Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk industri keuangan. Merespons hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang menggantikan dan mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan.Mengacu pada peraturan baru tersebut, konsep ITSK dalam POJK 3/2024 mencakup konsep IKD dalam &nbsp;POJK 13/2018, dengan sejumlah perluasan konseptual. Selain itu, POJK 3/2024 berusaha meningkatkan fungsi sandbox sebagai ruang aman bagi uji coba ITSKSalah satu lingkup IKD dalam POJK 13/2018 adalah “penyelesaian transaksi”. Kini, konsep “penyelesaian transaksi” itu dibahas secara lebih mendetail dalam UU 4/2023. Kemudian, terdapat sejumlah perubahan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aturan penyelenggaraan ITSK serta regulasi Sandbox yang dapat Anda pelajari selengkapnya dengan mengunduh white paper Aturan Penyelenggaraan ITSK dan Penyempurnaan Regulasi Sandbox dalam POJK 3/2024 melalui link <a href="https://bit.ly/WhitePaper-ITSK-Sandbox">bit.ly/WhitePaper-ITSK-Sandbox</a>. &nbsp;

thumbnail_cms (1).jpg

cms (1).jpg

Melalui POJK 3/2024, pemerintah menerbitkan ketentuan terbaru mengenai aturan Penyelenggaraan ITSK dan Penyempurnaan Regulasi Sandbox. Simak selengkapnya.

White Paper Hukumonline: Aturan Penyelenggaraan ITSK dan Penyempurnaan Regulasi Sandbox dalam POJK 3/2024

Aspek legal merupakan salah satu aspek dengan risiko yang harus diantisipasi secara serius, terutama oleh perusahaan yang masuk dalam&nbsp;highly regulated industry.&nbsp;Mengingat kompleksitas regulasi serta risiko hukum yang tinggi di Indonesia, maka setiap aktivitas korporasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan benar atau mematuhi&nbsp;Good Corporate Governance (GCG). Dalam hal ini, peran fungsi tim legal dan kepatuhan (compliance) perusahaan menjadi sangat krusial dalam memastikan seluruh aktivitas dan kebijakan perusahaan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.Tata kelola perusahaan yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan&nbsp;(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban&nbsp;(responsibility), independensi (independency), dan asas kewajaran (fairness).Selain berperan dalam menjaga kepatuhan hukum perusahaan, tim legal dan compliance juga memegang fungsi untuk memberikan penilaian serta evaluasi yang komprehensif terhadap setiap peraturan dan kebijakan strategis perusahaan.&nbsp;Penilaian ini sangat penting dalam deteksi dini terhadap potensi persoalan hukum dan operasional, termasuk risiko terjadinya kecurangan atau&nbsp;fraud&nbsp;yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari.Tata Kelola Perusahaan di Lingkup BUMNPada perusahaan BUMN khususnya, Pemerintah melalui Kementerian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri BUMN terbaru yang mengatur lebih dalam tata kelola perusahaan, yaitu PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta PER-3/MBU/03/2023 tentang Organisasi dan SDM BUMN.&nbsp;Penerbitan PER-2/MBU/03/2023 merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN untuk mempermudah perusahaan pelat merah dalam memiliki satu Peraturan Menteri yang komprehensif untuk penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan hukum BUMN yang harmonis dan terintegrasi.Berdasarkan Permen 2/2023, ruang lingkup ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip GCG pada BUMN meliputi hal-hal sebagai berikut:<ol><li>Organisasi internal BUMN yang meliputi peran, tanggung jawab dan wewenang pemilik modal, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris (“Dewan Komisaris”) dan Dewan Pengawas BUMN;</li><li>Hubungan eksternal BUMN yang meliputi hubungan dengan pemangku kepentingan, tata cara penanganan pengaduan, serta program pengenalan BUMN;</li><li>Pengelolaan informasi BUMN; dan</li><li>Kinerja dan etika kerja BUMN yang meliputi ketentuan etika berusaha dan antikorupsi, serta evaluasi GCG yang dilaksanakan oleh BUMN.</li></ol>&nbsp;Keberhasilan dalam menjaga tata kelola perusahaan tidak hanya dilihat sebagai pencapaian satu divisi semata, melainkan merupakan hasil dari sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang efektif harus terus ditingkatkan, termasuk dalam mengantisipasi risiko penanganan krisis.Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Robertus Bilitea, menyoroti pentingnya peran fungsi divisi legal dan compliance dalam menangani krisis di perusahaan-perusahaan BUMN. Menurutnya, insan hukum BUMN harus memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi kecukupan regulasi dan&nbsp;Standard Operating Procedures&nbsp;(SOP) sebagai bagian integral dari GCG.&nbsp;Robertus juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di divisi legal dan compliance merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kompetensi yang mumpuni, dukungan pendanaan yang memadai, serta komitmen dari manajemen akan sangat menentukan keberhasilan penerapan GCG di perusahaan. Tanpa dukungan yang cukup, risiko kegagalan dalam menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan prinsip GCG akan meningkat."Terakhir, pemetaan dan koordinasi antar&nbsp;stakeholders," ujarnya. Robertus menggarisbawahi pentingnya pemantauan tata kelola yang disiplin serta evaluasi yang berkesinambungan terhadap penerapan GCG. Pemantauan ini harus dilakukan dengan melibatkan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di perusahaan.Optimalisasi peran divisi legal dan compliance merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip&nbsp;Good Corporate Governance. Dengan dukungan penuh dari manajemen, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi, perusahaan dapat membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.&nbsp;Peran divisi legal dan compliance yang terintegrasi secara efektif di seluruh lini bisnis akan memastikan bahwa perusahaan mampu menghadapi tantangan regulasi di masa depan.Untuk memastikan bahwa setiap perusahaan dapat memenuhi tata kelola yang baik sesuai prinsip&nbsp;Good Corporate Governance, Hukumonline menghadirkan solusi teknologi melalui Regulatory Compliance System (RCS).&nbsp;Dukungan RCS dalam Pemantauan Kepatuhan Hukum PerusahaanPerusahaan dapat secara efektif mengidentifikasi, memantau, dan mengelola kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dengan fitur-fitur RCS berikut ini:<ul><li>Intuitive Dashboard</li></ul><figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Intuitive_Dashboard_3_8206ef34d4.png" alt="Intuitive Dashboard (3).png"></figure>Dengan&nbsp;dashboard user-friendly, perusahaan BUMN sebagai pengguna nantinya dapat melihat status kepatuhan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan (compliance rate) dan kepatuhan terhadap regulasi tertentu (regulation-based).<ul><li>Content and Obligation Update</li></ul><figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Automatic_Content_Update_Obligation_Updates_1_adceaa0ec8.png" alt="Automatic Content Update (Obligation Updates) (1).png"></figure>Melalui RCS, pengguna akan memperoleh&nbsp;update konten dari pusat data hukum terlengkap, beserta ekstraksi kewajiban dan seluruh peraturan perundang-undangan.<ul><li>Compliance Monitor</li></ul><figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Compliance_Monitor_3_9526db9ca0.png" alt="Compliance Monitor (3).png"></figure>Pengguna juga mampu memantau kewajiban hukum yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat prioritas risiko, beserta status pemenuhan atas setiap kewajiban hukum.<ul><li>Obligation Evidence</li></ul><figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Document_Management_Compliance_Attachment_8ca03b743e.png" alt="Document Management (Compliance Attachment).png"></figure>RCS memungkinkan pengguna untuk menyimpan bukti pemenuhan kewajiban hukum perusahaan dalam bentuk&nbsp;file dan tautan pada&nbsp;storage RCS yang dilengkapi keamanan berlapis.<ul><li>Notifications</li></ul><figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Notification_2_0b671cf309.png" alt="Notification (2).png"></figure>RCS memastikan para penggunanya memenuhi setiap kewajiban hukum melalui&nbsp;email&nbsp;notifikasi berisi tanggal jatuh tempo kewajiban hukum, dan masa berlaku perizinan perusahaan.<ul><li>Obligations Checklist</li></ul><figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Obligation_Checklist_3_1817060917.png" alt="Obligation Checklist (3).png"></figure>&nbsp;Melalui daftar kewajiban dalam bentuk&nbsp;checklist, pengguna bisa dengan mudah melakukan pendelegasian dan memantau pemenuhan kewajiban.Dengan fitur-fitur tersebut di atas, perusahaan BUMN akan semakin mudah menjalankan pemantauan kepatuhan hukum di tengah dinamika regulasi Tanah Air. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_campaign_bumn">di sini</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

thumbnail_Untitled design (1).jpg

Untitled design (1).jpg

Fungsi legal dan compliance pada perusahaan memiliki sumbangsih besar dalam memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Peran Penting Divisi Legal dan Compliance BUMN dalam Tata Kelola Perusahaan dengan Dinamika Regulasi Pemerintah

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) kembali menggelar penghargaan AMSI Awards bagi perusahaan media terbaik di Indonesia dan memberikan penghargaan kepada sebelas media terbaik tahun ini. AMSI Awards 2024 merupakan bentuk apresiasi kepada media siber yang telah menunjukkan konsistensi, inovasi, dan dedikasi dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan tema “Inovasi untuk Keberlanjutan”, AMSI Awards 2024 menyoroti inisiatif inovatif yang telah berhasil mendorong program inisiatif atau inovasi yang berdampak pada sisi bisnis, engagement, konten, serta peningkatan kualitas jurnalistik.Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, mengatakan ini kali kelima AMSI menggelar kompetisi dan penghargaan. Gelaran ini diniatkan menjadi acara untuk memberikan penghargaan kepada media dalam berinovasi dan melakukan usaha terbaik setahun terakhir dikarenakan banyak media yang terus berjuang untuk tetap bertahan. “Di tengah kesulitan ini, inovasi yang kita berikan penghargaan menunjukkan bahwa kita punya misi yang sama. Tanpa media yang sehat, sulit untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas,” tambahnya.Hukumonline berhasil meraih penghargaan untuk kategori&nbsp;Media Skala Besar dengan Inovasi Program Teknologi dan Produk Terbaik dalam AMSI Awards 2024 untuk produk&nbsp;Regulatory Compliance System. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas upaya Hukumonline dalam mengembangkan produk-produk inovatif yang mendukung transformasi digital di sektor hukum.&nbsp;“Saya cerita sedikit terkait produk Regulatory Compliance System. Itu kami kembangkan persis sebelum pandemi. Di level direksi dan&nbsp;shareholder&nbsp;sempat ada diskusi juga. Ini produknya sudah jauh sekali dari media sebenarnya. Namun kami lihat core-nya masih hukum. Jadi akhirnya kami&nbsp;go through dengan itu. Alhamdulillah,” ujar Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara pada malam penghargaan AMSI Awards 2024, Senin, 29 Agustus 2024 di Hotel Santika Premiere Jakarta.Regulatory Compliance System (RCS): Solusi Pemantauan Kepatuhan Hukum di Indonesia&nbsp;Sebagai salah satu inovasi teknologi dari Hukumonline, Regulatory Compliance System (RCS) mendukung perusahaan untuk memantau dan mengelola kewajiban hukum secara efektif dan efisien.&nbsp;Melalui fitur-fitur berikut ini dari RCS, perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi, memantau, dan mengelola kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku di tengah dinamika regulasi Tanah Air:<ul><li>Intuitive Dashboard</li></ul>Dengan&nbsp;dashboard user-friendly, pengguna dapat melihat status kepatuhan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan (compliance rate) dan kepatuhan terhadap regulasi tertentu (regulation-based).<ul><li>Content and Obligation Update</li></ul>Melalui RCS, pengguna akan memperoleh&nbsp;update konten dari pusat data hukum terlengkap, beserta ekstraksi kewajiban dan seluruh peraturan perundang-undangan.<ul><li>Compliance Monitor</li></ul>Pengguna juga mampu memantau kewajiban hukum yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat prioritas risiko, beserta status pemenuhan atas setiap kewajiban hukum.<ul><li>Obligation Evidence</li></ul>RCS memungkinkan pengguna untuk menyimpan bukti pemenuhan kewajiban hukum perusahaan dalam bentuk&nbsp;file dan tautan pada&nbsp;storage RCS yang dilengkapi keamanan berlapis.<ul><li>Notifications</li></ul>RCS memastikan para penggunanya memenuhi setiap kewajiban hukum melalui&nbsp;email&nbsp;notifikasi berisi tanggal jatuh tempo kewajiban hukum, dan masa berlaku perizinan perusahaan.<ul><li>Obligations Checklist</li></ul>Melalui daftar kewajiban dalam bentuk&nbsp;checklist, pengguna bisa dengan mudah melakukan pendelegasian dan memantau pemenuhan kewajiban.Untuk perusahaan yang ingin memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Regulatory Compliance System dari Hukumonline hadir sebagai solusi yang ideal. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi risiko hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kepatuhan regulasi.Ajukan demo Regulatory Compliance System secara gratis ke&nbsp;<a href="mailto:rcs@hukumonline.com">rcs@hukumonline.com</a> sekarang! &nbsp;

WhatsApp Image 2024-09-09 at 2.47.23 PM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2024-09-09 at 2.47.23 PM.jpeg

Regulatory Compliance System Hukumonline Raih Penghargaan Kategori Inovasi Program Teknologi dan Produk Terbaik di AMSI Award 2024

Regulatory Compliance System (RCS) Bawa Hukumonline Raih AMSI Awards 2024

Regulatory Compliance System hadir sebagai pionir bagi solusi pemantauan kepatuhan hukum di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi perusahaan di berbagai industri.

large_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

EDITED background banner RCS 1 1 1.png

Solusi Terpercaya Anda dalam Kepatuhan Hukum

Terintegrasi dengan 160.000+ koleksi peraturan dari Pusat Data Hukumonline yang mudah diakses, disusun secara sistematis, dan terorganisir.

large_web image 1-02.png

medium_web image 1-02.png

small_web image 1-02.png

thumbnail_web image 1-02.png

web image 1-02.png

medium_web image 1-04.png

small_web image 1-04.png

thumbnail_web image 1-04.png

web image 1-04.png

Terkini dalam Pembaruan Regulasi dan Kewajiban Hukum

Platform yang menggabungkan kerangka hukum dengan teknologi mutakhir untuk memudahkan pemantauan kepatuhan hukum.

thumbnail_mockup RCS WEB-02 (2).jpg

mockup RCS WEB-02 (2).jpg

thumbnail_mockup RCS WEB-04 (2).jpg

mockup RCS WEB-04 (2).jpg

Menyajikan Kerangka Kepatuhan Hukum dalam Satu Platform Terintegrasi

thumbnail_amsi awards rcs indo-02.png

amsi awards rcs indo-02.png

thumbnail_amsi awards rcs mobile indo-14.png

amsi awards rcs mobile indo-14.png

PT Trinusa Travelindo 

thumbnail_logo (1).png

logo (1).png

Platform Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline membantu memfasilitasi Tim Legal Compliance Traveloka dan pemangku kepentingan internal dalam memastikan aspek-aspek operasional perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Terlebih lagi, fitur Automatic Content Update dari RCS memberikan akses informasi dan regulasi hukum terkini, sehingga dapat menjadi salah satu referensi sumber hukum utama kami. &nbsp;

RM Wibowo Budihan

thumbnail_6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sangat membantu kami. Sekarang, setiap aktivitas pemenuhan kepatuhan hukum oleh AstraPay jadi lebih mudah. Salah satu fitur RCS yang sangat bermanfaat adalah notifikasi langsung pada para PIC untuk memenuhi kewajiban hukum. Dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum yang terlewat.

Heno Ariyanto

thumbnail_IMG-2023-06-05.png

IMG-2023-06-05.png

Regulatory framework RCS mempermudah kami dalam memahami peraturan dan melakukan integrasi di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia. &nbsp;Fitur yang terdapat di RCS memudahkan kami dalam melakukan monitoring regulasi dan adanya fitur automatic content update yang membantu tim compliance dapat selalu ter-update dengan setiap kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Dalam rangka menciptakan generasi yang unggul sebagai penerus bangsa, pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Salah satunya dengan menerbitkan regulasi yang mengatur pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi ibu dan anak secara khusus, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6685259de1680/undang-undang-nomor-4-tahun-2024/">Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “UU 4/2024”). &nbsp;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 4/2024, kesejahteraan ibu dan anak merupakan suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat.&nbsp; &nbsp;Dengan adanya UU 4/2024, hak ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dijamin oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 4/2024, disebutkan bahwa setiap ibu berhak mendapatkan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;</li><li>jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan anak berusia 6 bulan;</li><li>pelayanan keluarga berencana;</li><li>pemenuhan kesejahteraan sosial;</li><li>pendampingan dari suami, keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pascapersalinan;</li><li>rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;</li><li>pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan;</li><li>edukasi , pengembangan wawasan, pengetahuan, keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang anak;</li><li>perlakukan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan</li><li>kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. &nbsp;</li></ol>Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 4/2024 mengatur bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>cuti melahirkan dengan ketentuan:</li><li>paling singkat 3 bulan pertama; dan</li><li>paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;</li><li>waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;</li><li>kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;</li><li>waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak; dan/atau</li><li>akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. &nbsp;</li></ol>Sebagai pemberi kerja, tentu saja ketentuan ini juga melekat pada badan usaha agar dapat mengakomodir setiap hak ibu yang bekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) UU 4/2024, di mana cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja. &nbsp;Adanya kewajiban bagi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk memberikan cuti tentu saja berdampak ke pelaksanaan pemberian upah. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 4/2024 telah mengatur secara rinci kewajiban yang diharuskan, di mana setiap ibu yang melaksanakan cuti (melahirkan dan waktu istirahat jika mengalami keguguran) tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya.&nbsp; &nbsp;Selain itu, terkait dengan pemberian upah bagi ibu yang sedang menggunakan hak cuti melahirkan, secara spesifik Pasal 5 ayat (2) UU 4/2024 telah mengatur pemberian upah dengan ketentuan:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>secara penuh untuk 3 bulan pertama;</li><li>secara penuh untuk bulan keempat; dan</li><li>75% untuk bulan kelima dan bulan keenam. &nbsp;</li></ol>Keberadaan UU 4/2024 tidak hanya memberikan perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan bagi ibu dan anak pada fase seribu pertama kehidupan, namun juga mengatur kewajiban bagi suami dan/atau keluarga untuk mendampingi ibu dan anak pada fase seribu pertama kehidupan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU 4/2024.&nbsp; &nbsp;Sehubungan dengan itu, suami yang bekerja berhak mendapatkan hak berupa cuti pendampingan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU 4/2024 yang menerangkan bahwa suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>masa persalinan, selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan; atau</li><li>saat mengalami keguguran, selama 2 hari.</li></ol>&nbsp;Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, UU 4/2024 juga memberikan kewajiban bagi badan usaha sebagai pemberi kerja untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas akomodasi yang layak serta sarana dan prasarana bagi ibu dan anak. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU 4/2024, yang menerangkan bahwa pemberi kerja harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi ibu dan anak, termasuk akomodasi yang layak bagi ibu dan anak penyandang disabilitas.&nbsp;&nbsp;Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 4/2024, disebutkan pula bahwa pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana bagi ibu dan anak paling sedikit meliputi dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>tempat kerja;</li><li>tempat umum; dan</li><li>moda transportasi umum. &nbsp;</li></ol>Selain itu, ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU 4/2024 menerangkan bahwa dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja dapat berupa:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>fasilitas pelayanan kesehatan;</li><li>penyediaan ruang laktasi; dan</li><li>tempat penitipan anak. &nbsp;</li></ol>Adapun Pasal 30 ayat (5) UU 4/2024 menekankan bahwa adalah kewajiban bagi badan usaha selaku pemberi kerja untuk memberikan dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja.&nbsp; &nbsp;Bagaimana jika hal ini tidak dipatuhi? Perlu menjadi perhatian bahwa terdapat sanksi yang dapat dikenakan ke badan usaha sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini, Pasal 31 UU 4/2024 menyebutkan bahwa pemberi kerja, penyedia, atau pengelola fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 diberikan pembinaan dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &nbsp;Keberadaan dari UU 4/2024 tentu saja berdampak bagi badan usaha yang berkedudukan sebagai pemberi kerja. Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja pasca diterbitkannya UU 4/2024, Hukumonline telah hadir dengan Regulatory Compliance System (RCS) yang dapat menjadi solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses identifikasi, analisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.&nbsp; &nbsp;Disertai dengan&nbsp;database peraturan Hukumonline yang memiliki akses terhadap lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) peraturan perundang-undangan, RCS dapat membantu badan usaha untuk mengidentifikasi kewajiban secara cepat, tepat dan efisien sehingga terhindar dari segala risiko hukum dan ketidakpatuhan.&nbsp; &nbsp;Seluruh kewajiban yang terdapat dalam RCS telah dikemas dengan memperhatikan kenyamanan dan kemudahan user sehingga seluruh konten yang terdapat dalam RCS mudah dipahami bahkan untuk pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum.&nbsp; &nbsp;Dengan demikian RCS mampu menekan risiko ketidakpatuhan dan hukum sehingga badan usaha dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya.&nbsp;Anda bisa langsung mencoba RCS dengan mengajukan demo secara gratis&nbsp;di sini untuk merasakan manfaat dan fungsi dari Regulatory Compliance System Hukumonline. &nbsp;

thumbnail_pexels-dariaobymaha-1683975.jpg

pexels-dariaobymaha-1683975.jpg

Pemerintah telah menerbitkan UU KIA  sebagai wujud penjaminan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.