga pencabutan izin usaha industri.&nbsp;Regulatory Compliance SystemUntuk mempermudah penerapan regulasi atau kepatuhan hukum (compliance) yang harus dilaksanakan kegiatan industri, Regulatory Compliance System (RCS) diciptakan. Fungsi RCS sendiri sangatlah beragam, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>RCS mempermudah proses audit dan membuat audit minim risiko;</li><li>RCS membuat perusahaan terhindar dari kewajiban hukum yang terlewat;</li><li>RCS merupakan solusi pemantauan kepatuhan hukum kegiatan perindustrian (perusahaan) berbasis&nbsp;Artificial Intelligence dan dilaksanakan secara komprehensif.&nbsp;</li></ol>Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap kegiatan perindustrian. Dapatkan solusi terbaik dari&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_mar14">RCS Hukumonline&nbsp;</a>sekarang juga!&nbsp;

thumbnail_pexels-kateryna-babaieva-2760244.jpg

pexels-kateryna-babaieva-2760244.jpg

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan perindustrian. Simak selengkapnya berikut ini. 

Klasifikasi Kegiatan Perindustrian dan Faktor yang Mempengaruhinya

Perppu Cipta Kerja memuat sejumlah aturan izin lingkungan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.&nbsp;Untuk memperoleh izin lingkungan, diperlukan adanya persetujuan lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah (baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).&nbsp;Lebih lanjut, Perppu Cipta Kerja memuat sejumlah ketentuan atau aturan seputar lingkungan, yakni dokumen amdal bagi usaha yang memiliki dampak penting langsung pada lingkungan hidup dan pemenuhan standar UKL-UPL bagi usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup.Dokumen AmdalKetentuan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022">Pasal 24 Perppu Cipta Kerja</a>&nbsp;menerangkan bahwa diperlukan dokumen amdal sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan.&nbsp;Uji kelayakan tersebut dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditetapkan akan menjadi dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai&nbsp;persyaratan penerbitan perizinan berusaha.Dokumen amdal tersebut memuat enam hal berikut.<ol><li>Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.</li><li>Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.</li><li>Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</li><li>Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan.</li><li>Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.</li><li>Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li></ol>Dalam penyusunannya, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 26 Perppu Cipta Kerja, amdal haruslah disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, penyusunan amdal juga harus dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.Khusus bagi kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, penyusunan amdalnya akan dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bentuk bantuan penyusunan amdal tersebut dapat berupa fasilitasi, biaya, atau penyusunan amdal itu sendiri.Pemenuhan Standar UKL-UPLKetentuan&nbsp;Pasal 24 Perppu Cipta Kerja lebih lanjut menerangkan bahwa usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Penting untuk diketahui bahwa UKL-UPL merupakan singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (2) Permen LHK 4/2021).Pemenuhan UKL-UPL harus dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nantinya, berdasarkan kesanggupan tersebut, pemerintah (Pusat dan Daerah) akan&nbsp;menerbitkan perizinan berusaha.&nbsp;Pembatalan Perizinan BerusahaMeskipun telah mendapatkan izin usaha, faktanya perizinan berusaha tersebut dapat dicabut karena tiga alasan berikut (Pasal 37 Perppu Cipta Kerja).<ol><li>Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.</li><li>Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.</li><li>Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</li></ol>Untuk memudahkan perusahaan dalam memenuhi regulasi izin lingkungan yang diperlukan, Hukumonline mempersembahkan Regulatory Compliance System (RCS).Terkait regulasi izin lingkungan lebih lanjut, penting untuk diketahui bahwa dasar hukum amdal dan UKL-UPL lebih lanjut tersebar ke dalam beberapa peraturan, yakni&nbsp; UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, PP 22/2021, dan Permen KLHK 18/2021.&nbsp;Sehubungan dengan ini, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum terkait lingkungan, termasuk amdal.&nbsp;Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait izin lingkungan, baik berdasarkan UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, PP 22/2021, hingga Permen KLHK 18/2021<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya peraturan akan izin lingkungan pun peraturannya yang berubah-ubah.Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>.

thumbnail_pexels-kelly-4318343.jpg

pexels-kelly-4318343.jpg

Perppu Cipta Kerja mengatur sejumlah aturan izin lingkungan, yakni dokumen amdal dan pemenuhan standar UKL-UPL. Berikut selengkapnya.

Aturan Izin Lingkungan dalam Perppu Cipta Kerja

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007">&nbsp;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).&nbsp; &nbsp;Sebelum membahas ketentuan lebih jauh, mari kenali dulu apa itu CSR dan kepanjangan CSR. Sebagai informasi, CSR adalah singkatan dari&nbsp;Corporate Social Responsibility. Secara sederhana, CSR dapat diartikan sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja dan keluarga, komunitas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh CSR perusahaan yang banyak dilakukan, antara lain pengolahan limbah, pembangunan infrastruktur, program donor darah, pengembangan UMKM, dan lainnya.&nbsp; &nbsp;Di Indonesia, istilah CSR dikenal juga dengan sebutan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kehadiran CSR atau TJSL secara global ini berkembang sejak 1980-an hingga 1990 sebagai reaksi dan bentuk keprihatinan dari organisasi masyarakat serta jaringan global untuk meningkatkan perilaku etis, adil, dan bertanggung jawab dari perusahaan yang tidak terbatas pada perusahaan itu sendiri, melainkan pada&nbsp;stakeholder dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.&nbsp; &nbsp;Kewajiban CSR Perusahaan di IndonesiaTerkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia, dalam&nbsp;Pasal 74 UU PT&nbsp;menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;Meski dalam Pasal 74 UU PT hanya disebutkan aturan TJSL atau CSR tersebut berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, faktanya TJSL atau CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan secara luas, baik yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.&nbsp; &nbsp;Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Ketentuan&nbsp;Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.&nbsp; &nbsp;Lebih lanjut, bagian&nbsp;Penjelasan Pasal 2 PP 47/2012&nbsp;menerangkan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat.&nbsp; &nbsp;Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam PP 47/2012Sebagai salah satu dasar hukum CSR yang berlaku saat ini,&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f98d3a83cfd2/peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2012">PP 47/2012</a> menguraikan sejumlah aturan terkait kewajiban CSR perusahaan secara terperinci. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol><li>TJSL atau CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan (Pasal 3 PP 47/2012).</li><li>Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Kemudian, rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL atau CSR (Pasal 4 PP 47/2012).&nbsp;</li><li>Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian, realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL atau CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan (Pasal 5 PP 47/2012).&nbsp;</li><li>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).&nbsp;</li><li>Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab TJSL atau CSR dikenakan sanksi (Pasal 7 PP 47/2012).</li></ol>Sebagaimana diterangkan, CSR merupakan tanggung jawab semua perusahaan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi.&nbsp; &nbsp;Sehubungan dengan ini, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk halnya TJSL atau kewajiban CSR perusahaan. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait CSR, baik berdasarkan UU PT, PP 47/2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya.&nbsp; &nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban CSR perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dm_apr18">di sini</a>. &nbsp;

ocg-saving-the-ocean-xch7jXAaqqo-unsplash (1).jpg

thumbnail_ocg-saving-the-ocean-xch7jXAaqqo-unsplash (1).jpg

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR adalah UU PT dan PP 47/2012. 

Kewajiban CSR Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan pembagian dividen dimuat dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pembagian-dividen-kepada-pemegang-saham-cl2762">Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> atau UUPT. Sebelum membahas peraturannya lebih jauh, penting untuk diketahui makna dari dividen itu sendiri.&nbsp;Secara sederhana, dividen adalah laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam&nbsp;Hukum Perseroan Terbatas&nbsp;menerangkan dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara&nbsp;pro rata, yang pada prinsipnya dibayarkan dalam bentuk uang namun juga memungkinkan dalam bentuk lain, seperti surat saham sementara, produk, atau properti perusahaan.&nbsp;Terkait bentuknya, Sundjaja &amp; Barlin (2010: 379) menerangkan dividen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni dividen tunai, dividen saham, dividen aktiva selain kas, dan dividen likuidasi. Sundjaja &amp; Barlin kemudian menerangkan bahwa ada sejumlah istilah yang kerap digunakan dalam pembagian dividen.1.&nbsp;Date of declaration adalah tanggal pada saat direksi perusahaan secara formal menyatakan pengumuman tanggal pembayaran dividen.&nbsp;2.&nbsp;Cum-dividend date adalah tanggal hari terakhur perdagangan saham yang masih melekat atau berhak mendapatkan dividen.&nbsp;3.&nbsp;Date of record adalah tanggal di mana pemilik saham yang menerima dividen ditentukan. Pemegang saham yang mencatatkan sahamnya pada waktu ini adalah mereka yang memperoleh dividen pada tanggal pembayaran.&nbsp;4.&nbsp;Ex-dividend date adalah jangka waktu tiga hari sebelum&nbsp;date of record.&nbsp;5.&nbsp;Date of payment&nbsp;adalah tanggal di mana dividen dibayarkan kepada para pemegang saham.&nbsp;Peraturan Pembagian Dividen&nbsp;Penting untuk diketahui bahwa pembagian dividen pada suatu perusahaan diputuskan dalam anggaran dasar perusahaan. Hal ini sebagaimana bunyi ketentuan&nbsp;Pasal 15 ayat (1) huruf i UUPT&nbsp;yang menerangkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.&nbsp;Kemudian, ketentuan Pasal 40 UU PT menerangkan bahwa dalam hal pembagian dividen, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai tidak berhak mendapat dividen.&nbsp;Terkait syarat pembagian dividen lebih rinci,&nbsp;Pasal 71 UUPT menerangkan ketentuan berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.</li><li>Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.</li><li>Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. &nbsp;</li></ol>Bagian Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UUPT menerangkan bahwa keputusan RUPS terkait penggunaan laba bersih ini harus memperhatikan kepentingan perseroan dan kewajaran. Dalam keputusan RUPS tersebut, dapat ditetapkan apakah semua atau sebagian laba akan digunakan untuk pembagian dividen, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti&nbsp;tantieme untuk anggota direksi dan komisaris, serta bonus untuk karyawan.&nbsp;Kemudian,&nbsp;Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UUPT&nbsp;menerangkan bahwa yang dimaksud dengan seluruh laba bersih adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perusahaan atau perseroan dari tahun buku sebelumnya.&nbsp;Adapun menurut&nbsp;Penjelasan Pasal 71 ayat (3) UUPT jika laba bersih perusahaan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perusahaan dari tahun buku sebelumnya, perusahaan tidak dapat membagikan dividen karena masih mempunyai saldo laba bersih negatif.&nbsp;Dividen InterimDividen interim adalah jenis dividen yang dibayarkan sebelum RUPS memutuskan hasil laba tahunan. Terkait dividen interim ini, ketentuan&nbsp;Pasal 72 UUPT menerangkan bahwa perusahaan dapat membagikan dividen interim ini sebelum tahun buku berakhir, asalkan diatur dalam anggaran dasar perseroan.&nbsp;Lebih lanjut, pembagian dividen interim dapat dilakukan jika jumlah kekayaan bersih perusahaan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.&nbsp;Kemudian, pembagian dividen interim ini tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau bahkan mengganggu kegiatan perusahaan.&nbsp;Adapun pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Lalu, apabila setelah tahun buku berakhir ternyata perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perusahaan. Baik direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.Untuk memenuhi peraturan pembagian dividen secara komprehensif bagi perusahaan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk halnya pemenuhan peraturan pembagian dividen secara tepat. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait izin lingkungan, baik berdasarkan UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, PP 22/2021, hingga Permen KLHK 18/2021<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam hal pembagian dividen.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>. &nbsp;

thumbnail_pexels-photo-6801647.webp

pexels-photo-6801647.webp

Peraturan pembagian dividen dimuat dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT, berikut aturannya.

Peraturan Pembagian Dividen bagi Perusahaan

Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk pertambangan nikel, tidak lepas dari aspek kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Dari sisi operasional, terdapat regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) serta peraturan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (KESDM), mengingat aktivitas pertambangan memiliki risiko tinggi.Di luar itu, masih ada berbagai regulasi pendukung. Misalnya, regulasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) tentang pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan penggunaan kawasan, berkaitan dengan pengelolaan kawasan pertambangan di kawasan hutan.Aspek kepatuhan yang harus dipenuhi pun semakin bertambah ketika perusahaan pertambangan minerba memiliki aset-aset tertentu untuk memfasilitasi aktivitas logistik, mobilisasi, hingga mendukung kesehatan sumber daya manusia. Misalnya, aset infrastruktur berupa pelabuhan (terminal khusus), bandara, dan rumah sakit.&nbsp;Ratusan Regulasi untuk Industri Pertambangan&nbsp;Dengan kompleksitas aktivitas yang dijalankan, industri pertambangan menghadapi ratusan regulasi yang harus dipatuhi. Setidaknya, ada sekitar 250 regulasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan dan lingkungan hidup.Banyaknya regulasi tersebut tentu mendatangkan dinamika yang berdampak pada bisnis industri nikel. Omnibus Law adalah salah satunya. Mengetahui setiap poin penambahan dan pembaruan ratusan regulasi itu juga akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri pertambangan nikel.Oleh karena itu, Hukumonline menghadirkan&nbsp;Regulatory Compliance System (RCS) sebagai satu solusi berupa sistem terintegrasi yang memiliki setiap&nbsp;update peraturan perundang-undangan di Tanah Air. Sistem ini pun membantu pelaku industri pertambangan nikel dalam menjalankan aktivitas kepatuhan hukum.&nbsp;Dengan RCS, perusahaan dapat menjalankan pengawasan terhadap setiap kewajiban kepada pemerintah yang harus dipenuhi. Termasuk di dalamnya, potensi sanksi yang dihadapi di masa mendatang apabila pemenuhan kewajiban gagal dilakukan.Di samping itu, para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan di perusahaan dapat melihat tingkat kepatuhan internal dalam periode waktu tertentu.Manfaat RCS untuk Mendukung Kepatuhan Hukum Industri NikelSistem terintegrasi dari RCS menghadirkan manfaat-manfaat berikut ini untuk kemudahan Anda dalam menjalankan kepatuhan hukum sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.<ol style="list-style-type:decimal;"><li style="text-align:justify;">Menyajikan informasi terkini seputar peraturan perundang-undangan RCS menyediakan setiap informasi terbaru tentang lebih dari 200 ribu peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Anda tidak perlu bingung mencari sumber tepercaya dan terkini.</li><li style="text-align:justify;">Mempermudah pemantauan dan pemenuhan kewajiban hukum Dengan RCS, tim audit perusahaan Anda dapat mengkompilasi data audit kepatuhan hukum secara lebih mudah dan komprehensif. Bahkan, RCS mampu menekan temuan audit hingga 70%.</li><li style="text-align:justify;">Meningkatkan pemantauan dan pemenuhan kewajiban hukum Berdasarkan pusat data peraturan perundang-undangan dari Hukumonline, perusahaan industri nikel termasuk perusahaan berkategori&nbsp;highly regulated&nbsp;dengan kurang lebih 2.000&nbsp;kewajiban hukum yang harus dipatuhi. RCS membantu perusahaan dalam memaparkan setiap kewajiban hukum menjadi langkah-langkah nyata yang harus dilakukan. Dengan demikian, proses pemenuhan kewajiban hukum pun bisa diefisienkan hingga 5 kali lebih singkat!</li></ol>Sebagai penyedia layanan informasi hukum yang dipercaya oleh ribuan pelanggan serta reputasi dan komitmen untuk mengedepankan inovasi selama lebih dari dua dekade,&nbsp;Hukumonline&nbsp;memahami betul bahwa setiap lini bisnis termasuk industri nikel memiliki beragam implikasi hukum ketika satu beleid baru saja terbit.Segera gunakan RCS untuk mempermudah proses pemenuhan kepatuhan hukum perusahaan Anda. Dapatkan kesempatan&nbsp;COBA GRATIS Regulatory Compliance System dengan mengunjungi&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_artikel_dinamika_regulasi_minerba">di sini&nbsp;</a> atau hubungi kami melalui email di&nbsp;demo@hukumonline.com untuk pengalaman baru dalam menjalankan pemenuhan kepatuhan hukum. &nbsp;

thumbnail_pexels-tom-fisk-2101135.jpg

pexels-tom-fisk-2101135.jpg

Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) harus memenuhi kepatuhan terhadap berbagai jenis regulasi. Simak selengkapnya. 

Dinamika Regulasi Industri Minerba dan Solusi dalam  Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban

Pada awal tahun 2023, pemerintah menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023">UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</a> (“UU P2SK”). Dengan hadirnya UU P2SK, setiap industri jasa keuangan memiliki dampak atas pengaturan tersebut, tidak terkecuali perusahaan&nbsp; P2P lending&nbsp; atau&nbsp;peer-to-peer lending&nbsp;yang mana merupakan layanan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi.&nbsp;Pada kesempatan ini, Hukumonline bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengadakan diskusi hukum bersama dengan tajuk LawTech Mini Round Table Powered by Hukumonline, Jumat (26/5) lalu.&nbsp;Dengan topik “LPBBTI dari Perspektif UU P2SK dan Penanganan Pinjaman Online Ilegal secara Preventif dan Represif”, diskusi ini mengupas tuntas pengaturan terbaru mengenai kepatuhan hukum bagi perusahaan&nbsp;P2P lending berdasarkan UU P2SK dalam sudut pandang hukum dan upaya penanganannya.&nbsp;Andre Rahadian, Partner Dentons HPRP sekaligus Komite Etik AFPI, memulai pemaparan diskusi terkait fenomena munculnya oknum pinjaman online ilegal dari perspektif hukum, khususnya berdasarkan UU P2SK dan UU PDP. Mengacu kepada ekosistem perusahaan P2P lending, pada dasarnya, instansi pinjaman&nbsp;online sebagai&nbsp;platform bertugas sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjam.Ekosistem dan Peraturan bagi Perusahaan P2P LendingBerdasarkan UU P2SK, setidaknya ada beberapa pihak dalam ekosistem&nbsp;P2P lending&nbsp;dalam skala besar, yakni:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Bank/Aggregator</li><li>Credit Bureau</li><li>Digital Signature</li><li>Collection</li><li>Insurance.</li></ol>Di luar itu, setidaknya terdapat 56 anggota pendukung yang terlibat sebagai bagian dari ekosistem&nbsp;P2P lending. Keseluruhan pihak tersebut akan berhubungan dengan pengaturan industri&nbsp;fintech.&nbsp;Kemudian, ada sejumlah peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan terhadap&nbsp;P2P lending, yakni:&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”).</li><li><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ce684f3bf66/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-10-pojk05-2022-tahun-2022">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi</a> (“POJK 10/2022”).</li><li><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fc72cf2b41de/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-5-tahun-2020">Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (“Kominfo”) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (“PSE”) Lingkup Privat</a> sebagaimana diubah dengan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60b6f693304f6">Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021&nbsp;</a>(“Permen Kominfo 10/2021).</li></ol>Ketentuan Penting bagi Perusahaan P2P LendingAda 6 ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh para perusahaan P2P lending:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perusahaan P2P lending&nbsp;masuk sebagai lembaga jasa keuangan lainnya&nbsp;(Pasal 8 UU P2SK&nbsp;jo. Pasal 2 ayat (1) POJK 10/2022).</li><li>P2P lending diwajibkan untuk memiliki izin OJK (Pasal 237 UU P2SK&nbsp;jo. Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022).</li><li>Sistem elektronik wajib terdaftar pada Kementerian Kominfo dan memiliki Tanda Daftar PSE (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020).</li><li>Wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi&nbsp;(Pasal 126 ayat (1) UU P2SK jo.&nbsp;Pasal 108 ayat (1) POJK 10/2022).</li><li>Dilarang bertindak sebagai pemberi dana/atau penerima dana (Pasal 111 huruf b POJK 10/2022).</li><li>Dilarang melakukan penawaran layanan kepada pengguna melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan (Pasal 111 huruf k POJK 10/2022).</li></ol>Berdasarkan perspektif&nbsp;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), sebagai platform dari fintech meskipun saat ini belum ada organisasi di bawah kementerian komunikasi dan informatika yang mengatur secara spesifik, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Mendapatkan persetujuan tertulis dan eksplisit dari pemilik data pribadi (Pasal 20 ayat (2) UU PDP).</li><li>Memberikan akses kepada pemilik data pribadi untuk mendapat salinan, melengkapi, memperbarui dan menghapus data pribadi&nbsp;(Pasal 6 dan 7 UU PDP).</li><li>Memberikan akses terhadap data pribadi serta rekam jejak pengolahan data pribadi&nbsp;(Pasal 32 UU PDP).</li><li>Memantau setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi (Pasal 37 UU PDP).</li><li>Melakukan pemrosesan data pribadi secara khusus bagi anak di bawah umur serta penyandang disabilitas (Pasal 25 dan 26 UU PDP).</li><li>Memperbarui dan memperbaiki kesalahan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima permintaan pemilik data pribadi (Pasal 30 dan 33 UU PDP).</li></ol>Modus Pinjol Ilegal dan Jerat SanksinyaMembahas pinjaman&nbsp;online&nbsp;atau pinjol ilegal, Andre Rahadian menekankan bahwa pinjol ilegal yang biasa ditemui di lingkungan masyarakat memiliki modus yang serupa, di antaranya:&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Melakukan penawaran, biasanya calon debitur menerima pesan yang berisi akses link.</li><li>Mengambil data pribadi, dengan tersedianya dokumen persyaratan permohonan pinjaman.</li><li>Memberikan pinjaman tanpa kentuan yang transparan dan dipotong biaya administratif.</li><li>Melakukan penagihan dengan bunga yang tinggi dan tiba-tiba.</li><li>Sistem penagihan yang bisa dapat menuju ranah pidana, seperti mengancam, menyebarkan data pribadi, dan kekerasan.&nbsp;</li></ol>Andre kemudian berpendapat bahwa tindakan preventif dapat dilakukan dari pihak regulator seperti Satgas Waspada Investasi (SWI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), OJK, dan Kominfo serta dari pihak asosiasi, yakni AFPI. Di sisi lain, tindakan represif dapat diberlakukan bagi pelaku pinjaman&nbsp;online ilegal maupun perusahaan P2P&nbsp;lending&nbsp;yang terdaftar.&nbsp;<ul><li>Sanksi Pinjol Ilegal&nbsp;</li></ul>Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pinjaman&nbsp;online ilegal dapat berupa:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Sanksi pidana&nbsp; (Pasal 305 UU P2SK); dan</li><li>Sanksi pemblokiran untuk platform pinjaman online yang tidak terdaftar&nbsp;(Pasal 7 ayat (2) Permen Kominfo 5/2020 sebagaimana diubah dengan Permen Kominfo 10/2021).&nbsp;</li></ol><ul><li>Sanksi bagi P2P&nbsp;Lending&nbsp;Terdaftar</li></ul>Sementara itu, bagi perusahaan P2P lending yang terdaftar dapat berupa:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Sanksi pidana bagi penagihan dengan ancaman (Pasal 45B UU 11/2008 sebagaimana diubah dengan UU 19/2016),</li><li>Sanksi pidana bagi penagihan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHP), dan&nbsp;</li><li>Sanksi pidana bagi penyebarluasan data pribadi (Pasal 67 ayat (1) UU PDP).&nbsp; &nbsp;</li></ol>melihat kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi perusahaan P2P lending, khususnya setelah diterbitkannya UU P2SK dan UU PDP, penting bagi perusahaan untuk memenuhi setiap kewajiban hukum agar terhindar dari berbagai risiko yang dapat berdampak bagi korporasi.Jadilah yang terdepan dalam kepatuhan hukum! Dengan Regulatory Compliance System, platform inovatif yang senantiasa memantau pembaruan peraturan dengan teknologi terkini dan kecerdasan buatan (AI), Anda tak perlu khawatir pemenuhan kewajiban hukum tertinggal.Dapatkan kesempatan FREE TRIAL RCS secara gratis dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_artikel_event_hol_afpi">di sini</a>.&nbsp;Regulatory Compliance System siap menjadi penyelesaian setiap pemantauan kepatuhan hukum perusahaan Anda.&nbsp;&nbsp;

thumbnail_IMG_5050 (1).jpg

IMG_5050 (1).jpg

Hukumonline mengadakan diskusi bersama AFPI terkait terbitnya UU P2SK mengenai industri jasa keuangan di Indonesia.

Eksistensi P2P Lending Usai UU P2SK & UU PDP

Laporan keuangan tahunan perusahaan atau yang dikenal pula dengan laporan tahunan perusahaan bukanlah sebuah istilah asing. Contoh laporan tahunan perusahaan dari berbagai perusahaan pun kini dapat diakses publik dengan mudah.&nbsp;Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKTP) atau laporan tahunan perusahaan kepada menteri; adapun laporan yang dimaksud merupakanan dokumen umum yang dapat diketahui masyarakat.&nbsp;&nbsp;Aturan Laporan Tahunan PerusahaanAturan atau dasar hukum laporan tahunan perusahaan sendiri diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas">Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</a> (“UU PT”) sebagaimana diubah dengan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perppu_2_2022">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</a> (“Perppu Cipta Kerja”);&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29/node/123/pp-no-24-tahun-1998-informasi-keuangan-tahunan-perusahaan">Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan</a> (“PP 24/1988”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/30/node/123/pp-no-64-tahun-1999-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1998-tentang-informasi-keuangan-tahunan-perusahaan">Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan</a> (“PP 64/1999”); dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7daab28bfc7">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan</a> (“Permendag 25/2020”).&nbsp;Lebih lanjut, adapun yang dimaksud dengan laporan tahunan perusahaan atau laporan keuangan tahunan, meliputi:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>neraca;</li><li>laporan laba rugi;</li><li>laporan perubahan ekuitas;</li><li>laporan arus kas; dan</li><li>catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang, termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.&nbsp;</li></ol>Kriteria Perusahaan yang Wajib Menyampaikan Laporan Tahunan PerusahaanKewajiban menyampaikan laporan tahunan keuangan perusahaan ini berlaku bagi perusahaan berbentuk:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perseroan Terbatas yang telah memenuhi salah satu kriteria:<ul style="list-style-type:disc;"><li>merupakan Perseroan Terbuka;</li><li>bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;</li><li>mengeluarkan surat pengakuan utang;</li><li>memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah); atau</li><li>merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.</li></ul></li><li>Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian; atau</li><li>Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah.</li></ol>Tata Cara Melaporkan Laporan Tahunan PerusahaanPerlu diketahui bahwa laporan tahunan perusahaan atau laporan keuangan tahunan perusahaan yang hendak disampaikan haruslah telah diaudit oleh akuntan publik dan telah mendapat pengesahan dari RUPS atau organ yang berwenang untuk mengesahkan laporan tersebut. Adapun penyampaian laporan tahunan perusahaan wajib dilakukan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.&nbsp;Tata cara pelaksanaan penyampaian laporan tahunan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perusahaan menyampaikan laporan (LKTP) kepada Direktur Jenderal secara daring melalui portal SIPT.</li><li>Dalam penyampaian laporan, perusahaan harus memiliki NIB.</li><li>Perusahaan menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun OSS untuk masuk portal SIPT.</li><li>Penyampaian laporan dilakukan dengan mengunggah laporan dalam bentuk&nbsp;Portable Document Format (PDF) sesuai aslinya dan mengisi format isian profil perusahaan pada portal SIPT.</li></ol>Kemudian, setelah laporan tahunan perusahaan disampaikan oleh perusahaan, Direktur Jenderal menerbitkan STP-LKTP dalam bentuk dokumen elektronik yang tercantum Quick Response Code, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah LKTP disampaikan secara lengkap dan benar.Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menyampaikan Laporan Tahunan&nbsp;Jika perusahaan terlambat atau tidak menyampaikan laporan tahunan keuangan perusahaan (LKTP) atau yang dikenal pula dengan laporan tahunan perusahaan, perusahaan yang bersangkutan dapat dikebakan sanksi admisitratif.&nbsp;Sanksi administratif yang dimaksud berupa:&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Peringatan tertulis.</li><li>Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</li><li>Rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha selain bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>Selain sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan, dalam Permendag 25/2020 juga diatur sejumlah sanksi bagi perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan perusahaan secara lengkap dan benar. Adapun yang sanksi yang dimaksud, antara lain peringatan tertulis, pencabutan STP-LKTP, pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional atau komersial, serta rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional atau komersial.&nbsp;Sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian laporan tahunan perusahaan atau laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) merupakan sebuah kewajiban hukum yang sangat penting dan tidak bisa dihindari. Lalu, bagaimana cara membuat laporan tahunan perusahaan? Atau kewajiban apa saja yang penting untuk dipenuhi terkait laporan ini?&nbsp;Untuk memenuhi kebutuhan laporan tahunan perusahaan yang komprehensif, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait laporan tahunan perusahaan, baik berdasarkan UU PT, Perppu Cipta Kerja, PP 24/1988, PP 64/1999, Permendag 25/2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit yang berhubungan dengan laporan tahunan perusahaan.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam hal laporan tahunan perusahaan atau laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP).&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>. sumber:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pasal 2 PP 12/1988</li><li>Pasal 3 PP 64/1999</li><li>Pasal 3 Permendag 25/2020</li><li>Pasal 5 Permendag 25/2020</li><li>Pasal 6 Permendag 25/2020</li><li>Pasal 7 Permendag 25/2020</li><li>Pasal 9 ayat (1) Permendag 25/2020</li><li>&nbsp;Pasal 14 ayat (2) Permendag 25/2020 &nbsp;</li></ol>

thumbnail_pexels-alexander-suhorucov-6457521.jpg

pexels-alexander-suhorucov-6457521.jpg

Laporan tahunan perusahaan adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Berikut dasar hukum, cara pelaporan, hingga sanksinya.

Aturan Hukum Laporan Tahunan Perusahaan dan Sanksinya

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat gugatan atau kelemahan aspek yuridis. Terkait definisi risiko hukum lebih lanjut, Richard Moorhead dalam&nbsp;Legal Risk: Definition, Management and Ethics&nbsp;menerangkan bahwa ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan risiko hukum atau&nbsp;legal risk dalam perusahaan.Pertama, dalam arti luas, dapat digunakan pendekatan bahwa setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum. Kedua, dalam arti sempit, risiko hukum berasal dari lemahnya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensi bisnis.&nbsp;Penyebab Munculnya Risiko Hukum&nbsp;<a href="https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116998-T%2023550-Pengelolaan%20resiko-Literatur.pdf">Nurul Hanun</a> (2008) menerangkan bahwa ada beberapa hal yang umumnya menjadi penyebab risiko hukum, yakni kelemahan aspek yuridis, perubahan hukum, kesalahan dalam kontrak, dan kegagalan dokumentasi.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li style="text-align:justify;">Kelemahan aspek yuridis: berkaitan dengan kondisi peraturan atau kesepakatan yang digunakan namun kekuatan hukumnya tidak kuat. Hal ini bisa terjadi jika kontrak yang dibuat tidak sejalan dengan hukum yang berlaku.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Perubahan hukum: peraturan perundang-undangan berubah dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan ini, perusahaan harus mengikuti tiap perubahan hukum agar terhindar dari risiko hukum akibat tidak terpenuhinya suatu hal tertentu.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Kesalahan dalam kontrak: risiko ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam pembuatan kontrak. Penyebab risiko hukum ini berkaitan dengan risiko operasional, khususnya risiko sumber daya manusia, yakni kemampuan dalam pembuatan kontrak menentukan probabilitas risiko hukum yang terjadi.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Kegagalan dokumentasi: risiko muncul karena adanya dokumen yang tidak berfungsi, baik karena kesalahan penulisan atau adanya dokumen yang tidak lengkap.&nbsp;</li></ol>Dampak Risiko Hukum bagi PerusahaanRisiko hukum yang muncul akan menyebabkan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3/?page=2">dampak-dampak negatif</a> bagi perusahaan, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Perjanjian yang dapat dibatalkan.</li><li>Perjanjian batal demi hukum.&nbsp;</li><li>Perusahaan dikenai sanksi administratif, baik denda, surat peringatan, pemberhentian kegiatan usaha, pembekuan usaha, hingga pencabutan usaha.</li><li>Adanya sanksi pidana.</li><li>Kerugian material.</li></ol>Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan mampu memenuhi kepatuhan hukum dan terhindar dari risiko hukum, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_ad1ab1c64d.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=seo_articles_risiko_hukum">di sini</a>. &nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-photo-7731330.jpeg

pexels-photo-7731330.jpeg

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat gugatan atau kelemahan aspek yuridis. Berikut penyebab dan dampaknya.

Mengenal Risiko Hukum, Penyebab, dan Dampaknya

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) maupun pertambangan batubara tidak terlepas dari&nbsp;domestic market obligation (DMO). Yang dimaksud dengan&nbsp;domestic market obligation&nbsp;adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dengan besaran yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama.&nbsp;Pada pertengahan 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperbarui prosedur tata cara pembayaran DMO&nbsp;fee,&nbsp;over lifting,&nbsp;atau under lifting kontraktor dengan menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt645b41eb3a8d6/peraturan-menteri-keuangan-nomor-51-tahun-2023">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023</a> (Permenkeu 51/2023).&nbsp;Pembaruan prosedur tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, sekaligus memenuhi kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.&nbsp;&nbsp;Domestic Market Obligation dan Lifting Migas Sesuai Peraturan PemerintahSebelumnya, ketentuan terkait tata cara pembayaran DMO&nbsp;fee, over lifting, maupun under lifting&nbsp;kontraktor diatur dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5d6646df6fd13#!">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 Tahun 2019</a> (Peraturan 118/2019).Secara umum, peraturan tersebut mengatur dua prosedur berikut ini:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pembayaran DMO&nbsp;Fee: DMO&nbsp;fee&nbsp;yang juga dikenal sebagai Imbalan DMO, merupakan pembayaran imbalan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.&nbsp; &nbsp;</li><li>Lifting Migas: Lifting merupakan sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). Ada dua kondisi dalam lifting, yaitu&nbsp;over lifting&nbsp;dan&nbsp;under lifting. <ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Over Lifting:&nbsp; Over lifting adalah kondisi yang terjadi ketika kontraktor mengambil lebih banyak migas dibanding hak yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. &nbsp;</li><li>Under Lifting:&nbsp; Sebaliknya, kondisi&nbsp;under lifting muncul ketika kontraktor mengambil migas dengan jumlah lebih sedikit dibanding haknya dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.</li></ol></li></ol> &nbsp;5 Poin Peraturan tentang Pembayaran DMO Fee&nbsp;dan&nbsp;Lifting&nbsp;yang DiperbaruiAda lima poin ketentuan yang diperbarui dalam peraturan tersebut, sebagai berikut.1. Rekening Penerimaan dan Pembayaran PengeluaranBerdasarkan Pasal 1 Ayat 11, pemerintah mengubah mekanisme penerimaan dan pembayaran pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Kini, penerimaan dan pembayaran pengeluaran kegiatan usaha migas harus dilakukan melalui Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas No. 600000411980 pada Bank Indonesia.2. Permintaan Pembayaran DMO&nbsp;Fee Kontraktor dan Nilai Under Lifting&nbsp;KontraktorMerujuk pada Pasal 7, terdapat perubahan terhadap objek nomor rekening bank. Permintaan pembayaran DMO&nbsp;Fee Kontraktor dan permintaan pembayaran nilai&nbsp;Under Lifting Kontraktor dilengkapi dengan setidaknya kertas kerja verifikasi, nama, dan nomor rekening bank yang ditujukan kepada Kontraktor yang bersangkutan.Perubahan juga dapat dilihat pada Pasal 8 tentang&nbsp;permintaan pembayaran untuk kontraktor, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Aceh Migas Pengelola Migas Aceh (BPMA).&nbsp;Permintaan pembayaran sekarang dapat memperhitungkan nilai kewajiban lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu migas dan/atau kegiatan pendukungnya.&nbsp; Hal ini diperbolehkan selama persetujuan telah ditetapkan oleh dan/atau diperoleh dari Menteri Keuangan.3. Anak Perusahaan dan Kegiatan PendukungAda penambahan ketentuan perhitungan kewajiban anak perusahaan dan kegiatan pendukung, yaitu dengan mengikutsertakan kewajiban anak perusahaan PT Pertamina (Persero).&nbsp;Berdasarkan pasal terdahulu, perhitungan kewajiban pemerintah hanya mencakup kewajiban PT Pertamina kepada pemerintah dan tidak termasuk anak perusahaannya.&nbsp;Selain itu, terdapat penambahan sebanyak satu ayat mengenai ketentuan pengecualian kewajiban PT Pertamina (Persero) dan/atau anak perusahaannya untuk kewajiban minyak mentah kondensat bagian negara yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara.&nbsp;4. Pemeriksaan Proses Permohonan Pembayaran KontraktorPemeriksaan Proses Permohonan Pembayaran Kontraktor yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus menyertakan rekomendasi dari SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk penyelesaian nilai kewajiban lainnya.&nbsp;Lebih lanjut, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam waktu sepuluh hari kerja sejak dokumen terkait diterima. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan dinilai oleh SKK Migas atau BPMA sebelum dituangkan dalam berita acara maksimal empat hari kerja.&nbsp;5. Perintah Pencairan DanaTerhadap hasil verifikasi yang telah memenuhi syarat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan dan menyampaikan perintah pencairan dana dan/atau perintah transfer secara elektronik kepada BI.&nbsp; &nbsp;Kewajiban Baru untuk KontraktorBerdasarkan data yang dihimpun Hukumonline, mengacu pada pembaruan ketentuan tata cara&nbsp; pembayaran DMO fee, over lifting atau&nbsp;under lifting kontraktor pada Permenkeu No. 51/2023, setidaknya terdapat beberapa kewajiban hukum baru yang harus dipenuhi.&nbsp;Misalnya, kewajiban menyerahkan sebesar 25% dari hasil produksi migas bagian Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menyampaikan laporan bahwa telah menerima pembayaran nilai under lifting&nbsp;kepada SKK Migas.&nbsp;Detail kewajiban hukum tersebut beserta risiko sanksinya dapat Anda dapatkan melalui Regulatory Compliance System (RCS). RCS menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Seperti apa cara kerja RCS? &nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp; &nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp;&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure> &nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_ad1ab1c64d.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.&nbsp;Tunggu apa lagi? Sudah waktunya Anda mendapatkan manfaat dari RCS. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Regulatory Compliance System dan&nbsp;request&nbsp;demo gratis, silakan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_dmo_fee">di sini</a>. &nbsp;Sumber tambahan:<div class="raw-html-embed">
 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/56~PMK.02~2006Per.htm#:~:text=Domestic%20Market%20Obligation%20(DMO)%20adalah,diatur%20didalam%20Kontrak%20Kerja%20Sama.
</div>&nbsp;

thumbnail_pexels-zukiman-mohamad-87236 (1).jpg

pexels-zukiman-mohamad-87236 (1).jpg

Kementerian Keuangan memperbarui prosedur DMO fee, over lifting, dan under lifting migas kontraktor.

Ini Ketentuan Baru dalam Domestic Market Obligation serta Over Lifting dan Under Lifting Migas

Environmental Social Governance&nbsp;atau ESG adalah standar atau pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.&nbsp;Fungsi dari ESG adalah untuk mengukur dampak atau menjadi parameter dalam pembangunan yang dilaksanakan perusahaan.&nbsp;&nbsp;Dalam laman&nbsp;<a href="https://kpbu.kemenkeu.go.id/backend/Upload/guideline/GUIDELINE22111200170842.pdf">KPBU Kemenkeu</a>, diterangkan bahwa Alijoyo (2019) menerangkan bahwa&nbsp;standar ESG didefinisikan sebagai konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan/investasi/bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor utama, yaitu&nbsp;lingkungan (environment), masyarakat atau (social), dan tata kelola (governance).&nbsp;&nbsp;Lebih lanjut, unsur-unsur ESG setidaknya meliputi unsur berikut:&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li style="text-align:justify;">Faktor lingkungan&nbsp;(environment):<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan energi ramah lingkungan;</li><li style="text-align:justify;">Pengelolaan limbah yang baik agar tidak menjadi polutan;</li><li style="text-align:justify;">Partisipasi dalam konservasi sumber daya alam tidak tergantikan;</li><li style="text-align:justify;">Perlakuan wajar terhadap binatang; dan</li><li style="text-align:justify;">Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan.</li></ol></li><li style="text-align:justify;">Faktor sosial&nbsp;(social):<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li style="text-align:justify;">Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG;</li><li style="text-align:justify;">Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas;</li><li style="text-align:justify;">Kepastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan; dan</li><li style="text-align:justify;">Kepastian untuk mempertimbangan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.</li></ol></li><li style="text-align:justify;">Faktor tata kelola&nbsp;(governance):<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang diharuskan;</li><li style="text-align:justify;">Kepastian bahwa semua pihak terkait diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan suara untuk keputusan mengenai isu yang penting bagi negara;</li><li style="text-align:justify;">Kepastian tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa dari penerima kontribusi; dan</li><li style="text-align:justify;">Kepastian tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.</li></ol></li></ol>Manfaat ESG bagi PerusahaanPenerapan ESG sangat penting bagi sebuah perusahaan. The Association of Chartered Certified Accountants (dalam Setyaningrum, 2023:3) menerangkan sejumlah manfaat ESG bagi perusahaan, yakni mendukung kinerja perusahaan, membantu identifikasi risiko dan inovasi bisnis, meningkatkan reputasi perusahaan, memanfaatkan kesempatan bisnis, meningkatkan kualitas manajemen melalui transparansi, menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang, dan mendukung kinerja keuangan.&nbsp;&nbsp;10 Standar ESG berdasarkan Kerangka PemerintahLebih lanjut, terkait ESG, ada sepuluh standar ESG yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu kerangka khusus. Adapun sepuluh standar yang dimaksud adalah sebagai berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li style="text-align:justify;">Pencegahan polusi dan pengelolaan limbah.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Konservasi keanekaragaman hayati.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi energi.</li><li style="text-align:justify;">Iklim perubahan mitigasi, adaptasi, dan risiko bencana.</li><li style="text-align:justify;">Ketenagakerjaan dan lingkungan kerja.</li><li style="text-align:justify;">Keragaman, kesetaraan, inklusivitas, dan akses.</li><li style="text-align:justify;">Minat sosial.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Warisan budaya.</li><li style="text-align:justify;">Kepemimpinan dan pemerintahan.</li><li style="text-align:justify;">Risiko dan kontrol.</li></ol>Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan mampu memenuhi standar ESG sebagaimana ditetapkan pemerintah, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp;&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_766456f5c7.png"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum dan standar ESG.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_d4a175d495.png"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_6db959c396.png"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar ESG dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=seo_articles_esg">di sini</a>.&nbsp;

thumbnail_pexels-sippakorn-yamkasikorn-3377332.jpg

pexels-sippakorn-yamkasikorn-3377332.jpg

ESG adalah standar atau pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan, berikut manfaat ESG.

Mengenal ESG dan Manfaatnya bagi Perusahaan

Sebagai informasi,&nbsp;regulatory sandbox&nbsp;OJK adalah mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, serta tata kelolanya.&nbsp;Berdasarkan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt5e291f61340ce/surat-edaran-otoritas-jasa-keuangan-nomor-21-seojk02-2019-tahun-2019">Surat Edaran OJK Nomor&nbsp;21/SEOJK.02/2019</a>, regulatory sandbox&nbsp;merupakan kebijakan yang diatur untuk mengakomodir Inovasi Keuangan Digital atau IKD. Lebih lanjut, yang dimaksud IKD adalah segala aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang melibatkan ekosistem digital.Adapun tujuan dari&nbsp;regulatory sandbox&nbsp;adalah untuk memastikan bahwa IKD memenuhi kriteria berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan.&nbsp;</li><li>Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan.</li><li>Mendukung inklusi dan literasi keuangan.</li><li>Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas.</li><li>Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada.</li><li>Menggunakan pendekatan kolaboratif.</li><li>Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.</li></ol>Terkait&nbsp;regulatory sandbox lebih lanjut,&nbsp;regulatory sandbox&nbsp;dapat menyediakan semacam wadah untuk inkubasi dan menguji keandalan instrumen hukum, kebijakan, layanan, maupun inovasi atau teknologi.&nbsp;Mekanisme Penyelenggaraan&nbsp;Regulatory SandboxPenyelenggaraan&nbsp;regulatory sandbox&nbsp;&nbsp;dilakukan dengan mekanisme atau dua tahap. Pertama, penetapan penyelenggara sebagai&nbsp;prototype (berdasarkan kesepakatan forum). Kedua, tahap evaluasi dan eksperimen.Untuk dapat terlibat sebagai “penyelenggara”, Inovasi Keuangan Digital harus memenuhi syarat sebagai berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di OJK.</li><li>Merupakan model bisnis yang baru.</li><li>Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas.</li><li>Terdaftar di asosiasi penyelenggara.</li><li>Kriteria lain yang ditetapkan OJK terkait pemenuhan prinsip perlindungan konsumen dan/atau urusan terkait literasi dan inklusi keuangan.&nbsp;</li></ol>Kemudian, dalam menetapkan penyelenggara sebagai&nbsp;prototype, OJK akan menilai berdasarkan 4 kriteria berikut.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Kompleksitas usaha paling&nbsp; tinggi.</li><li>Skala bisnis terbesar.</li><li>Eksposur risiko tertinggi.</li><li>Teknologi tercanggih.&nbsp;</li></ol>Dalam mekanisme evaluasi dan eksperimen, prosesnya terbagi lagi ke dalam lima tahap, yakni tahap pendalaman, tahap pengujian skenario, tahap pengujian dan percobaan, tahap perbaikan, dan tahap penilaian.&nbsp;Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, nantinya hasil pelaksanaan&nbsp;regulatory sandbox&nbsp;terhadap penyelenggara dinyatakan dengan status:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>direkomendasikan;</li><li>perbaikan; atau</li><li>tidak direkomendasikan.&nbsp;</li></ol>Untuk status direkomendasikan, OJK akan memberikan rekomendasi pendaftaran sesuai dengan aktivitas usaha dari penyelenggara. Kemudian, untuk status perbaikan, OJK akan memberikan perpanjangan waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal penetapan status kepada penyelenggara untuk melakukan perbaikan yang diperlukan (sepanjang masih terdapat jangka waktu proses&nbsp;regulatory sandbox).Selanjutnya, untuk status tidak direkomendasikan, penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai penyelenggara. Lebih lanjut, penyelenggara yang mendapat status tidak direkomendasikan dan sudah memiliki kegiatan usaha harus menghentikan kegiatan usahanya.&nbsp;Dalam penghentian usaha tersebut, penyelenggara harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada konsumen dan pihak lainnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau sisa jangka waktu kontrak terpanjang sejak penetapan status hasil uji coba.Untuk mempermudah IKD dalam memenuhi persyaratan terkait regulatory sandbox,&nbsp;Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya? &nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum dalam Satu Platform<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;Mudahnya Pencarian Kewajiban Hukum&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_manager_as_auditor_b4afe48330.png" alt="compliance_manager_as auditor.png"></figure>Persingkat pencarian peraturan, dokumen dan kewajiban hukum Anda dengan mesin pencari canggih yang dapat melakukan pencarian hingga ke&nbsp;body text. &nbsp;Dapatkan Daftar Kewajiban Hukum yang Diterjemahkan menjadi&nbsp;Actionable Items<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Quick_Search_2_b029f0270a.png" alt="Quick Search (2).png"></figure>Anda bisa dengan cepat dan mudah menemukan daftar kewajiban hukum berikut sanksinya.Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.Tunggu apa lagi? Sudah waktunya Anda mendapatkan manfaat dari RCS. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Regulatory Compliance System dan request demo gratis, silakan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=seo_articles_regulatory_sandbox">di sini</a>. &nbsp;

thumbnail_pexels-photo-936722.jpeg

pexels-photo-936722.jpeg

Regulatory sandbox adalah sejumlah kebijakan yang diatur untuk mengakomodir Inovasi Keuangan Digital atau IKD

Mengenal Regulatory Sandbox dalam Inovasi Keuangan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Hukumonline dan Dentons HPRP Law Firm menyampaikan sosialisasi penerapan anti tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasca penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023. Payung hukum ini mengatur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.&nbsp;Deputi Direktur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme OJK, Nasirullah dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan prinsip follow the suspect. “Namun sekarang, menjadi&nbsp;follow the money,” ungkapnya dalam sosialisasi yang digelar beberapa waktu lalu tersebut.&nbsp;Nasirullah mengungkapkan, sebelum penerbitan beleid yang berlaku saat ini, baik kepolisian maupun kejaksaan hanya bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku TPPU. Sementara itu, barang bukti belum tentu bisa didapatkan. Oleh karena itu, pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.&nbsp;UU tersebut pun memperkuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan peran pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kemudian dalam perkembangannya di sisi regulasi, OJK sebagai salah satu lembaga pengawas, mendapat kewajiban mengawasi penyedia jasa keuangan (PJK). Pengawasan ini pun didasari oleh POJK No. 8/2023 sebagai regulasi turunan.&nbsp;4 Subjek Baru PJK dalam POJK No. 8/2023Partner Dentons HPRP Law Firm, Andre Rahadian dalam kesempatan yang sama menuturkan, ada empat subjek baru yang masuk dalam kategori PJK yang tercantum dalam POJK No. 8/2023, yaitu:<ul><li>Wali amanat</li><li>Penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau crowdfunding</li><li>Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi atau penyelenggara inovasi sektor jasa keuangan atau fintech</li><li>PJK lainnya</li></ul>&nbsp;Lebih lanjut, Andre pun mengatakan ada beberapa modus TPPU yang harus lebih diwaspadai oleh PJK. Sebut saja praktik “penukaran” hasil penjualan narkoba dengan emas. Terlebih, sekarang sudah dikenal adanya bank emas atau&nbsp;bullion bank. Penyalahgunaan data pihak ketiga juga ternyata masih menjadi modus TPPU yang banyak ditemukan.&nbsp;Misalnya dengan menggunakan identitas (KTP) sopir, tetangga, atau anggota keluarga untuk aktivitas pencucian uang. Kemudian, ada tindakan&nbsp;mingling, atau mencampurkan dana yang sah dengan dana hasil tindak kejahatan. Ada juga yang dinamakan&nbsp;cuckoo smurfing, yaitu ketika pelaku TPPU menggunakan banyak hal serta melibatkan banyak orang untuk menyamarkan aset maupun hasil kejahatan. &nbsp;Tantangan PJK dalam Regulatory ComplianceDengan semakin meluasnya modus TPPU, PJK pun harus semakin waspada agar tidak terlibat dalam praktik&nbsp;money laundry.&nbsp;Salah satu yang penting dilakukan oleh penyedia jasa keuangan adalah tentu saja menjalankan kewajiban pemenuhan hukum.&nbsp; &nbsp;Group Legal Counsel Hukumonline, Muhammad Rezafahri pun memahami tantangan yang dihadapi PJK untuk melakukan regulatory compliance tersebut. Pertama, ada begitu banyak regulasi. Akibatnya, muncul kesulitan dalam mengidentifikasi peraturan yang benar-benar berdampak pada perusahaan.&nbsp;Kedua, perusahaan masih harus melakukan ekstraksi peraturan tersebut menjadi sanksi maupun obligasi. “Ada 150-500 peraturan yang memang harus dimonitor perusahaan,” kata Rezafahri. Oleh karena itu, PJK harus mengetahui jika ada peraturan yang tumpang tindih, termasuk dalam hal sanksi dan kewajiban. Begitu pula dengan regulasi yang dicabut atau diubah. &nbsp;Ketiga, saat ini masih banyak perusahaan yang menjalankan sistem&nbsp;compliance secara manual. Oleh karena itu, muncul risiko&nbsp;human error yang menyebabkan terlewatnya sejumlah kewajiban. Dampak lainnya, proses pelaporan pun menjadi sulit. &nbsp;Pentingnya RCS untuk Cegah Potensi&nbsp;Money LaundryPJK dapat mengatasi semua tantangan tersebut melalui Regulatory Compliance System (RCS) yang dihadirkan Hukumonline. Tanpa memerlukan berbagai&nbsp;tools, platform, maupun media komunikasi, perusahaan dapat melakukan sentralisasi task&nbsp;dan manajemen.&nbsp;Dengan berbasis web, RCS dapat dimonitor kapan dan di mana saja, selama ada akses Internet. Melalui RCS, perusahaan pun bisa menjalankan proses audit kepatuhan secara komprehensif, sekaligus melihat berbagai&nbsp;evidence, dan membuat laporan hanya dalam satu klik.&nbsp;Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang RCS, silakan kunjungi rcs.hukumonline.com dan jadwalkan demo secara gratis dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=artikel_hukumonline_compliance_talks2023">di sini</a>. &nbsp;

Diskusi Hukumonline Penerapan Anti TPPU Disektor Jasa Keuangan 2 (1).jpg

thumbnail_Diskusi Hukumonline Penerapan Anti TPPU Disektor Jasa Keuangan 2 (1).jpg

Penyedia jasa keuangan harus senantiasa memenuhi kewajiban hukum untuk menjadi semakin waspada terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

OJK Minta Sektor Jasa Keuangan Semakin Waspadai Money Laundry

thumbnail_pexels-marcin-jozwiak-3634730.jpg

pexels-marcin-jozwiak-3634730.jpg

Berdasarkan  Pasal 23 UU PPLH, ada sejumlah kriteria usaha yang wajib amdal. Berikut kriteria dan contoh-contoh usahanya.

Kriteria Usaha yang Wajib Amdal dan Contoh Usahanya

Apa itu GCG? Mas Achmad Daniri (dalam&nbsp;<a href="https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/4416">Imam Mustofa</a>, 2007: 182) mengartikan&nbsp;Good Corporate Governance atau GCG adalah tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel; yang dalam proses pengambilan keputusan, organ perusahaan ini juga terkait dengan&nbsp;stakeholders&nbsp;perusahaan, misalnya kreditor,&nbsp;supplier, masyarakat, pemerintah, konsumen, serta lembaga swadaya masyarakat.&nbsp; &nbsp;Lebih lanjut, Imam Mustofa dalam “Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance” menerangkan bahwa GCG atau&nbsp;good corporate governance diartikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan&nbsp;stakeholder,&nbsp;namun berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.&nbsp; &nbsp;Secara singkat, Mustofa menjabarkan bahwa&nbsp;good corporate governance adalah:<ol><li>Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para&nbsp;stakeholder&nbsp;lainnya.</li><li>Suatu sistem pengecekan dan primbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya peluang, yakni peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan.&nbsp;</li><li>Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, serta pengukuran kinerjanya.&nbsp; &nbsp;</li></ol>Manfaat&nbsp;Good Corporate GovernanceSecara sederhana, GCG diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan atau korporasi. Dengan penerapan GCG, diharapkan perusahaan atau korporasi dapat mencapai&nbsp;sustainability&nbsp;dengan memperhatikan para&nbsp;stakeholder.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kemudian, terkait manfaat&nbsp;good corporate governance&nbsp;lebi lanjut bagi perusahaan atau korporasi, Jojok Dwiridotjahjono dalam&nbsp;<a href="https://media.neliti.com/media/publications/73688-ID-penerapan-good-corporate-governance-manf.pdf">Jurnal Administrasi Bisnis (2009), Vol. 5 No.2</a>,&nbsp;menerangkan bahwa manfaat dari penerapan&nbsp;good corporate governance,&nbsp;antara lain:<ol><li>Perusahaan dapat meminimalisir&nbsp;agency cost&nbsp;atau biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk halnya biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan perilaku manajemen itu sendiri.&nbsp;</li><li>Perusahaan dapat meminimalisir&nbsp;cost of capital atau biaya modal yang harus ditanggung jika perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini merupakan dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang berdampak pada referensi positif bagi kreditur.&nbsp;</li><li>Dengan&nbsp;good corporate governance, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal dan efisien. Selain itu, akan berpengaruh positif pula terhadap kinerja perusahaan.&nbsp;</li><li>Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi dalam hal pengelolaan perusahaan.&nbsp;</li><li>Kepercayaan investor yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini akan membuat perusahaan dapat mengakses tambahan dana lebih muda, terutama untuk tujuan investasi.&nbsp;</li><li>Nilai saham akan meningkat, jumlah atau nilai dividen yang akan diterima pemilik saham pun akan meningkat.&nbsp;</li><li>Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat yang mana pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas dan&nbsp;sense of belonging&nbsp;terhadap perusahaan.&nbsp;</li><li>Tingkat kepercayaan para&nbsp;stakeholder&nbsp;kepada perusahaan akan meningkat dan membuat citra positif perusahaan ikut naik.&nbsp;</li><li>Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.&nbsp; &nbsp;</li></ol>Prinsip-Prinsip&nbsp;Good Corporate GovernanceDalam penerapannya, ada sejumlah prinsip yang perlu diterapkan agar konsep GCG dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006), prinsip dasar GCG atau&nbsp;good corporate governance&nbsp;adalah transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran.&nbsp;<ol><li>Transparansi&nbsp;(transparency): keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan atau menemukan informasi materil dan informasi yang relevan mengenai perusahaan.</li><li>Akuntabilitas&nbsp;(accountability): kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan berjalan efektif.</li><li>Kemandirian&nbsp;(independency): keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya campur tangan kepentingan dan tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan prinsip korporasi.&nbsp;</li><li>Pertanggungjawaban (responsibility): kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat.&nbsp;</li><li>Kewajaran&nbsp;(fairness): keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan atau para&nbsp;stakeholders&nbsp;yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp;</li></ol>Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan mampu memenuhi prinsip&nbsp;good corporate governance, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Bagaimana RCS melakukannya? &nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum dan standar GCG.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png">Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_gcg">di sini</a>&nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-photo-3760072.webp

pexels-photo-3760072.webp

Penerapan good corporate governance atau GCG sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Berikut sejumlah manfaat penerapan GCG.

Mengenal Manfaat Good Corporate Governance bagi Perusahaan 

Ada sejumlah ketentuan-ketentuan terkait pembentukan peraturan perusahaan. Aturan tentang peraturan perusahaan diatur secara rinci dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/consolidations">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”) serta peraturan perubahannya yaitu&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022">Perppu Cipta Kerja</a> dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54bcc3c46f069/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-28-tahun-2014#!">Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “Permenaker 28/2014”).&nbsp; Adapun berdasarkan&nbsp;Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan&nbsp;jo.&nbsp;Pasal 1 angka 1 Permenaker 28/2014 PP atau peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.&nbsp;&nbsp;Pembuatan peraturan perusahaan adalah kewajiban dan tanggung jawab pengusaha atau perusahaan. Adapun perusahaan yang wajib membentuk atau membuat suatu peraturan perusahaan adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya mempekerjakan sepuluh orang pekerja. Namun, perlu dicatat bahwa kewajiban pembuatan peraturan perusahaan ini dikecualikan bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.&nbsp;Perusahaan hanya dapat membuat satu peraturan perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja, baik di kantor pusat atau kantor cabang, pun berlaku bagi pekerja dengan kontrak PKWT maupun PKWTT.&nbsp;Lebih lanjut, ketentuan terkait pembentukan peraturan perusahaan berdasarkan&nbsp;Pasal 2 ayat (2) Permenaker 28/2014 menerangkan bahwa peraturan perusahaan setidaknya harus memuat 6 hal berikut.&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Hak dan kewajiban pengusaha.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Hak dan kewajiban pekerja.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Syarat kerja.</li><li style="text-align:justify;">Tata tertib perusahaan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.&nbsp;</li></ol>&nbsp;Namun, jika merincikan sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, sejumlah ketentuan yang dapat diatur dalam Peraturan Perusahaan, antara lain:<ol><li style="text-align:justify;">Ketentuan pengakhiran hubungan kerja atau perjanjian kerja.</li><li style="text-align:justify;">Pelaksanaan jam kerja.</li><li style="text-align:justify;">Pelaksanaan cuti tahunan dan istirahat panjang.</li><li style="text-align:justify;">Ketentuan cuti haid untuk pekerja perempuan yang merasa sakit.</li><li style="text-align:justify;">Kesempatan untuk menyusui bayi di jam kerja dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kemampuan perusahaan.</li><li style="text-align:justify;">Ketentuan pembayaran upah dalam situasi pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sejumlah alasan yang diatur dalam undang-undang.</li></ol>&nbsp;Ketentuan Pengesahan Peraturan PerusahaanDalam pembentukan peraturan perusahaan, pengusaha harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan yang dipilih secara demokratis dan dianggap mewakili setiap unit kerja di perusahaan.&nbsp;&nbsp;Kemudian, setelah rancangan peraturan perusahaan disusun, pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan kepada wakil pekerja tersebut untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Saran dan pertimbangan yang dimaksud sudah harus diterima dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya naskah tersebut. Jika dalam waktu 7 hari kerja tidak ada saran dan pertimbangan yang diberikan wakil pekerja, pengusaha dapat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan disertai bukti berupa permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha kepada wakil pekerja.&nbsp;&nbsp;Pengesahan peraturan perusahaan akan dilakukan oleh:<ol><li style="text-align:justify;">Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk perusahaan yang hanya ada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota.</li><li style="text-align:justify;">Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Direktur Jenderal untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi.</li></ol>&nbsp;Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan mampu membentuk peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit sehubungan dengan pembentukan peraturan perusahaan yang dikehendaki.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya peraturan perusahaan yang sesuai perundang-undangan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>.&nbsp;

thumbnail_pexels-photo-6457521.webp

pexels-photo-6457521.webp

Ketentuan-ketentuan terkait pembentukan peraturan perusahaan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker 28/2014. 

Ketentuan-Ketentuan Terkait Pembentukan Peraturan Perusahaan

Regulasi atau dasar hukum peraturan telemedicine di Indonesia tertuang dalam dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</a>&nbsp; (yang selanjutnya disebut sebagai “UU Kesehatan”) dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d8078bf6454c/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-20-tahun-2019">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan</a>&nbsp; (yang selanjutnya disebut sebagai “Permenkes 20/2019”). &nbsp;Apa itu telemedicine? Ketentuan&nbsp;Pasal 1 angka 22 UU Kesehatan&nbsp;jo.&nbsp;Pasal 1 angka 1 Permenkes 20/2019&nbsp;menerangkan bahwa telemedisin atau telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital yang meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.&nbsp; &nbsp;Kegiatan pelayanan telemedicine dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang bentuk pelayanannya terdiri atas:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Teleradiologi: adalah pelayanan radiologi diagnostik dengan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas radiologi beserta data pendukungnya.&nbsp;</li><li>Teleelektrokardiografi: adalah pelayanan elektrokardiografi dengan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukungnya.&nbsp;</li><li>Teleultrasonografi: adalah pelayanan ultrasonografi obsteterik dengan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obsteterik beserta data pendukungnya.&nbsp;</li><li>Telekonsultasi klinis: adalah pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberikan pertimbangan tata laksana.&nbsp;</li><li>Pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li></ol>Mengenal Fasyankes dalam TelemedicineKegiatan atau pelayanan telemedicine dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Lebih lanjut, fasyankes penyelenggara telemedicine ini terbagi atas fasyankes pemberi konsultasi dan fasyankes peminta konsultasi. &nbsp;Fasyankes pemberi konsultasi adalah rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta yang memenuhi persyaratan. Kemudian, fasyankes peminta konsultasi adalah rumah sakit, faskes I (puskesmas, klinik, atau dokter umum), dan fasyankes lainnya.&nbsp;Tugas-tugas fasyankes pemberi konsultasi:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan telemedicine.&nbsp;</li><li>Menetapkan standar prosedur operasional pelayanan telemedicine melalui keputusan kepala/direktur rumah sakit.&nbsp;</li><li>Mendokumentasikan pelayanan telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</li><li>Merespon setiap keluhan/usul/kritik atas pelayanan telemedicine dari fasyankes peminta konsultasi.&nbsp; &nbsp;</li></ol>Tugas-tugas fasyankes peminta konsultasi:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan telemedicine.&nbsp;</li><li>Menetapkan standar prosedur operasional pelayanan telemedicine melalui keputusan pimpinan fasyankes.</li><li>Mendokumentasikan pelayanan telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</li><li>Memberikan jasa pelayanan telemedicine sesuai dengan perjanjian kerja sama.&nbsp;</li></ol>&nbsp;Dalam hal penyelenggaraan pelayanan telemedicine, baik fasyankes pemberi konsultasi maupun fasyankes peminta konsultasi memiliki keharusan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Sumber daya manusia, yang terdiri atas dokter, dokter spesialis dan subspesialis, tenaga kesehatan lain, tenaga lainnya yang kompeten di bidang informatika, serta tenaga ahli lain di bidang kesehatan.</li><li>Sarana, prasarana, dan peralatan yang singkatnya berupa bangunan ruang dengan fasilitas paling sedikit meliputi listrik, jaringan internet yang memadai dengan prasarana pendukung lainnya serta peralatan medis dan nonmedis yang menunjang pelayanan telemedicine dengan ketentuan sesuai dengan standar pelayanan, mutu, keamanan, dan keselamatan.</li><li>Aplikasi atau aplikasi telemedicine dengan sistem keamanan dan keselamatan data sesuai dengan perundang-undangan. Aplikasi ini dapat disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau dikembangkan secara mandiri dengan terintegrasi di sistem Kementerian Kesehatan. &nbsp;</li></ol>Untuk dapat menjalankan kegiatan telemedicine, setiap fasyankes (baik pemberi konsultasi maupun peminta konsultasi) wajib melakukan registrasi yang diajukan kepada menteri melalui direktur jenderal dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan dan/atau aplikasi yang digunakan.&nbsp;&nbsp;Pendanaan dan Pengawasan TelemedicineTerkait pendanaan kegiatan telemedicine, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan telemedicine sesuai dengan kewenangannya. Anggaran pendanaan ini dapat berasal dari APBN, APBD, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.&nbsp;Untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan kegiatan telemedicine. Adapun untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan telemedicine, kewenangannya ada pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dinas kesehatan (dinkes) daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota).&nbsp; &nbsp;Namun, terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan telemedicine lebih lanjut, baik Kemenkes dan dinkes dapat melibatkan kementerian yang menangani urusan dalam bidang komunikasi dan informasi serta organisasi profesi terkait.&nbsp; &nbsp;Untuk menjamin tiap-tiap fasyankes mampu melengkapi segala aturan peraturan tentang telemedicine yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum yang wajib dipenuhi berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit sehubungan dengan peraturan telemedicine yang wajib dipenuhi.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya peraturan telemedicine yang sesuai perundang-undangan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>. &nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-edward-jenner-4031818.jpg

pexels-edward-jenner-4031818.jpg

Dasar hukum peraturan telemedicine di Indonesia diatur dalam UU Kesehatan dan Permenkes 20/2019. Berikut ulasannya.

Mengenal Dasar Hukum Peraturan Telemedicine di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pada industri sistem pembayaran dan percepatan inklusi ekonomi serta keuangan digital, pemerintah telah menetapkan payung hukum yang dapat digunakan dalam rangka mendukung perkembangan digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran. Melalui&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ffbbdfb2a9be/peraturan-bank-indonesia-nomor-22-23-pbi-2020-tahun-2020">Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “PBI 22/23/PBI/2020”) dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60efe13945898/peraturan-bank-indonesia-nomor-23-6-pbi-2021-tahun-2021">Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “PBI 23/6/PBI/2021”)pemerintah telah mengakomodir pengaturan sistem pembayaran yang efektif dan responsif untuk seluruh aspek penyelenggaraan sistem pembayaran guna mengakomodasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Dalam artikel ini, secara khusus akan dibahas secara lebih lanjut mengenai dompet elektronik atau&nbsp;e-wallet.&nbsp;Perusahaan dompet elektronik atau&nbsp;e-wallet&nbsp;adalah lembaga selain bank yang masuk dalam kategori Penyedia Jasa Pembayaran (yang selanjutnya disebut sebagai&nbsp; “PJP”). Hal ini sejalan dengan pengertian dari Penyedia Jasa Pembayaran dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021. Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP adalah bank atau lembaga selain bank (atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Baik dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021, kedua peraturan tersebut telah memberikan ketentuan mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh PJP. Dalam ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 2 ayat (1) PBI 23/6/PBI/2021, disebutkan PJP menyelenggarakan aktivitas yang meliputi:<ol><li>Penyediaan informasi sumber dana;</li><li>Payment initiation dan/atau acquiring services;</li><li>Penatausahaan sumber dana; dan/atau</li><li>Layanan remitansi.</li></ol>&nbsp;Tentu saja, dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sumber dana tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak. Lebih lanjut,&nbsp;Pasal 15 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 dan&nbsp;Pasal 11 PBI 23/6/PBI/2021 mencantumkan bahwa setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin yang diberikan oleh Bank Indonesia akan diberikan sesuai dengan kategori aktivitas yang dilakukan oleh PJP. Dalam konteks PJP yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan dompet elektronik atau e-wallet, izin e-wallet ini akan diberikan berdasarkan kategori izin yang terdiri atas:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Kategori izin satu meliputi aktivitas:<ol><li>Penyediaan informasi sumber dana.</li><li>Payment initiation&nbsp;dan/atau&nbsp;acquiring services.</li><li>Penatausahaan sumber dana.</li><li>Layanan remitansi.</li></ol></li><li>Kategori izin dua meliputi aktivitas:<ol><li>Penyediaan informasi sumber dana.</li><li>Payment initiation&nbsp;dan/atau&nbsp;acquiring services.</li></ol></li><li>Kategori izin tiga meliputi aktivitas:<ol><li>Layanan remitansi.</li><li>Aktivitas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.&nbsp;</li></ol></li></ol>4 Aspek Persyaratan Izin&nbsp;E-Wallet&nbsp;Bank IndonesiaPerizinan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dapat dikeluarkan secara sembarangan. Pihak e-wallet&nbsp;yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJP harus memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi aspek:<ol><li>Kelembagaan, meliputi legalitas badan hukum, kepemilikan, pengendalian, dan pengurusan.</li><li>Permodalan dan keuangan, meliputi persyaratan modal disetor, analisis kelayakan, dan proyeksi bisnis.</li><li>Manajemen risiko, meliputi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko likuiditas.&nbsp;</li><li>Kapabilitas sistem informasi, meliputi keamanan dan keandalan sistem informasi.</li></ol>Ketentuan lanjutan terkait perizinan Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP diatur lebih lanjut dalam&nbsp;PBI 23/6/PBI/2021. Jika disederhanakan,&nbsp;PBI 23/6/PBI/2021 mengatur sejumlah persyaratan sebagai berikut.<ol><li>Pihak yang mengajukan izin harus berupa bank atau lembaga selain bank berbadan hukum Indonesia.&nbsp;</li><li>Untuk lembaga selain bank, paling sedikit harus memiliki 1 anggota direksi yang berdomisili di Indonesia.&nbsp;</li><li>Untuk lembaga selain bank, komposisi sahamnya paling sedikit 15% dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Selain itu, komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% harus dimiliki oleh pihak domestik, WNI atau badan hukum Indonesia.&nbsp;</li><li>Persyaratan izin terkait aspek kelembagaan, manajemen risiko, dan kapabilitas informasi sebagaimana disebutkan sebelumnya harus didukung dengan sejumlah dokumen pendukung.&nbsp;</li><li>Terkait aspek permodalan, besaran modal setoran minimum adalah paling sedikit Rp15 miliar untuk kategori izin satu, Rp5 miliar untuk kategori izin dua, dan Rp500 juta untuk kategori izin tiga.&nbsp;</li></ol>Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Izin&nbsp; E-Wallet&nbsp;Bank Indonesia Pihak layanan&nbsp;e-wallet&nbsp;yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP haruslah:<ol><li>Mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan izin yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.&nbsp;</li><li>Melakukan asesmen mandiri (self-assessment) dalam pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan.</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan perizinan terkait aspek perizinan yang diminta oleh Bank Indonesia.</li></ol>Lebih lanjut, mekanisme dan tata cara pengajuan izin&nbsp;e-wallet&nbsp;ini dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui front office perizinan. Kemudian, dalam hal sistem elektronik belum dapat diimplementasikan untuk perizinan tertentu atau mengalami gangguan, mekanisme dan tata cara pengajuan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui&nbsp;front office perizinan.Nantinya, Bank Indonesia melakukan penelitian pemenuhan persyaratan perizinan PJP melalui tahapan penelitian administratif dan analisis substansi permohonan sesuai dengan kategori izin yang diajukan, termasuk analisis kelayakan, serta aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas sistem informasi. Setelah tahapan penelitian perizinan ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (on site visit) bagi calon PJP.Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan&nbsp;e-wallet mampu melengkapi segala aturan dan persyaratan izin yang diperlukan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Regulatory Compliance System didukung oleh konten dan hasil kurasi dari Tim Hukumonline dengan latar belakang hukum S1 dan S2 dari universitas ternama di dalam dan luar negeri. RCS dapat mengemas kewajiban hukum secara akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh&nbsp;user. &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_19_8531cfe037.png" alt="image (19).png"></figure>Sebagai contoh, berdasarkan gambar, terlihat bahwa setiap perusahaan yang hendak mengajukan permohonan izin sebagai PJP kepada Bank Indonesia harus memenuhi sejumlah kewajiban, di antaranya:<ol><li>Mengajukan permohonan kategori izin satu, dua, atau tiga.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan kelembagaan.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan permodalan dan keuangan.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan manajemen risiko.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan kapabilitas sistem informasi.&nbsp;</li><li>Mengikuti prosedur pengajuan izin melalui sistem elektronik, dll.&nbsp; &nbsp;</li></ol><figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_20_3778dc6fad.png" alt="image (20).png"></figure>Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayai RCS sebagai platform pemantauan kepatuhan hukum andalan perusahaan. Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pasal 1 angka 4 PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 1 angka 4 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 16 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 12 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 18 PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 14 PBI 26/6/PBI 2021</li><li>Pasal 30 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 31 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 32 PBI 23/6/PBI/2021</li></ol> &nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-photo-6812431.jpeg

pexels-photo-6812431.jpeg

Dasar hukum izin e-wallet Bank Indonesia di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021. 