Sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor, pemerintah telah mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor melalui&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657a635e47c5e/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36-tahun-2023">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “Permendag 36/2023”).&nbsp;Dengan ditetapkannya Permendag 36/2023, ada sejumlah ketentuan yang dicabut, antara lain:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;</li><li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li><li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (yang selanjutnya disebut sebagai “Permendag 20/2021”).</li></ol>Lebih lanjut, meski sejumlah peraturan tersebut telah dicabut, dalam Permendag 36/2023 terdapat sejumlah aturan yang terkesan serupa dengan peraturan terdahulu. Akan tetapi, ada sejumlah pembeda yang juga terlihat jelas, misalnya perihal NIB dan API sebagaimana dibahas dalam paparan berikut.&nbsp;Seperti halnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Permendag 20/2021, ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Permendag 36/2023 juga mewajibkan importir untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (yang selanjutnya disebut sebagai “NIB”) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (yang selanjutnya disebut sebagai “API”).&nbsp;NIB yang berlaku sebagai API tersebut terdiri atas Angka Pengenal Importir Umum (yang selanjutnya disebut sebagai “API-U”) dan Angka Pengenal Importir Produsen (yang selanjutnya disebut sebagai “API-P”).&nbsp;Namun terdapat hal mencolok yang menjadi pembeda antara ketentuan NIB yang berlaku sebagai API pada Permendag 36/2023 dengan Permendag 20/2021, di mana dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Permendag 36/2023, NIB tersebut hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Permendag 36/2023 dijelaskan juga bahwa NIB yang berlaku sebagai API yang dimiliki oleh kantor pusat tersebut dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis. Hal ini berarti, kantor cabang pemilik API yang memiliki kegiatan usaha sejenis tidak perlu melakukan pengurusan perizinan NIB yang berlaku sebagai API kembali.&nbsp;Selain hal tersebut, terlihat bahwa ketentuan Permendag 36/2023 juga memberikan perbedaan yang cukup mendasar pada NIB yang berlaku sebagai API-U dengan ketentuan Permendag 20/2021.&nbsp;Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (13) Permendag 36/2023 terlihat bahwa NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan impor barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (4) Permendag 20/2021 disebutkan bahwa NIB yang berlaku sebagai API-U diberikan terbatas pada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.&nbsp;Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Permendag 36/2023 telah memperluas cakupan kegiatan yang dapat dilakukan bagi badan usaha yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U, di mana kegiatan impor barang yang dilakukan dapat ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan.Selain itu, perlu menjadi catatan bahwa NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat dilakukan perubahan dari API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P. Perubahan tersebut dilakukan dalam hal:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Importir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang impor dan/atau laporan surveyor telah merealisasikan seluruh impornya; dan</li><li>NIB yang berlaku sebagai API-U telah melewati masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.</li></ol>Sama halnya dengan Permendag 20/2021, Permendag 36/2023 juga menentukan bahwa barang (dalam hal ini barang yang dimaksud adalah barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi) yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahkan ke pihak lain.&nbsp;Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar pada bagian pengecualian ketentuan tersebut. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (16) Permendag 36/2023 memberikan perluasan terhadap pengecualian larangan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (15) Permendag 36/2023, dimana ketentuan larangan tersebut dikecualikan terhadap:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Barang berupa bahan baku dan/atau bahan penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Barang modal yang diimpor dalam keadaan baru oelh API-P apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;</li><li>Barang manufaktur sebagai barang komplementer, untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual; dan/atau</li><li>Barang yang diperdagangkan atau dipindahtangankan oleh Pelaku Usaha berupa badan usaha pemegang:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; dan</li><li>Izin usaha niaga minyak dan gas bumi, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</li></ol></li></ol>Untuk menjamin proses kegiatan impor telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.&nbsp;Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit sehubungan dengan pembentukan peraturan perusahaan yang dikehendaki.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya peraturan perusahaan yang sesuai perundang-undangan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial_form_demo&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_march2024">di sini</a>.&nbsp;

thumbnail_pexels-tom-fisk-3057960.jpg

pexels-tom-fisk-3057960.jpg

Dalam melakukan kegiatan impor, Perusahaan perlu memenuhi sejumlah ketentuan impor barang. Berikut sejumlah ketentuannya.

Pembaharuan Kebijakan Impor dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Impor di Indonesia

Demi menjaga kepatuhan perusahaan, divisi HSE seyogyanya memantau regulasi secara berkala. Salah satu regulasi yang dipantau adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU 32/2009). Kewajiban-kewajiban yang berasal dari UU 32/2009 biasanya merupakan kewajiban yang memiliki prioritas tinggi dalam perusahaan; mengingat kewajiban-kewajiban tersebut diikuti sanksi pidana untuk korporasi, seperti sanksi pidana terhadap pelanggaran baku mutu, pengelolaan limbah, hingga aspek perizinan.Sayangnya, pemantauan regulasi yang dilakukan divisi HSE sering kali memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri. Sebagai contoh, pemantauan regulasi secara manual–dilakukan dengan menginput daftar peraturan dan merinci kewajiban perusahaan menggunakan Microsoft Excel–dapat saja berisiko human error ; hingga alokasi waktu dan tenaga yang inefisien.Di sisi lain, divisi HSE tidak dapat melihat update secara real time. Pasalnya, selain kewajiban yang berdasarkan peraturan, ada pula kewajiban berdasarkan suatu perizinan tertentu. Ini belum termasuk minimnya sumber daya dalam divisi HSE yang kadang kala menjadi masalah dalam pemantauan dan pembaruan regulasi hingga level kewajiban.Sebagai contoh, penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)berdampak pada perubahan banyak ketentuan dalam UU 32/2009. UU Ciptaker melahirkan peraturan pemerintah baru terkait perubahan UU 32/2009, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Pembaruan akibat terbitnya peraturan ini berdampak pada 180 Kewajiban yang diubah, 228 Kewajiban yang baru, dan 39 kewajiban yang dicabut.Selanjutnya, PP 22/2021 melatarbelakangi lahirnya peraturan-peraturan berikut:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi mesin dengan Pembakaran Dalam.</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium.</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus-Menerus</li></ol>Dengan lahirnya peraturan-peraturan pelaksana PP 22/2021, akan terdapat banyak kewajiban baru, kewajiban yang diubah, atau kewajiban yang dicabut. Segala perubahan tersebut harus diaplikasikan oleh seluruh perusahaan yang terdampak.Belum selesai dengan penyesuaian UU Ciptaker dan peraturan pelaksananya, pada November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusionalitas bersyarat. MK menyatakan, UU Ciptaker masih tetap berlaku secara bersyarat. Pemerintah diberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaikinya, dan dilarang untuk menerbitkan peraturan turunan baru untuk sementara waktu. Berarti maksimal dua tahun sejak November 2021, akan terdapat perbaikan dari UU Ciptaker. Perbaikan tersebut pastinya berdampak kepada berbagai industri, termasuk industri ekstraktif. Divisi HSE diharapkan dapat memperbarui kembali daftar peraturan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan; sekaligus merinci kewajiban perusahaan berdasarkan peraturan-peraturan baru yang relevan.Ekspektasi besar yang diberikan perusahaan kepada divisi HSE tentunya semakin sulit mengingat seluruh pekerjaan tersebut tidak jarang dilakukan secara manual dan berkala. Sesuai dengan komitmen kami selama lebih dari dua dekade untuk selalu menjadi bagian dari solusi, Hukumonline kini membangun Regulatory Compliance System (RCS), platform karya anak bangsa berbasis AI yang dapat menjadi solusi dari permasalahan atau kesulitan HSE dalam melakukan pemantauan regulasi sampai dengan pemetaan kewajiban-kewajiban hukum sesuai dengan scope atau lini bisnisnya. Fitur Automatic Content Update dalam RCS memudahkan divisi HSE untuk selalu meng-update perubahan regulasi hingga ekstraksi kewajiban yang bersifat dinamis.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/User_Regframe_Tree_fullview_topic_A_1_d88e9c0fad.png"></figure>Namun, tidak hanya level kewajiban. Terkadang, suatu kewajiban perizinan memuat beberapa actionable items yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh para PIC kewajiban tersebut. Itu sebabnya, fitur Obligation Checklist juga dapat digunakan untuk mempermudah merinci items tersebut.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_manager_as_auditor_b4afe48330.png"></figure>Selain itu divisi HSE juga dapat memonitor pemenuhan kewajiban tersebut dengan fitur Compliance Monitor dari RCS.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_34_b5c25486d0.png"></figure>

large_rcs-usecase-1.jpg

medium_rcs-usecase-1.jpg

small_rcs-usecase-1.jpg

thumbnail_rcs-usecase-1.jpg

rcs-usecase-1.jpg

Bagi sebuah perusahaan di bidang ekstraktif, divisi Health, Safety, Environment (HSE) merupakan ujung tombak kepatuhan regulasi terkait keamanan dan keselamatan tenaga kerja, serta lingkungan.

Begini Cara Praktis Perusahaan Ekstraktif Lakukan Pembaruan Regulasi hingga Level Kewajiban

Dewasa ini, kita semakin menyadari betapa pentingnya eksistensi dari&nbsp;Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai aspek kehidupan masyarakat kini mengandalkan jasa dari LJK, mulai dari bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, dan lain-lain.Akan tetapi dalam melaksanakan bisnisnya sehari-hari, LJK tidak luput dari risiko tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme (“TPPU, TPPT, dan KKN”). Tak jarang, LJK dilibatkan oleh pelaku tindak pidana sebagai sarana untuk mengirimkan, menerima, dan/atau menyimpan kekayaan hasil tindak pidana. Bahkan, LJK dinilai menjadi&nbsp;suplai utama dalam rantai tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dan keterlibatannya dapat berakibat fatal pada hilangnya kepercayaan publik.Mengingat TPPU, TPPT, dan KKN merupakan tindak pidana yang kompleks dan dapat berdampak besar kepada masyarakat, pemerintah mengatur hal tersebut secara ketat melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Otoritas negara pun seakan-akan berlomba-lomba dalam menyusun peraturan perundang-undangan atau pedoman terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“APU PPT dan Anti KKN”). Beberapa otoritas yang terlibat misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, dan KPK. Hal ini tentunya menyebabkan ada begitu banyak peraturan perundang-undangan mengenai APU PPT dan Anti KKN yang harus dipatuhi.&nbsp;Kesulitan selanjutnya hadir dikarenakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan tersebut seringkali diubah dan/atau dicabut yang menyebabkan masyarakat berisiko untuk menerapkan ketentuan yang sudah tidak berlaku dan/atau tidak mengetahui terdapat ketentuan baru yang harus diimplementasikan. Sehingga LJK memiliki tantangan tersendiri untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut beserta seluruh perubahannya.Lebih lanjut, risiko terjadinya TPPU, TPPT, dan KKN pada LJK mungkin dialami oleh fungsi-fungsi yang tidak berlatar belakang hukum. Bahkan saat ini banyak pihak yang dinilai masih belum dapat memahami batasan-batasan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) mengatur bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara bisa lepas dari jerat pidana akibat gratifikasi apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. Apabila hal ini tidak dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor, maka yang bersangkutan dapat diancam sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).&nbsp;Apabila pegawai LJK tidak dibekali dengan informasi yang cukup, yang bersangkutan bisa saja tidak mengetahui bahwa dirinya telah menerima gratifikasi terlarang dan/atau tidak mengetahui bahwa jika menerima gratifikasi tersebut maka yang bersangkutan harus melaporkannya kepada KPK. Hal tersebut tentunya menjadi risiko yang sangat besar dan menjadi tantangan berikutnya bagi LJK karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, dan/atau kesalahan interpretasi pegawai terhadap peraturan perundang-undangan di bidang APU PPT dan Anti KKN dapat menyebabkan timbulnya berbagai risiko bagi LJK, mulai dari risiko reputasi, finansial, kepatuhan, hingga hukum.Menanggapi kegelisahan LJK di atas, Hukumonline hadir dengan Regulatory Compliance System (“RCS”) yang dapat mempermudah LJK menghindari TPPU, TPPT dan KKN. Disertai dengan&nbsp;database&nbsp;peraturan Hukumonline yang memiliki akses terhadap lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) peraturan perundang-undangan, RCS dapat membantu LJK untuk mengidentifikasikan berbagai kewajiban secara cepat dan efisien agar terhindar dari berbagai risiko, utamanya risiko hukum dan ketidakpatuhan. Dengan memanfaatkan&nbsp;Artificial Intelligence dan menyajikan hasil kurasi dari sarjana hukum, RCS mampu mengemas kewajiban tersebut dengan memperhatikan kenyamanan dan kemudahan user sehingga kontennya mudah dipahami bahkan untuk pihak yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dengan demikian RCS mampu menekan risiko ketidakpatuhan dan hukum sehingga LJK dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya.Dapatkan secara langsung manfaat RCS dengan mengajukan demo secara gratis&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/wa/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_oct">di sini&nbsp;</a>untuk merasakan manfaat Regulatory Compliance System.

businessman-giving-bribe-money-envelope-partner (1) - Edited.png

medium_businessman-giving-bribe-money-envelope-partner (1) - Edited.png

small_businessman-giving-bribe-money-envelope-partner (1) - Edited.png

thumbnail_businessman-giving-bribe-money-envelope-partner (1) - Edited.png

Dewasa ini, kita semakin menyadari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) rentan terhadap risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Hancur Reputasi Hingga Dikenakan Sanksi Pidana, Sulitnya Lembaga Jasa Keuangan Untuk Mematuhi Peraturan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan KKN di Indonesia

Transformasi perseroan terbatas (PT) menjadi perusahaan terbuka (PT Tbk) merupakan pencapaian besar bagi suatu perusahaan. Bagaimana tidak, dengan menyandang format perusahaan terbuka, suatu perusahaan memiliki “privilege” untuk dapat mengakses sumber daya modal yang besar berasal dari investasi publik. Hal itu tentunya dapat mendukung percepatan pertumbuhan dan ekspansi bisnis perusahaan.&nbsp;Akan tetapi, menyandang status sebagai perusahaan terbuka tentunya memberikan konsekuensi hukum yang lebih besar pula. Kondisi ini tidak lain bertujuan untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja perusahaan dan peningkatan kepercayaan&nbsp;stakeholder, khususnya para investor/pemegang saham. Tanggung jawab besar yang dimaksud tentunya berkaitan dengan kompleksitas dan banyaknya aktivitas kepatuhan (compliance) yang harus dipenuhi.Secara garis besar, ada dua faktor yang menyebabkan aktivitas kepatuhan perusahaan terbuka menjadi lebih kompleks.&nbsp;Pertama, terdapat lebih dari satu regulator/otoritas yang memiliki wewenang di sektor pasar modal. Di antaranya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan, serta otoritas lain yang dikenal sebagai&nbsp;self regulatory organization&nbsp;(SRO).&nbsp;Lebih lanjut, otoritas lain yang dimaksud terdiri dari Bursa Efek Indonesia; Lembaga Penjamin dan Penyelesaian yang dilaksanakan fungsinya oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).Faktor&nbsp;kedua ialah banyaknya peraturan di bidang pasar modal yang melahirkan kewajiban hukum bagi perusahaan terbuka. Berdasarkan data pemetaan regulasi yang Tim Hukumonline lakukan, ditemukan setidaknya lebih dari 100 (seratus) peraturan yang mengatur kewajiban bagi perusahaan terbuka selepas dilakukannya&nbsp;initial public offering&nbsp;(IPO). Kondisi ini tentunya merupakan konsekuensi logis dari faktor pertama sebagaimana telah dijelaskan di atas.Untuk menunjukan klaim bahwa aktivitas kepatuhan perusahaan terbuka di Indonesia sangat banyak dan kompleks, kita dapat melihat satu aspek kepatuhan dari perusahaan terbuka, yaitu laporan yang perlu disampaikan oleh perusahaan terbuka.&nbsp;Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”), diterangkan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.&nbsp;Laporan keuangan berkala tersebut mencakup laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.&nbsp; Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas di bidang pasar modal menetapkan kewajiban yang hampir serupa. Berdasarkan Peraturan I-E - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi&nbsp;(“Peraturan I-E BEI”), diatur bahwa perusahaan tercatat, dalam hal ini adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di bursa, wajib untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BEI.&nbsp;Lebih lanjut, tidak hanya laporan keuangan secara berkala, berdasarkan Peraturan I-E BEI juga menerangkan kewajiban bagi perusahaan tercatat untuk menyampaikan berbagai laporan insidental kepada BEI, yang apabila dilihat secara kuantitatif, jumlahnya tidak kurang dari 17 (tujuh belas) jenis laporan.Kompleksitas dari aspek kepatuhan perusahaan terbuka ini tentunya perlu dimonitor secara saksama, mengingat otoritas di bidang pasar modal nyatanya telah memberikan ancaman sanksi yang dapat dikatakan tidak “main-main” atas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka.&nbsp;Dalam POJK 14/2022 yang mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala misalnya, diterangkan sejumlah ancaman sanksi administratif yang berat, mulai dari peringatan secara tertulis, denda, pembekuan usaha, sampai pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK.&nbsp;Begitu pula dengan BEI sebagaimana dimuat dalam ketentuan Peraturan I-H - Keputusan Direksi PT BEJ Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 Tahun 2004 tentang Sanksi, yang memberikan ancaman sanksi administratif berat atas ketidakpatuhan perusahaan terbuka terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh bursa, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga suspensi di BEI. Dengan demikian, tidak heran jika dalam praktiknya banyak perusahaan terbuka yang dikenakan sanksi oleh otoritas terkait seperti dapat dilihat melalui berbagai sumber pemberitaan.Merespons problematika kompleksitasnya aktivitas kepatuhan perusahaan terbuka sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hukumonline sebagai perusahaan&nbsp;legal tech menghadirkan produk bernama&nbsp;Regulatory Compliance System (“RCS”).&nbsp;RCS dapat membantu perusahaan terbuka dalam melakukan monitoring berbagai regulasi secara lengkap dari berbagai regulator di bidang pasar modal. Lebih dari itu, RCS dapat memetakan berbagai kewajiban yang timbul dari regulasi tersebut secara secara sistematis, sehingga sangat memudahkan aspek&nbsp;compliance&nbsp;dilakukan oleh perusahaan terbuka.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Pasar_Modal_Sector_Highlight_1_0f7f5c1eb6.png" alt="Pasar Modal Sector Highlight (1).png"></figure>Kompleksitas Kewajiban Hukum Pasar Modal (Pasca-IPO) yang Harus Dipatuhi&nbsp;Berdasarkan gambar, terlihat bahwa terdapat 558 kewajiban hukum dalam sektor pasar modal. Jumlah tersebut menunjukkan kompleksitas dari pemenuhan kepatuhan perusahaan setelah melakukan IPO.Serta paling urgensi, RCS akan membantu memitigasi secara optimal risiko ketidakpatuhan perusahaan terbuka, sehingga perusahaan terbuka lepas dari “bayang-bayang” sanksi yang dapat mengganggu kelangsungan aktivitas bisnis perusahaan.Regulatory Compliance System didukung oleh konten dan hasil kurasi dari tim Hukumonline dengan latar belakang hukum S1 dan S2 dari universitas ternama di dalam dan luar negeri. Sehingga, RCS dapat mengemas kewajiban hukum secara akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh user.&nbsp;Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayai RCS sebagai platform pemantauan kepatuhan hukum andalan perusahaan. Ketahui lebih lanjut bagaimana RCS dapat membantu perusahaan dengan menghubungi&nbsp;<a href="mailto:demo@hukumonline.com">demo@hukumonline.com</a> atau klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_dec">di sini</a>.<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Sumber: <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210090847-17-314262/bei-beri-sanksi-31-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-q3-2021">https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210090847-17-314262/bei-beri-sanksi-31-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-q3-2021</a> atau <a href="https://investor.id/market-and-corporate/299475/belum-sampaikan-laporan-keuangan-51-perusahaan-tercatat-kena-sanksi-dan-denda-rp-50-juta">https://investor.id/market-and-corporate/299475/belum-sampaikan-laporan-keuangan-51-perusahaan-tercatat-kena-sanksi-dan-denda-rp-50-juta</a>.</li></ol>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

large_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

medium_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

small_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

thumbnail_stock-market-forex-trading-graph-graphic-concept (1).jpg

Transformasi perseroan terbatas  menjadi perseroan terbuka menimbulkan tanggung jawab yang lebih kompleks. Simak selengkapnya.

Kompleksitas Compliance Perusahaan Terbuka di Indonesia: Sebuah Tantangan dan Solusi

Sudah menjadi keniscayaan bahwa era Revolusi Industri 4.0 membawa babak baru dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, hampir sebagian besar keperluan dapat diakses melalui platform digital. Terkait platform digital tersebut, salah satu sektor yang sangat terasa adalah perdagangan; aktivitas jual beli secara&nbsp;online melalui berbagai e-commerce.&nbsp;Melalui&nbsp;e-commerce, pembeli mendapatkan berbagai kemudahan dalam mendapatkan barang tanpa perlu bepergian, terkena macet, atau berdesak-desakan. Mengingat efektivitas dan kemudahan yang ditawarkan, tidak heran apabila masyarakat kini lebih menyukai transaksi jual-beli melalui e-commerce.&nbsp;Menariknya,&nbsp;e-commerce mewajibkan penggunanya untuk membuat akun dan melengkapi berbagai informasi yang bersifat pribadi, mulai dari nama lengkap, alamat email, nomor&nbsp;handphone, alamat rumah, dan sebagainya. Hal ini tentunya menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha e-commerce untuk melindungi data-data pribadi tersebut. Namun siapa sangka, berbagai media berita mewartakan adanya kebocoran data pribadi.Kebocoran data pribadi sendiri tidak terlepas dari rentannya sistem keamanan data pribadi dan kurang komprehensifnya kebijakan perlindungan data pribadi yang diberlakukan. Berdasarkan temuan Katadata.co.id, hingga Kuartal II Tahun 2022, setidaknya terdapat lebih dari 1 juta akun yang mengalami kebocoran data pengguna. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan Kuartal I Tahun 2022 dengan sekitar 430 ribu akun yang mengalami kebocoran data pengguna.1Tidak adanya payung hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (atau UU PDP), menjadi salah satu pemicu masih rendahnya komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pelindungan data pribadi.&nbsp;Lebih lanjut, tidak diaturnya ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik membuat penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi menjadi kurang maksimal. Dengan minimnya pengaturan, ditambah lagi ketentuan-ketentuan data pribadi yang sebelumnya diatur secara sektoral membuat para pelaku usaha belum memiliki standar terhadap pemrosesan data pribadi.&nbsp;Beberapa contoh rumitnya pengaturan data pribadi, antara lain, sebelum lahirnya UU PDP, ketentuan data pribadi di bidang&nbsp;e-commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.&nbsp;Kemudian, pada bidang&nbsp;financial technology, ketentuan terkait data pribadi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan masih banyak lagi.Sehubungan dengan itu, kehadiran UU PDP sebagai payung hukum dari pelindungan data pribadi memang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Mengutip Tirto.id, Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, berpendapat bahwa UU PDP dapat meningkatkan kesadaran pengelola data untuk memperkuat keamanan siber pada platformnya.2Hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang tidak mungkin mengingat pengaturan pelindungan data pribadi UU PDP pun sedikit banyak mengacu pada&nbsp;General Data Protection Regulation (“GDPR”) milik Uni Eropa. Dengan kata lain, UU PDP yang ada saat ini memiliki kesetaraan regulasi dengan negara-negara yang juga berpedoman pada GDPR. Hal dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam UU PDP yang dinilai lebih bisa mengikat setiap orang untuk memiliki kesadaran akan pelindungan data pribadi.Pertama, adanya lembaga baru yang nantinya akan bertanggung jawab dan memiliki wewenang atas pelindungan data pribadi. Dengan demikian, penyelenggaraan dan penegakan hukum atas pelindungan data pribadi berada di bawah naungan lembaga tersebut. Harapannya, hal ini dapat mengurangi tumpang tindih tupoksi penyelenggaraan pelindungan data pribadi antar sektor.Kedua, diwajibkannya Pengendali dan Prosesor Data Pribadi untuk memiliki&nbsp;Data Protection Officer&nbsp;dalam perusahaannya guna menjalankan fungsi-fungsi pelindungan data pribadi. Adanya personel khusus ini menunjukkan bahwa pemrosesan data pribadi di dalam UU PDP sebagai hal penting yang harus diprioritaskan penyelenggaraannya, dan tidak lagi mencampuradukkan fungsi pelindungan data pribadi dengan fungsi-fungsi lainnya di perusahaan.Di sisi lain, masih banyak ketentuan dalam UU PDP yang dipandang sebagai terobosan baru dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi, seperti:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Dimuatnya ketentuan sanksi pidana.</li><li>Dimungkinkannya transfer data pribadi dalam/luar negeri.</li><li>Ketentuan extraterritorial yang termaktub dalam Pasal 2.</li><li>Adanya sanksi administratif berupa denda maksimal&nbsp;2% dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran, dan lain-lain.</li></ol>Kehadiran UU PDP juga tidak serta merta mencabut peraturan-peraturan data pribadi yang sebelumnya diatur secara sektoral. Oleh karenanya,&nbsp;peraturan data pribadi di masing-masing sektor masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UU PDP. Dengan demikian, implementasi ketentuan dari peraturan tersebut perlu dicermati lebih lanjut dalam peraturan-peraturan data pribadi, apakah selaras dengan ketentuan PDP atau justru bertentangan.Tersebarnya peraturan data pribadi di berbagai sektor menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha untuk dapat menentukan aspek kepatuhan hukum yang selaras dengan UU PDP, terlebih bagi pelaku usaha yang menjalankan lebih dari satu aktivitas usaha. Belum lagi, UU PDP telah menentukan bahwa setiap pihak yang terkait dengan pemrosesan data pribadi hanya memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian paling lama hingga 17 Oktober 2024.3<a href="https://tirto.id/catatan-serangan-siber-selama-2022-yang-potensi-terulang-di-2023-gAsw">&nbsp;</a>Solusi Teknologi untuk Pemenuhan Kepatuhan Hukum terkait Pelindungan Data PribadiMelihat kompleksitas yang diciptakan oleh UU PDP, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum terkait pelindungan data pribadi.Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait pelindungan data pribadi, baik berdasarkan UU PDP, maupun berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi pada peraturan lainnya.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_ad1ab1c64d.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tak lagi perlu mengkhawatirkan risiko-risiko hukum dari UU PDP.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_feb23">di sini</a>.&nbsp;&nbsp;1<a href="https://databoks.katadata.co.id/profile/vika-azkiya-dihni">Vika Azkiya Dihni</a>, (2022,. “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Melonjak 143% pada Kuartal II 2022”,&nbsp; <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022">https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022</a>. Diakses pada 24 Januari 2023.&nbsp;2Dipna Videlia Putsanra, (2022), “Apa Itu UU PDP Perlindungan Data Pribadi dan Pasal yang Disorot”,&nbsp;<a href="https://tirto.id/apa-itu-uu-pdp-perlindungan-data-pribadi-dan-pasal-yang-disorot-gwtC">https://tirto.id/apa-itu-uu-pdp-perlindungan-data-pribadi-dan-pasal-yang-disorot-gwtC</a>. Diakses pada 24 Januari 2023.&nbsp;3Adi Briantika, (2023), “Catatan Serangan Siber Selama 2022 yang Potensi Terulang di 2023”,&nbsp;<a href="https://tirto.id/catatan-serangan-siber-selama-2022-yang-potensi-terulang-di-2023-gAsw">https://tirto.id/catatan-serangan-siber-selama-2022-yang-potensi-terulang-di-2023-gAsw</a>. Diakses pada 24 Januari 2023.&nbsp;

thumbnail_pexels-negative-space-160107.jpg

pexels-negative-space-160107.jpg

UU PDP merupakan jawaban atas isu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sebelum adanya UU PDP, tidak ada perlindungan yang komprehensif. 

Habis Gelap Terbitlah Terang: Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) atau yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan pertama kali di Indonesia pada 1918. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, sebagaimana diamanatkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, WvSNI tetap diberlakukan guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi.WvSNI kemudian ditetapkan menjadi kodifikasi hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Melalui peraturan tersebut kemudian dijelaskan bahwa nama WvSNI diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Kini setelah lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia akhirnya sah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, meninggalkan KUHP lama bagian dari warisan kolonial Belanda. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 2 Buku, 37 bab, dan 624 Pasal&nbsp;dan disahkan pada 2 Januari 2023 (“KUHP Baru”). KUHP baru ini akan berlaku efektif 3 tahun sejak diundangkan.Salah satu aspek yang menarik untuk dicermati dalam KUHP Baru adalah soal subjek hukum. Sebelumnya, KUHP lama hanya mengenal manusia (natural person) sebagai subjek hukum pidana; dan kini KUHP baru menyatakan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terlepas keberadaan korporasi dalam tindak pidana sebetulnya telah dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun penulis tetap menilai hal ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dicermati mengingat KUHP Baru memberi afirmasi yang jelas bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya ketika melakukan tindak pidana.&nbsp;Perlu diketahui pula bahwa definisi korporasi di sini ialah baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan usaha seperti Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;Dalam pengamatan menulis, terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang dapat kita temui berdasarkan KUHP Baru yang dapat diminta pertanggungjawabannya pada korporasi, misalnya seperti tindak pidana pembukaan rahasia, penggelapan, perbuatan curang, dll.Dengan ditetapkannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP baru, maka menjadi penting tentunya bagi pelaku usaha dalam menyikapi persoalan atas tindak pidana korporasi demi menjaga kelancaran usaha serta sebagai bentuk upaya preventif atas risiko-risiko hukum yang dapat lahir dari pelanggaran terhadap KUHP Baru. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan atas kodifikasi hukum pidana terbaru di Indonesia utamanya dalam kurun waktu 3 tahun sebelum KUHP baru betul-betul efektif berlaku.&nbsp;Selain itu, mempertimbangkan banyaknya jumlah ketentuan KUHP Baru yang mencapai 624 pasal,&nbsp; tidak dapat dipungkiri bahwa muncul isu di mana tidak semua perusahaan memiliki tim legal yang memadai untuk melakukan analisis terhadap risiko-risiko hukum yang dapat timbul atas terbitnya KUHP Baru.&nbsp;&nbsp;Regulatory Compliance System&nbsp;Solusi Mutakhir bagi Pemantauan Hukum Perusahaan&nbsp;Sebagai&nbsp;legal tech company yang telah berkiprah selama lebih dari 20 tahun di Indonesia, Hukumonline menawarkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai solusi praktis berbasis&nbsp;web untuk pemenuhan kepatuhan hukum korporasi tersistematis. Hingga tahun 2023, RCS telah dipercaya oleh banyak perusahaan dari berbagai sektor industri mulai dari BUMN, hingga perusahaan multinasional.Berbekal pada pengalaman lebih dari 20 tahun serta komitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam peningkatan literasi hukum di tanah air, RCS dapat menjadi jawaban bagi korporasi untuk mengatasi isu seperti kesulitan dalam memantau banyaknya jumlah pembaruan peraturan perundang-undangan di tanah air serta pemenuhan kepatuhan hukum perusahaan itu sendiri.&nbsp;KUHP Baru hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak produk hukum yang menghadirkan kompleksitas ketentuan hukum bagi perusahaan. Maka dari itu, kami meyakini pemanfaatan RCS bisa menjadi solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan kepatuhan hukum korporasi saat ini. Secara singkat, berikut kemudahan-kemudahan yang ditawarkan RCS.&nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;Sistem kepatuhan yang ditawarkan RCS mampu memetakan kewajiban dan sanksi secara sistematis sehingga diharapkan dapat memudahkan perusahaan untuk dapat mengetahui setiap potensi risiko hukum dari peraturan-peraturan yang berdampak pada bisnis usahanya.&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait izin lingkungan, baik berdasarkan UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja, PP 22/2021, hingga Permen KLHK 18/2021<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/intuitive_dashboard_home_e224eed3f1.webp" alt="intuitive_dashboard_home.webp"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/automatic_content_home_6e3960db90.webp" alt="automatic_content_home.webp"></figure>&nbsp;Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/compliance_monitor_home_eab5462727.webp" alt="compliance_monitor_home.webp"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, korporasi tidak lagi perlu mengkhawatirkan kompleksitas ketentuan hukum bagi perusahaan serta risiko-risiko hukum yang mengintai sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban hukum.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial_form_demo&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_may23">di sini</a>. &nbsp;

thumbnail_pexels-jadeline-abba-5147453.jpg

pexels-jadeline-abba-5147453.jpg

Kelahiran KUHP Baru nyatanya menimbulkan dampak yang signifikan bagi korporasi atau pelaku usaha.

Lahirnya KUHP Baru dan Dampaknya bagi Korporasi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi capaian baru untuk pengaturan di sektor keuangan. Sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan tersebar di belasan undang-undang. Selain itu, beberapa kegiatan usaha belum diatur pada level pusat. Dengan pendekatan omnibus, UU P2SK diharapkan dapat mewujudkan sektor keuangan yang lebih berkembang, inklusif, dan stabil.Kini, UU P2SK mencabut 1 undang-undang dan mengubah 16 undang-undang lainnya. Terdapat dua fokus yang hendak dicapai, yaitu penguatan kelembagaan dan pengembangan sektor keuangan.Pertama, mengenai penguatan kelembagaan, UU P2SK memperkuat koordinasi antarotoritas yang terlibat di sektor keuangan, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).Keempat lembaga tersebut tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang merupakan salah satu materi penting yang diatur dalam UU P2SK. Penguatan masing-masing lembaga juga dilakukan, misalnya dengan menambah kewenangan OJK atas pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aset digital, dan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).Kedua, mengenai pengembangan sektor keuangan, UU P2SK berusaha menguatkan peran sektor keuangan sebagai sistem intermediasi antara penyedia dana dan pengguna dana, sekaligus meningkatkan literasi keuangan konsumen.Untuk kegiatan usaha&nbsp;financial technology (fintech), UU P2SK memberikan kejelasan pengaturan pada level undang-undang. Ketentuan mengenai ITSK menegaskan peraturan-peraturan OJK sebelumnya yang berkaitan dengan inovasi keuangan digital, misalnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang diatur, antara lain, adalah perizinan, uji coba inovasi (sandbox), dan kepesertaan dalam asosiasi.Dalam rangka mendukung ITSK, UU P2SK mengatur reorganisasi dalam tubuh OJK. Hal ini dilakukan dengan membentuk jabatan baru, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.Khusus untuk&nbsp;fintech yang melakukan kegiatan usaha pinjam-meminjam (lending), atau merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), UU P2SK mengelompokkannya sebagai usaha jasa pembiayaan seperti lembaga pembiayaan dan perusahaan pergadaian.&nbsp;Konsekuensi dari pengelompokan baru ini diprediksi akan menghasilkan sinergisme pengaturan untuk penyelenggara LPBBTI, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pergadaian.Lebih lanjut, UU P2SK menegaskan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Dalam hal ini, otoritas mendapatkan kewenangan atas pengawasan perilaku pasar (market conduct) untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.Materi lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan baru mengenai&nbsp;restorative justice. UU P2SK mengenalkan sanksi penggantian kerugian kepada korban, yang dapat menjadi pemberat pidana yang dikenakan terhadap pelaku usaha.Sebagai kesimpulan, UU P2SK berperan sebagai payung hukum sektor keuangan yang akan memantik lahirnya peraturan-peraturan baru. Hal ini semakin meningkatkan kompleksitas kegiatan usaha&nbsp;fintech, mengingat pelaku usaha harus memonitor baik peraturan yang ada saat ini (existing) maupun peraturan yang akan diterbitkan secara terkini (real-time).&nbsp;Dengan meningkatnya kewenangan pengawasan yang diamanatkan oleh UU P2SK dan sanksi yang dikenakan, pelaku usaha&nbsp;fintech diharapkan untuk selalu menjaga kepatuhan hukumnya.Regulatory Compliance System sebagai Solusi Pemantauan Kewajiban Hukum &nbsp;Untuk membantu pelaku usaha&nbsp;fintech, Hukumonline menawarkan Regulatory Compliance System (RCS) sebagai solusi pengelolaan kepatuhan hukum yang lebih efektif. RCS hadir dalam bentuk&nbsp;software bagi pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban-kewajiban di bidang&nbsp;fintech.&nbsp;&nbsp;Selain itu, sistem pengelolaan kepatuhan (compliance management system) RCS juga mempermudah pelaku usaha untuk mengelola proses kepatuhan hukum di internal perusahaan secara cepat dan terintegrasi.&nbsp;Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu PlatformSistem yang ditawarkan RCS mampu memetakan kewajiban dan sanksi secara sistematis, sehingga diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui potensi risiko hukum dari setiap peraturan yang berdampak pada kegiatan usahanya.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure> &nbsp;Selalu Ter-update&nbsp;dengan Perubahan PeraturanDengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau kepatuhan hukum secara terkini (real-time) berdasarkan peraturan yang terbaru.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure> &nbsp;Proses Audit Kepatuhan Hukum Lebih EfisienProses pemantauan kepatuhan hukum yang sistematis dan komprehensif dalam RCS juga mempermudah pelaku usaha untuk melakukan audit.<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>Dengan keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak perlu mengkhawatirkan kompleksitas ketentuan hukum dan risiko yang mengintai, sebagai dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban hukum. &nbsp;Jadi, ini saatnya Anda memperoleh langsung manfaat dari RCS. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=use_cases_sept23">di sini</a>. &nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-alphatradezone-5833304.jpg

pexels-alphatradezone-5833304.jpg

UU P2SK menjadi dasar hukum utama sektor keuangan yang akan melahirkan peraturan-peraturan baru.

UU P2SK: Sinergisme Pengaturan di Sektor Keuangan

Dalam rangka memprioritaskan sertifikasi halal pada semua jenis produk, pemerintah terus berupaya untuk menerbitkan regulasi-regulasi terkait yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan.&nbsp;&nbsp;Tentu saja prioritas untuk melakukan sertifikasi halal atas semua jenis produk merupakan salah satu amanat dari&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations">UUD 1945</a> yang mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk menjamin hal tersebut, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait dengan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.&nbsp;&nbsp;Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal, antara lain&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546b2bcb6e22d/undang-undang-nomor-33-tahun-2014/consolidations">Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Hala</a>l (yang selanjutnya disebut sebagai “UU Jaminan Produk Halal”) serta peraturan perubahannya yaitu&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022">Perppu Cipta Kerja</a>,&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603236703b68e/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2021">Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “PP 39/2021”), dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62259b9b5cb5b/keputusan-menteri-agama-nomor-748-tahun-2021">Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “KMA 748/2021”).&nbsp;Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam&nbsp;Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal&nbsp;jo.&nbsp;Pasal 1 angka 2 PP 39/2021, yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Secara lebih detail, KMA 748/2021 telah menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, antara lain:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Makanan;</li><li>Minuman;</li><li>Obat;</li><li>Kosmetik;</li><li>Produk kimiawi;</li><li>Produk biologi;</li><li>Produk rekayasa genetic;</li><li>Barang gunaan;</li><li>Jasa penyembelihan;</li><li>Jasa pengolahan;</li><li>Jasa penyimpanan;</li><li>Jasa pengemasan;</li><li>Jasa pendistribusian;</li><li>Jasa penjualan; dan</li><li>Jasa penyajian.&nbsp;</li></ol>Tidak hanya berfokus pada produknya saja, setiap kegiatan yang berhubungan dengan produk yang dijual juga diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal, mulai dari kegiatan penyembelihan, kegiatan pengolahan, kegiatan penyimpanan, kegiatan pengemasan, kegiatan pendistribusian, kegiatan penjualan dan kegiatan penyajian.&nbsp;&nbsp;Pemerintah juga menetapkan bahwa setiap lokasi, dan alat Proses Produk Halal juga wajib untuk dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat proses Produk tidak halal. Lokasi, tempat dan alat Proses Produk halal wajib:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Dijaga kebersihan dan higienitasnya;</li><li>Bebas dari najis; dan</li><li>Bebas dari Bahan tidak halal.</li></ol>&nbsp;Terkait cara mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha perlu untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat halal atas produk yang dimilikinya. Pengajuan permohonan sertifikat halal dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik. Dalam mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;</li><li>Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;</li><li>Memiliki Penyelia Halal; dan</li><li>Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. &nbsp;</li></ol>Kemudian, selain memenuhi kewajiban tersebut, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Data pelaku usaha;</li><li>Nama dan jenis produk;</li><li>Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan</li><li>Pengolahan produk.</li></ol>Didasarkan pada tujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait dengan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah juga mengenakan sanksi kepada pelaku usaha apabila tidak melakukan pemenuhan terhadap kepemilikan sertifikasi halal. Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 149 ayat (1) PP 39/2021 disebutkan bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.&nbsp;&nbsp;Untuk menjamin proses sertifikasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Screenshot_2024_01_03_at_15_29_53_4_418ffba91f_7b63d064c2.png" alt="Screenshot_2024_01_03_at_15_29_53_4_418ffba91f.png"></figure>Bagaimana RCS melakukannya? Regulatory Compliance System didukung oleh konten dan hasil kurasi dari Tim Hukumonline dengan latar belakang hukum S1 dan S2 dari universitas ternama di dalam dan luar negeri. RCS dapat mengemas kewajiban hukum secara akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh user.Sebagai contoh, berdasarkan gambar, terlihat bahwa setiap pelaku usaha perlu memiliki sertifikat halal untuk setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia serta melakukan perpanjangan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.&nbsp;Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayai RCS sebagai platform pemantauan kepatuhan hukum andalan perusahaan. Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=rcs_use_cases_sertifikasi_halal">di sini</a>.&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>&nbsp;Pasal 28E ayat (1) UUD 1945</li><li>&nbsp;Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal jo Pasal 2 ayat (1) PP 39/2021</li><li>&nbsp;Bagian Kesatu dan Kedua KMA 748/2021</li><li>&nbsp;Huruf i sampai dengan huruf o bagian Kedua KMA 748/2021</li><li>&nbsp;Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal jo. Pasal 6 ayat (1) PP 39/2021</li><li>Pasal 21 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal jo. Pasal 6 ayat (2) PP 39/2021</li><li>&nbsp;Pasal 59 ayat (1) PP 39/2021</li><li>&nbsp;Pasal 49 PP 39/2021</li><li>&nbsp;Pasal 29 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal jo. Pasal 59 ayat (2) PP 39/2021 &nbsp;</li></ol>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-aleksandar-pasaric-3423860.jpg

pexels-aleksandar-pasaric-3423860.jpg

Dasar hukum sertifikasi halal diatur dalam UU Jaminan Produk halal, Perppu Cipta Kerja, PP 39/2021, dan KMA 748/2021.