Sejalan dengan kemajuan teknologi, penggunaan dan pengembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal tersebut, pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi dengan menyediakan infrastruktur hukum dan regulasinya.

Tahun ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024).

Merujuk pada peraturan terbaru tersebut, terdapat perubahan pada sejumlah pasal dalam UU ITE. Termasuk tentang  penjelasan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Ada juga perluasan pembatasan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Selain itu, masih ada sejumlah perubahan dan penjelasan yang dapat Anda pelajari selengkapnya dengan mengunduh white paper Dinamika Baru Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melalui link bit.ly/Whitepaper-HOL2024.