Seiring dengan kemajuan teknologi, kegiatan perdagangan di Indonesia pun turut mengalami perkembangan. Saat ini, kegiatan perdagangan yang terjadi di Indonesia tidak terbatas pada perdagangan konvensional saja, tapi juga melingkupi perdagangan melalui sistem elektronik.&nbsp;&nbsp;Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5de6396abe483/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019/">Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “PP 80/2019”), Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disingkat menjadi “PMSE”) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kegiatan PMSE pun tidak lepas dari pemberlakuan perpajakan khusus yang berlaku untuk kegiatan PMSE.&nbsp;&nbsp;Jenis-jenis pajak&nbsp;e-commerce&nbsp;atau jenis-jenis pajak transaksi dalam&nbsp;e-commerce&nbsp;saat ini diatur dalam&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dbabcd0baaed/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-62-pj-2013-tahun-2013">Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “SE Dirjen Pajak SE-62/PJ/2013”) dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552b6588966cb/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-06-pj-2015-tahun-2015/document">Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce</a>&nbsp;(yang selanjutnya disebut sebagai “SE Dirjen Pajak SE-06/PJ/2015”).&nbsp;&nbsp;Singkatnya,&nbsp;SE Dirjen Pajak SE-62/PJ/2013 menerangkan bahwa pengenaan pajak pada&nbsp;e-commerce&nbsp;tidak berbeda dari perdagangan langsung atau&nbsp;offline.&nbsp;Dengan demikian, jenis-jenis pajak perdagangan biasa diberlakukan pula untuk&nbsp;e-commerce.&nbsp;&nbsp;Mengutip Apri Sya’bani dalam “<a href="https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review_Ketentuan_Perpajakan_E-Commerce_di_Indonesia.pdf">Review Ketentuan Perpajakan E-commerce di Indonesia</a>”, penghasilan yang menjadi objek pph bagi para pelaku&nbsp;ecommerce&nbsp;&nbsp;dalam&nbsp; SE Dirjen Pajak SE-62/PJ/2013, antara lain:<ol><li>Keuntungan dari penjualan atas barang.&nbsp;</li><li>Rent fee&nbsp;atau&nbsp;registration fee&nbsp;atas jasa penyediaan tempat, waktu, upaya iklan, serta wadah berjualan di toko internet yang diterima&nbsp;online marketplace.</li><li>Komisi atas jasa perantara pembayaran penjualan barang dan/atau jasa yang diterima penyedia&nbsp;online marketplace&nbsp;dan biaya transaksi yang dibayarkan pemasang iklan kepada penyelenggara&nbsp;classified ads.&nbsp;</li></ol> &nbsp;Dalam&nbsp;SE Dirjen Pajak SE-06/PJ/2015,&nbsp;ditekankan bahwa dalam&nbsp;e-commerce&nbsp;terdapat empat modal transaksi, yakni&nbsp;online marketplace,&nbsp;classified ads, daily deals,&nbsp;dan&nbsp;online retail.&nbsp;Online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat&nbsp;online marketplace Merchant menjual barang dan/atau jasa.Classified ads&nbsp;adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara&nbsp;classified ads.Daily deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs&nbsp;daily deals&nbsp;sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher&nbsp;sebagai sarana pembayaran.Online retail&nbsp;adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara&nbsp;online retail&nbsp;kepada pembeli di situs&nbsp;online retail.Kewajiban Pemotongan PPh dalam Transaksi&nbsp;E-commerceLebih lanjut, kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam transaksi&nbsp;e-commerce&nbsp;disesuaikan dengan bentuk transaksinya. Misalnya: &nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Online marketplace:<ol><li>Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa media.&nbsp;</li><li>Jasa perantara sehubungan dengan perantara transaksi dengan&nbsp;online marketplace, memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan jasa perantara.&nbsp;</li><li>Jasa lain, dalam hal penyelenggara&nbsp;online marketplace menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan&nbsp;online marketplace, memotong PPh Pasal 23/26 (untuk wajib pajak badan) dan memotong PPh Pasal 21/26 (untuk wajib orang pribadi) atas imbalan sehubungan dengan jasa.</li><li>Pembelian barang oleh pembeli, memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang.</li></ol></li><li>Classified Ads: jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa media.<ol><li>Jasa lain, dalam hal penyelenggara&nbsp;classified ads&nbsp;menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan&nbsp;classified ads, memotong PPh Pasal 23/26 (untuk wajib pajak badan) dan memotong PPh Pasal 21/26 (untuk wajib orang pribadi) atas imbalan sehubungan dengan jasa.</li><li>Transaksi akibat penggunaan iklan oleh pengguna iklan, memungut PPh PPh Pasal 21/22/23/26.</li></ol></li><li>Daily Deals<ol><li>Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan sehubungan dengan jasa media.&nbsp;</li><li>Jasa perantara sehubungan dengan perantara pembayaran atau&nbsp;fee&nbsp;transaksi kepada penyelenggara&nbsp;daily deals, memotong PPh Pasal 21/23/26 atas imbalan jasa perantara.&nbsp;</li><li>Jasa lain, dalam hal penyelenggara&nbsp;daily deals menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan&nbsp;daily deals, memotong PPh Pasal 23/26 (untuk wajib pajak badan) dan memotong PPh Pasal 21/26 (untuk wajib orang pribadi) atas imbalan sehubungan dengan jasa.</li><li>Pembelian barang oleh pembeli, memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang.&nbsp;</li></ol></li><li>Online Retail<ol><li>Pembelian barang oleh pembeli, memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang.&nbsp;</li><li>Pembelian/penggunaan jasa oleh pembeli, memotong PPh Pasal 23/26 (untuk wajib pajak badan) dan memotong PPh Pasal 21/26 (untuk wajib orang pribadi) atas imbalan sehubungan dengan jasa.</li><li>Jasa lain, dalam hal penyelenggara&nbsp;online retail menggunakan jasa dari pihak lain untuk menyelenggarakan&nbsp;online retail, memotong PPh Pasal 23/26 (untuk wajib pajak badan) dan memotong PPh Pasal 21/26 (untuk wajib orang pribadi) atas imbalan sehubungan dengan jasa.</li><li>Pembelian barang oleh pembeli, memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan pembelian barang.&nbsp; &nbsp;</li></ol></li></ol>Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan&nbsp;e-commerce&nbsp;mampu melengkapi segala aturan pajak, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban perpajakan setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=seo_articles_pajak_ecommerce">di sini</a>.&nbsp;

thumbnail_pexels-rdne-stock-project-7821688.jpg

pexels-rdne-stock-project-7821688.jpg

Jenis pajak e-commerce atau pajak transaksinya diatur dalam SE-62/PJ/2013 dan SE-06/PJ/2015. Berikut ulasannya.

Mengenal Jenis-Jenis Pajak Transaksi E-commerce

Pada akhir tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 11 tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (atau Permenaker 11/2023).&nbsp;Dengan hadirnya Permenaker No 11 Tahun 2023, setiap perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas diwajibkan untuk menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat tersebut.&nbsp;Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha terhadap terbitnya peraturan tersebut, Hukumonline mengadakan kegiatan Hukumonline Compliance Talks dengan topik Sosialisasi Permenaker 11/23: Inovasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Lingkungan Kerja Ruang Terbatas pada Kamis (19/1).&nbsp;Pengaturan Aktivitas K3 pada Ruang TerbatasKegiatan ini dihadiri oleh Dr. dr. Sudi Astono, MS, selaku Koordinator Pemeriksaan Norma K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ridha Renaldi, selaku SHE People and System Development Department Head PT Pamapersada Nusantara.&nbsp;Diskusi diawali oleh pemaparan dari Sudi Astono dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang memaparkan latar belakang terbitnya Permenaker 11/23, dan mekanisme pengaturan aktivitas K3 pada ruang terbatas.Sudi Astono memaparkan, kehadiran Permenaker 11/2023 merupakan salah satu bentuk penguatan terhadap pelindungan kesehatan dan keselamatan para pekerja, mengingat pekerja yang melaksanakan aktivitas pada ruang terbatas atau&nbsp;confined spaces&nbsp;memiliki risiko tinggi.“Confined spaces merupakan lingkungan yang memiliki tinggi risiko dan sudah menyebabkan kecelakaan, bahkan meninggal. Beberapa kecelakaan kerja pada&nbsp;confined spaces&nbsp;menimbulkan kehilangan dan kerugian yang luar biasa besarnya,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama, Sudi Astono juga menjelaskan bahwa penerapan K3 khususnya pada ruang terbatas merupakan investasi bagi perusahaan. Tanpa penerapan K3 yang tepat, perusahaan pun harus siap menanggung pembengkakan biaya jika terjadi kecelakaan kerja.&nbsp;Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Ruang TerbatasMembahas mengenai cakupan ruang terbatas, Sudi Astono menjelaskan, ruang terbatas adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki struktur atau konfigurasi sedemikian rupa.Dalam ruang lingkup ini, pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, mempunyai akses keluar-masuk yang terbatas, serta tidak dirancang untuk tempat bekerja secara berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya.&nbsp;Jenis-jenis Ruang Terbatas Sesuai Permenaker 11/2023Berdasarkan jenisnya, ada 4 kategori ruang terbatas yang diatur pada Permenaker 11/2023, yaitu:<ol><li>Tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tungku, silo, dan cerobong;</li><li>Jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa;</li><li>Sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya dengan kedalaman melebihi 1,5 meter; dan/atau</li><li>Ruang lain yang dikategorikan sebagai ruang terbatas oleh Pelaku Usaha.</li></ol>Pada ruangan kerja berdasarkan definisi dan klasifikasi tersebut, sesuai dengan Permenaker 11/2023, diperlukan perizinan yang diterbitkan pengurus untuk memperbolehkan serta mengawasi kegiatan pada ruang tersebut.Perizinan tersebut mengacu pada dua jenis izin ruang terbatas, yaitu izin masuk dan tanpa izin masuk. Ruang terbatas dengan izin masuk memiliki beberapa karakteristik sumber bahaya seperti gas atmosfer berbahaya, cairan atau padatan yang berpotensi memerangkap para pekerja.Ketentuan Izin Masuk pada Ruang TerbatasBerikut ini ketentuan izin masuk pada ruang terbatas yang wajib dipatuhi:<ol><li>Pekerjaan di ruang terbatas tidak dapat dilakukan sebelum izin masuk diterbitkan;</li><li>Penanggungjawab area wajib memastikan setiap orang yang akan memasuki ruang terbatas telah memiliki izin masuk;</li><li>Izin masuk ruang terbatas diberikan oleh penanggungjawab area setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh ahli K3;</li><li>Izin masuk dibuat sesuai dengan formulir dalam lampiran;</li><li>Izin dipasang pada lokasi pekerjaan;</li><li>Penanggungjawab area dan/atau Ahli K3 harus melakukan pemantauan selama pekerjaan di ruang terbatas berlangsung;</li><li>Jika terdapat penyimpangan dan kondisi yang membahayakan, pengurus harus melakukan penghentian pekerjaan untuk sementara dan/atau pencabutan izin masuk; dan</li><li>Izin masuk yang dicabut akibat penyimpangan dan/atau kondisi membahayakan wajib didokumentasikan paling singkat 1 tahun untuk kaji ulang.&nbsp;</li></ol>Ketentuan K3 pada ruang terbatas berdampak pada berbagai perusahaan di berbagai industri, salah satunya adalah industri pertambangan. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan K3 pada ruang terbatas di industri pertambangan, Ridha Renaldi selaku SHE People and System Development Department Head PT Pamapersada menerangkan bahwa perusahaan tersebut senantiasa mengadakan simulasi dan kompetisi K3 secara rutin untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pada ruang terbatas.Sebagai bentuk komitmen dan pemenuhan kepatuhan hukum terhadap K3, PT Pamapersada Nusantara menerapkan suatu sistem aplikasi untuk kebutuhan surat izin kerja, absensi, hingga kontrol pekerjaan.&nbsp;PT Pamapersada Nusantara juga menggunakan platform Regulatory Compliance System, platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline, untuk beberapa memudahkan dan menjamin perusahaan untuk senantiasa terupdate dengan kewajiban hukum K3 terkini.&nbsp;Salah satu kemudahannya menurut Ridha Renaldi adalah daftar kewajiban hukum yang harus dipatuhi perusahaan terkait terbitnya Permenaker 11/2023.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/Screenshot_2328_7e8c5bb318.png" alt="Screenshot (2328).png"></figure>&nbsp;Melihat pentingnya syarat K3 Ruang Terbatas yang harus dipatuhi oleh perusahaan, khususnya setelah diterbitkannya Permenaker No. 11 tahun 2023, penting bagi perusahaan untuk memenuhi setiap kewajiban hukum agar terhindar dari berbagai risiko.Sekarang, saatnya Anda juga menjadi yang terdepan dalam kepatuhan hukum! Dengan Regulatory Compliance System, platform yang senantiasa memantau pembaruan peraturan dengan teknologi terkini dan kecerdasan buatan (AI), Anda tak perlu khawatir akan adanya kewajiban hukum yang terlewat.Dapatkan kesempatan FREE TRIAL RCS dengan klik <a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=event_funnel_k3_jan24">di sini.</a> Regulatory Compliance System siap mendukung setiap aktivitas pemantauan dan pemenuhan kepatuhan hukum perusahaan Anda. &nbsp;&nbsp;

B1766B00-04A9-42AA-9E30-652CB51AB9CB-790-000002B788B3EE36 (1).jpeg

thumbnail_B1766B00-04A9-42AA-9E30-652CB51AB9CB-790-000002B788B3EE36 (1).jpeg

Ruang terbatas merupakan lingkungan kerja dengan risiko tinggi. Perusahaan harus terus memenuhi kewajiban hukum terkait Permenaker 11/2023 demi keselamatan kerja.

Pemerintah Terbitkan Peraturan K3 pada Ruang Terbatas, Perusahaan Perlu Pantau Kewajiban Hukum

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pada industri sistem pembayaran dan percepatan inklusi ekonomi serta keuangan digital, pemerintah telah menetapkan payung hukum yang dapat digunakan dalam rangka mendukung perkembangan digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran. Melalui&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ffbbdfb2a9be/peraturan-bank-indonesia-nomor-22-23-pbi-2020-tahun-2020">Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “PBI 22/23/PBI/2020”) dan&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60efe13945898/peraturan-bank-indonesia-nomor-23-6-pbi-2021-tahun-2021">Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “PBI 23/6/PBI/2021”)pemerintah telah mengakomodir pengaturan sistem pembayaran yang efektif dan responsif untuk seluruh aspek penyelenggaraan sistem pembayaran guna mengakomodasi perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Dalam artikel ini, secara khusus akan dibahas secara lebih lanjut mengenai dompet elektronik atau&nbsp;e-wallet.&nbsp;Perusahaan dompet elektronik atau&nbsp;e-wallet&nbsp;adalah lembaga selain bank yang masuk dalam kategori Penyedia Jasa Pembayaran (yang selanjutnya disebut sebagai&nbsp; “PJP”). Hal ini sejalan dengan pengertian dari Penyedia Jasa Pembayaran dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021. Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP adalah bank atau lembaga selain bank (atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Baik dalam PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021, kedua peraturan tersebut telah memberikan ketentuan mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh PJP. Dalam ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 2 ayat (1) PBI 23/6/PBI/2021, disebutkan PJP menyelenggarakan aktivitas yang meliputi:<ol><li>Penyediaan informasi sumber dana;</li><li>Payment initiation dan/atau acquiring services;</li><li>Penatausahaan sumber dana; dan/atau</li><li>Layanan remitansi.</li></ol>&nbsp;Tentu saja, dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sumber dana tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak. Lebih lanjut,&nbsp;Pasal 15 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 dan&nbsp;Pasal 11 PBI 23/6/PBI/2021 mencantumkan bahwa setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin yang diberikan oleh Bank Indonesia akan diberikan sesuai dengan kategori aktivitas yang dilakukan oleh PJP. Dalam konteks PJP yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan dompet elektronik atau e-wallet, izin e-wallet ini akan diberikan berdasarkan kategori izin yang terdiri atas:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Kategori izin satu meliputi aktivitas:<ol><li>Penyediaan informasi sumber dana.</li><li>Payment initiation&nbsp;dan/atau&nbsp;acquiring services.</li><li>Penatausahaan sumber dana.</li><li>Layanan remitansi.</li></ol></li><li>Kategori izin dua meliputi aktivitas:<ol><li>Penyediaan informasi sumber dana.</li><li>Payment initiation&nbsp;dan/atau&nbsp;acquiring services.</li></ol></li><li>Kategori izin tiga meliputi aktivitas:<ol><li>Layanan remitansi.</li><li>Aktivitas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.&nbsp;</li></ol></li></ol>4 Aspek Persyaratan Izin&nbsp;E-Wallet&nbsp;Bank IndonesiaPerizinan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dapat dikeluarkan secara sembarangan. Pihak e-wallet&nbsp;yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJP harus memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi aspek:<ol><li>Kelembagaan, meliputi legalitas badan hukum, kepemilikan, pengendalian, dan pengurusan.</li><li>Permodalan dan keuangan, meliputi persyaratan modal disetor, analisis kelayakan, dan proyeksi bisnis.</li><li>Manajemen risiko, meliputi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko likuiditas.&nbsp;</li><li>Kapabilitas sistem informasi, meliputi keamanan dan keandalan sistem informasi.</li></ol>Ketentuan lanjutan terkait perizinan Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP diatur lebih lanjut dalam&nbsp;PBI 23/6/PBI/2021. Jika disederhanakan,&nbsp;PBI 23/6/PBI/2021 mengatur sejumlah persyaratan sebagai berikut.<ol><li>Pihak yang mengajukan izin harus berupa bank atau lembaga selain bank berbadan hukum Indonesia.&nbsp;</li><li>Untuk lembaga selain bank, paling sedikit harus memiliki 1 anggota direksi yang berdomisili di Indonesia.&nbsp;</li><li>Untuk lembaga selain bank, komposisi sahamnya paling sedikit 15% dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Selain itu, komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 51% harus dimiliki oleh pihak domestik, WNI atau badan hukum Indonesia.&nbsp;</li><li>Persyaratan izin terkait aspek kelembagaan, manajemen risiko, dan kapabilitas informasi sebagaimana disebutkan sebelumnya harus didukung dengan sejumlah dokumen pendukung.&nbsp;</li><li>Terkait aspek permodalan, besaran modal setoran minimum adalah paling sedikit Rp15 miliar untuk kategori izin satu, Rp5 miliar untuk kategori izin dua, dan Rp500 juta untuk kategori izin tiga.&nbsp;</li></ol>Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Izin&nbsp; E-Wallet&nbsp;Bank Indonesia Pihak layanan&nbsp;e-wallet&nbsp;yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP haruslah:<ol><li>Mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan izin yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.&nbsp;</li><li>Melakukan asesmen mandiri (self-assessment) dalam pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan.</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan perizinan terkait aspek perizinan yang diminta oleh Bank Indonesia.</li></ol>Lebih lanjut, mekanisme dan tata cara pengajuan izin&nbsp;e-wallet&nbsp;ini dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui front office perizinan. Kemudian, dalam hal sistem elektronik belum dapat diimplementasikan untuk perizinan tertentu atau mengalami gangguan, mekanisme dan tata cara pengajuan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui&nbsp;front office perizinan.Nantinya, Bank Indonesia melakukan penelitian pemenuhan persyaratan perizinan PJP melalui tahapan penelitian administratif dan analisis substansi permohonan sesuai dengan kategori izin yang diajukan, termasuk analisis kelayakan, serta aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas sistem informasi. Setelah tahapan penelitian perizinan ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (on site visit) bagi calon PJP.Untuk menjamin tiap-tiap perusahaan&nbsp;e-wallet mampu melengkapi segala aturan dan persyaratan izin yang diperlukan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana RCS melakukannya?Regulatory Compliance System didukung oleh konten dan hasil kurasi dari Tim Hukumonline dengan latar belakang hukum S1 dan S2 dari universitas ternama di dalam dan luar negeri. RCS dapat mengemas kewajiban hukum secara akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh&nbsp;user. &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_19_8531cfe037.png" alt="image (19).png"></figure>Sebagai contoh, berdasarkan gambar, terlihat bahwa setiap perusahaan yang hendak mengajukan permohonan izin sebagai PJP kepada Bank Indonesia harus memenuhi sejumlah kewajiban, di antaranya:<ol><li>Mengajukan permohonan kategori izin satu, dua, atau tiga.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan kelembagaan.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan permodalan dan keuangan.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan manajemen risiko.&nbsp;</li><li>Menyampaikan dokumen persyaratan kapabilitas sistem informasi.&nbsp;</li><li>Mengikuti prosedur pengajuan izin melalui sistem elektronik, dll.&nbsp; &nbsp;</li></ol><figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_20_3778dc6fad.png" alt="image (20).png"></figure>Berbagai perusahaan terkemuka telah mempercayai RCS sebagai platform pemantauan kepatuhan hukum andalan perusahaan. Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=seo_articles&amp;utm_campaign=cta_kerjamigas">di sini</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Pasal 1 angka 4 PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 1 angka 4 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 16 ayat (1) PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 12 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 18 PBI 22/23/PBI/2020 dan Pasal 14 PBI 26/6/PBI 2021</li><li>Pasal 30 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 31 PBI 23/6/PBI/2021</li><li>Pasal 32 PBI 23/6/PBI/2021</li></ol> &nbsp;&nbsp;

thumbnail_pexels-photo-6812431.jpeg

pexels-photo-6812431.jpeg

Dasar hukum izin e-wallet Bank Indonesia di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI 22/23/PBI/2020 dan PBI 23/6/PBI/2021. 

Dasar Hukum Izin E-Wallet Bank Indonesia

Hukumonline baru-baru ini mengadakan kegiatan diskusi hukum seputar&nbsp;legal risk management&nbsp;bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada Selasa (20/12).&nbsp;Acara yang bertajuk “Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Hukum melalui ISO 31000 dan 310222” ini dibuka langsung&nbsp;oleh Vice President ICCA Erlangga Gaffar dan Sekretaris Jenderal Institute of Compliance Professional Indonesia (ICoPI) Agustinus A. Haryono.&nbsp;Saat ini, perusahaan dan organisasi dihadapkan berbagai risiko legal dalam proses bisnis yang dijalani. Sehubungan dengan ini, Haryono menyampaikan bahwa sebaiknya perusahaan mampu memitigasi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Mitigasi tersebut harus dilakukan, khususnya untuk menghindari potensi terjadinya permasalahan legal pada tahap litigasi.Perihal permasalahan legal di tahap litigasi wajib dihindari, Haryono menambahkan bahwa faktanya kasus yang sudah sampai tahap litigasi dapat mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, proteksi yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif salah satunya adalah implementasi ISO di perusahaan.Terkait perkembangan ISO yang berkaitan dengan&nbsp;risk management, Haryono menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, ketentuan risiko manajemen pada ISO 31000 sudah diperbarui.&nbsp;Pada era sebelumnya, risiko manajemen berfokus untuk tindakan pencegahan. Sedangkan, saat ini terdapat penambahan sehingga risiko manajemen tidak hanya berfokus dalam mencegah terjadinya potensi risiko, melainkan juga membuat&nbsp;value added&nbsp;bagi perusahaan.Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa penerapan risiko manajemen sangat bergantung pada bagaimana&nbsp;leadership&nbsp;dan komitmen dari pimpinan. Tanpa komitmen dari direksi, penerapan risiko manajemen tidak akan berhasil. Hal ini terjadi karena penerapan risiko manajemen akan masuk dalam perencanaan, proses atau pelaksanaan, hingga pengawasan.Pada ISO 31022: 2020, terdapat enam tahapan yang harus menjadi perhatian bagi&nbsp;in house counsel perusahaan. Keenam tahapan tersebut dapat di detailkan sebagai berikut.<ol><li>Establish the relevant context and criteria.</li><li>Assessment of legal risk: setiap ISO ada assesment/penilaian yang terdiri dari:<ol><li>Identify.</li><li>Analyze.</li><li>Evaluate.</li></ol></li><li>Treatment of legal risk: perlakuan setiap risiko, yang terdiri dari:<ol><li>Choose options.</li><li>Evaluate the current practices.</li><li>Develop a risk treatment plan.</li></ol></li></ol>Salah satu proses yang dipandang penting dalam ISO 31022 adalah penilaian risiko hukum, yaitu keseluruhan proses identifikasi risiko hukum, analisis, hingga evaluasi risiko hukum.&nbsp;Hal ini penting untuk dilakukan agar risiko hukum dapat dikenali dan teridentifikasi dengan baik. Dengan demikian, suatu organisasi dapat mencegah terjadinya risiko tersebut sesuai dengan sasarannya.Untuk mendukung penerapan dan identifikasi risiko hukum perusahaan, Hukumonline menghadirkan Regulatory Compliance System (RCS), platform pemantauan kepatuhan hukum. RCS didukung berbagai teknologi mutakhir agar seluruh kewajiban hukum beserta risiko sanksinya dapat terekstraksi secara otomatis dan real-time. RCS juga didukung oleh peraturan perundang-undangan dari pusat data Hukumonline yang senantiasa&nbsp;update dan disesuaikan dengan bidang industri perusahaan.Dapatkan manfaat RCS dengan berlangganan RCS sekarang! Klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial&amp;utm_campaign=advertorial_hol_icca">di sini</a>&nbsp;untuk informasi lebih lanjut. &nbsp;

thumbnail_ICCA x HOL.png

ICCA x HOL.png

Hukumonline mengadakan diskusi hukum bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) terkait Legal Risk Management.

Hukumonline dan ICCA Gelar Diskusi Legal Risk Management

Regulatory Compliance System hadir sebagai pionir bagi solusi pemantauan kepatuhan hukum di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi perusahaan di berbagai industri.

large_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 2.png

EDITED background banner RCS 1 1 2.png

medium_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

small_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

thumbnail_EDITED background banner RCS 1 1 1.png

EDITED background banner RCS 1 1 1.png

Solusi Tepercaya Anda dalam Kepatuhan Hukum

Terintegrasi dengan 160.000+ koleksi peraturan dari Pusat Data Hukumonline yang mudah diakses, disusun secara sistematis, dan terorganisir.

large_web image 1-02.png

medium_web image 1-02.png

small_web image 1-02.png

thumbnail_web image 1-02.png

web image 1-02.png

medium_web image 1-04.png

small_web image 1-04.png

thumbnail_web image 1-04.png

web image 1-04.png

Terkini dalam Pembaruan Regulasi dan Kewajiban Hukum

Platform yang menggabungkan kerangka hukum dengan teknologi mutakhir untuk memudahkan pemantauan kepatuhan hukum.

large_mockup RCS WEB-02.png

medium_mockup RCS WEB-02.png

small_mockup RCS WEB-02.png

thumbnail_mockup RCS WEB-02.png

mockup RCS WEB-02.png

medium_mockup RCS WEB-04.png

small_mockup RCS WEB-04.png

thumbnail_mockup RCS WEB-04.png

mockup RCS WEB-04.png

Menyajikan Kerangka Kepatuhan Hukum dalam Satu Platform Terintegrasi

PT Trinusa Travelindo 

thumbnail_logo (1).png

logo (1).png

Platform Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline membantu memfasilitasi Tim Legal Compliance Traveloka dan pemangku kepentingan internal dalam memastikan aspek-aspek operasional perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Terlebih lagi, fitur Automatic Content Update dari RCS memberikan akses informasi dan regulasi hukum terkini, sehingga dapat menjadi salah satu referensi sumber hukum utama kami. &nbsp;

RM Wibowo Budihan

thumbnail_6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

6bf10ca8-07a2-4258-954e-0b1393a86306.jpg

Regulatory Compliance System (RCS) dari Hukumonline sangat membantu kami. Sekarang, setiap aktivitas pemenuhan kepatuhan hukum oleh AstraPay jadi lebih mudah. Salah satu fitur RCS yang sangat bermanfaat adalah notifikasi langsung pada para PIC untuk memenuhi kewajiban hukum. Dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum yang terlewat.

Heno Ariyanto

thumbnail_IMG-2023-06-05.png

IMG-2023-06-05.png

Regulatory framework RCS mempermudah kami dalam memahami peraturan dan melakukan integrasi di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia. &nbsp;Fitur yang terdapat di RCS memudahkan kami dalam melakukan monitoring regulasi dan adanya fitur automatic content update yang membantu tim compliance dapat selalu ter-update dengan setiap kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor, pemerintah telah mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor melalui&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657a635e47c5e/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36-tahun-2023">Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor</a> (yang selanjutnya disebut sebagai “Permendag 36/2023”).&nbsp;Dengan ditetapkannya Permendag 36/2023, ada sejumlah ketentuan yang dicabut, antara lain:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;</li><li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus; dan</li><li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (yang selanjutnya disebut sebagai “Permendag 20/2021”).</li></ol>Lebih lanjut, meski sejumlah peraturan tersebut telah dicabut, dalam Permendag 36/2023 terdapat sejumlah aturan yang terkesan serupa dengan peraturan terdahulu. Akan tetapi, ada sejumlah pembeda yang juga terlihat jelas, misalnya perihal NIB dan API sebagaimana dibahas dalam paparan berikut.&nbsp;Seperti halnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Permendag 20/2021, ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Permendag 36/2023 juga mewajibkan importir untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (yang selanjutnya disebut sebagai “NIB”) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (yang selanjutnya disebut sebagai “API”).&nbsp;NIB yang berlaku sebagai API tersebut terdiri atas Angka Pengenal Importir Umum (yang selanjutnya disebut sebagai “API-U”) dan Angka Pengenal Importir Produsen (yang selanjutnya disebut sebagai “API-P”).&nbsp;Namun terdapat hal mencolok yang menjadi pembeda antara ketentuan NIB yang berlaku sebagai API pada Permendag 36/2023 dengan Permendag 20/2021, di mana dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Permendag 36/2023, NIB tersebut hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Permendag 36/2023 dijelaskan juga bahwa NIB yang berlaku sebagai API yang dimiliki oleh kantor pusat tersebut dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis. Hal ini berarti, kantor cabang pemilik API yang memiliki kegiatan usaha sejenis tidak perlu melakukan pengurusan perizinan NIB yang berlaku sebagai API kembali.&nbsp;Selain hal tersebut, terlihat bahwa ketentuan Permendag 36/2023 juga memberikan perbedaan yang cukup mendasar pada NIB yang berlaku sebagai API-U dengan ketentuan Permendag 20/2021.&nbsp;Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (13) Permendag 36/2023 terlihat bahwa NIB yang berlaku sebagai API-U hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan impor barang untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (4) Permendag 20/2021 disebutkan bahwa NIB yang berlaku sebagai API-U diberikan terbatas pada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.&nbsp;Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Permendag 36/2023 telah memperluas cakupan kegiatan yang dapat dilakukan bagi badan usaha yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U, di mana kegiatan impor barang yang dilakukan dapat ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan.Selain itu, perlu menjadi catatan bahwa NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat dilakukan perubahan dari API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P. Perubahan tersebut dilakukan dalam hal:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Importir yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang impor dan/atau laporan surveyor telah merealisasikan seluruh impornya; dan</li><li>NIB yang berlaku sebagai API-U telah melewati masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.</li></ol>Sama halnya dengan Permendag 20/2021, Permendag 36/2023 juga menentukan bahwa barang (dalam hal ini barang yang dimaksud adalah barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi) yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahkan ke pihak lain.&nbsp;Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar pada bagian pengecualian ketentuan tersebut. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (16) Permendag 36/2023 memberikan perluasan terhadap pengecualian larangan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (15) Permendag 36/2023, dimana ketentuan larangan tersebut dikecualikan terhadap:<ol style="list-style-type:lower-latin;"><li>Barang berupa bahan baku dan/atau bahan penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Barang modal yang diimpor dalam keadaan baru oelh API-P apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;</li><li>Barang manufaktur sebagai barang komplementer, untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual; dan/atau</li><li>Barang yang diperdagangkan atau dipindahtangankan oleh Pelaku Usaha berupa badan usaha pemegang:<ol style="list-style-type:decimal;"><li>Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; dan</li><li>Izin usaha niaga minyak dan gas bumi, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</li></ol></li></ol>Untuk menjamin proses kegiatan impor telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.&nbsp;Bagaimana RCS melakukannya?Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform&nbsp;RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum setiap perusahaan berdasarkan aturan perundang-undangan.&nbsp; &nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_f2b7edcc8d.png" alt="image.png"></figure>Selalu Ter-update dengan Perubahan Peraturan&nbsp;Dengan teknologi RCS, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau tingkat kepatuhan hukum perusahaan secara terkini atau&nbsp;real-time sehingga dapat meningkatkan level kepatuhan hukum.<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_8c9d070a5b.png" alt="image.png"></figure>Proses Audit Kepatuhan Perusahaan Lebih Efisien&nbsp;Penyusunan aspek kepatuhan hukum secara sistematis dan komprehensif dalam RCS juga menjadi poin tambahan bagi pengguna dalam mempermudah melakukan audit sehubungan dengan pembentukan peraturan perusahaan yang dikehendaki.&nbsp;<figure class="image image_resized" style="width:75%;"><img src="https://es-rcs.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/cms/image_741e034014.png" alt="image.png"></figure>&nbsp;Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh RCS, pelaku usaha tidak lagi perlu mengkhawatirkan tidak tercapainya standar hukum dan/atau risiko-risiko hukum dari tidak terpenuhinya peraturan perusahaan yang sesuai perundang-undangan.&nbsp;Tunggu apalagi? Coba sendiri manfaat dari RCS sekarang. Dapatkan informasi lebih lanjut terkait Regulatory Compliance System dan request demo gratis dengan klik&nbsp;<a href="https://rcs.hukumonline.com/form-demo?utm_source=website&amp;utm_medium=website_rcs_advertorial_form_demo&amp;utm_campaign=website_rcs_use_cases_march2024">di sini</a>.&nbsp;

thumbnail_pexels-tom-fisk-3057960.jpg

pexels-tom-fisk-3057960.jpg

Dalam melakukan kegiatan impor, Perusahaan perlu memenuhi sejumlah ketentuan impor barang. Berikut sejumlah ketentuannya.